Tag Archives: Politik Islam

HEBOH Pidato Megawati, Benarkah Anti Islam ?

Materi pidato yang dibacakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Selasa lalu (10/1) masih jadi polemik. Menurut Prof. Ryaas Rasyid, di dalam pidato itu ada pesan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun menurutnya, sang pembaca pidato, Mega, tidak memiliki niat untuk itu. Ryaas Rasyid mengatakan, dirinya mengenal Mega cukup lama dan tahu batas kemampuannya berpidato dan berkomunikasi. “Penulis pidatonya pasti seorang yang anti-Islam atau sangat takut pada kebangkitan Islam atau mau menempatkan PDI Perjuangan pada garis depan konfrontasi nasionalis terhadap Islam. Ini sangat berbahaya,” kata Ryaas dalam keterangan, Rabu malam (10/1/2017). Ryaas Rasyid meminta ummat Islam tidak langsung terpancing atau terprovokasi untuk melawan Megawati. Apalagi menempatkan Megawati sebagai sasaran. Sebab tujuan penulis pidato itu agar ummat menyasar ke Megawati karena Mega akan otomatis dibela kaum marhaenis. “Target kelompok anti Islam itu adalah membenturkan nasionalis-marhaenis versus Islam. Ini yang ingin dibenturkan oleh kekuatan anti Islam itu,” demikian Ryaas. 

Polemik

Pidato politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT PDIP ke-44 di Jakarta Convention Center (JCC) (10/01) masih menjadi polemik. Dalam pidatonya Megawati menyatakan: “Kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab”. Pengamat terorisme yang juga Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, turut mempertanyakan pidato politik Megawati yang menyinggung Islam dan “ideologi tertutup” itu. “Maaf, jadi agama Bu Megawati apa yaa?? Agama nusantara? Agama …..? |semoga Allah SWT memberi hidayah kepada Bu Megawati aamiin,” tulis Harits di akun Twitter @HaritsAbuUlya. Sebelumnya, politisi senior yang juga tokoh Islam, Habil Marati, mengecam keras pidato politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT PDIP ke-44 di Jakarta Convention Center (JCC) (10/01). Politisi asal Sulawesi Tenggara ini menyoal pidato Megawati yang menyebut “kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab”. Menurut Habil, Megawati tidak paham posisi agama dalam prespektif penciptaan manusia, bahwa agama Islam bukan budaya Arab. Megawati juga tidak paham agama. “Megawati tidak paham Agama, dan tidak tau beragama. Islam turun di tanah Arab dan pada orang Arab, tapi Allah mengutus Nabi Muhammad bukan untuk mewakili orang Arab dan tanah Arab dalam kenabiannya. Nabi Muhammad mewakili seluruh umat manusia sepanjang zaman,” tegas Habil Marati kepada intelijen (10/01). Habil juga menyangkal keras jika dikatakan tuntutan Islam agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara berlandaskan pada “ideologi tertutup” sebagaimana dikatakan Megawati. “Jadi kalau orang Islam menuntut Ahok untuk dipenjarakan karena menistakan Al Quran ini bukan budaya Arab, dan ini pula bukan idiologi tertutup dan bukan pula dogma,” tegas Habil.

Pidato Megawati Soekarnoputri menyindir ulama dengan mengatakan, ada peramal dan belum pernah melihat kehidupan setelah dunia fana menandakan Ketua Umum PDIP itu melecehkan agama Islam, agamawan dan menyebarkan sekularisme. Demikian dikatakan pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki kepada suaranasional, Rabu (11/1). “Masalah kehidupan setelah dunia fana itu ada tuntunannya di dalam Al Quran. Dan setiap agama ada ajaran tentang kehidupan setelah fana yang dalam ajaran Islam di sebut alam akhirat,” ungkap Ibnu Masduki. Kata Ibnu Masduki, khususnya ajaran Islam, ulama itu bukan peramal tetapi menyampaikan ajaran sesuai dengan Al Quran dan hadits. “Walaupun pidato Megawati tidak menyebut ulama, tetapi konteks pidato itu telah menyinggung ulama sebagai pewaris para nabi,” ungkap Ibnu Masduki. Ibnu Masduki mengatakan, pidato Megawati itu justru makin menjauhkan PDIP dengan kelompok Islam. “Akan muncul pertentangan antara PDIP dengan kelompok Islam,” pungkas Ibnu Masduki. Megawati menggolongkan kelompok-kelompok itu sebagai penganut ideologi tertutup, bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Pemimpin kelompok berideologi tertutup itu mengklaim diri sebagai peramal yang serba tahu masa depan. “Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup mempromosikan diri mereka sebagai self fullfilling propechy, para peramal masa depan. Mereka meramal dengan fasih tentang apa yang akan datang, termasuk kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah

Foto Viral Terheboh Aksi Damai Bela Islam 212

Gemuruh 212
Kebangkitan umat putih berpegang pada tali Allah
Umat abaikan terbatas lahiriahnya, bertakbir ratusan kilometer menuju pusat negeri
Karena batiniah terkoyak
Umat abaikan ancaman penguasa, bersujud berkilo kilometer di jalanan pusat kota
Karena rohani berontak
Umat abaikan hinaan musuh, berdzikir berjuta umat di sekitar istana penguasa
Karena iman terinjak

Gemuruh 212
Kebangkitan umat putih berpegang pada tali Allah
Aksi Bela Agama difitnah sebagai barisan terprovokasi politik, padahal terpatri di otak bukan ideologi buatan manusia tapi keyakinan hidayah Ilahi
Aksi Bela Agama dihina sebagai pasukan nasi bungkus, padahal jangankan harta dan nyawapun halal diumbar
Aksi Bela Agama dituduh sebagai gerombolan radikal anarkis, padahal jangankan melempar batu, taman kotapun haram di injak

Mereka tidak akan rasakan, karena ambang rasanya sudah kabur
Mereka tidak pahami, karena rasio otaknya seperti bubur,
Mereka tidak tahu,  karena pikirnya dicekok media bukan jujur
Mereka takutt, karena kerjanya selama ini disandera naga raksasa gembur

Gemuruh 212
Penguasa dari rakyat pucat
Penguasa dari penguasa rakyat terkencing kencing
Hanya ulama dan umat putih yang berani teriakkan takbir
Semuanya tiarap terbungkam






Ada apa dengan Jokowi, Hapus Banyak Perda Yang Bernafaskan Islam dan Anti Miras


Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menghapus 3143 peraturan daerah (perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat. Saya sampaikan bahwa Mendagri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah tersebut,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, seperti dilansir harian Konpas, Senin (13/6/2016).

Seperti yang dilansir Radar Bogor edisi selasa, 14 Juni 2016, merelease sejumlah Perda yang bernafaskan Islam termasuk yang dihapus. Perda bernafaskan Islam dinilai bersifat intoleransi.

Beberapa perda bernafaskan Islam yang termasuk dalam daftar perda yang dihapus Jokowi.

  • Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat :Surat Imbauan Bupati Tanah Datar No.451.4/556/Kesra-2001, Perihal Himbauan berbusana Muslim/Muslimah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja.
  • Kabupaten Bengkulu Tengah : Perda No.05 Tahun 2014 tentang Wajib bisa baca Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin.
  • Kabupaten Cianjur Jawa Barat : Keputusan Bupati no.451/2712/ASSDA.I/200 tentang kewajiban memakai Jilbab di Cianjur.
  • Kabupaten Pasuruan Jawa Timur : Perda No.4/2006 tentang Pengaturan membuka rumah makan, rombong dan sejenisnya pada bulan Ramadhan.
  • Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan : Perda No.10/2001 tentang larangan membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya serta makan, minum atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan.
    Perda No.4/2004 tentang Khatam Al-Qur’an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
  • Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat
    a). Perda No. 11/2004 tentang tata cara pemilihan kades (materi muatanya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca Al-Qur’an yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA).
    b). SK Bupati Dompu No KD.19.05/HM.00/1330/2004, tentang pengembangan Perda No.1 Tahun 2002. Isinya menyebutkan :
    – Kewajiban membaca Al-Qur’an bagi PNS yang akan mengambil SK/Kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah.
    – Kewajiban memakai busana Muslim (Jilbab).
    – Kewajiban mengembangkan budaya Islam (MTQ, Qosidah dll).
  • Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat : Instruksi Bupati Lombok Timur No.4/2003 tentang pemotongan gaji PNS/Guru 2,5% setiap bulan.


Beberapa pengamat mengatakan kalau memang hal itu dalam kajian pemerontah harus dihapus. Harus transparan. Seperti beberapa pernafas yang bernafaskan islam tersebut di atas pemerintah harus menjelaskan apakah hal itu menghambat ekonomi atau melanggar peraturan pemerintah pusat.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang mempunyai kewenangan mengevaluasi peraturan daerah (Perda). Namun, tambah Mahfud, evaluasi harus sesuai prosedur hukum yang berlaku.  Mahfud menjelaskan, setiap pemerintah daerah yang membuat perda harus disampaikan ke Kemendagri dan dievaluasi selama 60 hari. Jika selama 60 hari tidak ada evaluasi apa pun, perda tersebut dinyatakan sah. “Kalau dicabut, harus melalui judicial review atau political review. DPRD-nya yang diminta mengevaluasi,” kata Mahfud, Rabu (15/6). Mahfud mengatakan, secara hukum pemerintah daerah bisa mengabaikan pencabutan perda yang dilakukan oleh Kemendagri. Aturan ini sudah jelas pada Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. “Kecuali undang-undangnya diubah,” kata Mahfud. Namun, menurut Mahfud, tidak ada perubahan undang-undang yang menyangkut hal ini. Mahfud mengatakan, prosedur ini tidak hanya berlaku pada perda intoleran, tetapi pada semua perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dibantah Mendagri

Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumoloembantah hal itu dan memastikan tidak ada peraturan daerah bernuansa syariat Islam yang masuk dalam deregulasi 3.143 buah perda yang dilakukan pemerintah pusat saat ini. Semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan, seperti diinformasikan Puspen Kemendagri melalui laman Kementerian tersebut.