Tag Archives: fiqih

Fiqih QURBAN: Persyaratan Syah Hewan Qurban

Fiqih QURBAN: Persyaratan Syah Hewan Qurban

  1. Matanya tidak buta, baik satu atau kedua-duanya
  2. Hewan tidak sakit
  3. Kakinya tidak pincang
  4. Tidak kurus (sumsumnya terlihat)

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا ، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ)

Dari Al-Bara’ Ibn Azib RA berkata : “ Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami lalu Beliau bersabda : ”Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu: hewan yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersumsum.” (HR. Ahmad dan Imam Empat, Hadis ini dishahihkan oleh Ibn Hibban dan Tirmidzi).

Syarat dan pembagian daging kurban

Syarat dan ketentuan pembagian daging kurban adalah sebagai berikut :

  • Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berutang.
  • Kurban harus binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, atau biri-biri.
  • Binatang yang akan disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh.
  • Hewan kurban telah cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun, dan domba atau kambing berumur lebih dari 1 tahun.
  • Orang yang melakukan kurban hendaklah yang merdeka (bukan budak), baligh, dan berakal.
  • Daging hewan kurban dibagi tiga, 1/3 untuk dimakan oleh yang berkurban, 1/3 disedekahkan, dan 1/3 bagian dihadiahkan kepada orang lain.

Fiqih Bid’ah, Definisi Etimologis dan Syariah

1556766121122.jpgFiqih Bid’ah

Untuk mengetahui pengertian bid’ah yang benar maka kita harus terlebih dahulu memahami arti bid’ah secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi/syariat).

Bid’ah Menurut Bahasa (Etimologi)

Yaitu hal baru yang disisipkan pada syariat setelah setelah ia sempurna. Ibnu As-Sikkit berpendapat bahwa bid’ah adalah segala hal yang baru. Sementara istilah pelaku bid’ah (baca: mubtadi’) menurut adat terkesan tercela.

Adapun Abu Adnan berpendapat bahwa bid’ah adalah melakukan satu perbuatan yang nyaris belum pernah dilakukan oleh siapapun, seperti perkataan Anda: si fulan berbuat bid’ah dalam perkara ini, artinya ia telah mendahului untuk melakukan hal itu sebelum orang lain.

Bid’ah Menurut Istilah (Terminologi/Syariat)
Ada dua cara yang ditempuh para ulama untuk mendefinisikan bid’ah menurut syara’.

Segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW adalah Bid’ah
Pandangan ini dimotori oleh Al Izz bin Abdussalam (ulama madzhab Syafi’i), dia menganggap bahwa segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW sebagai bid’ah. Bid’ah ini pun terbagi kepada hukum yang lima. Berikut perkataan Al Izz:
“Amal perbuatan yang belum pernah ada di zaman Nabi SAW atau tidak pernah dilakukan di zaman beliau terbagi lima macam:

Bid’ah wajib.Bid’ah haramBid’ah sunahBid’ah makruhBid’ah mubah Bid’ah haramBid’ah sunahBid’ah makruhBid’ah mubah

Adapun untuk mengetahui semua itu adalah mengembalikan semua perbuatan yang dinggap bid’ah itu di hadapan kaidah-kaidah syariat, jika ia masuk atau sesuai dengan kaidah atau prinsip wajib maka perbuatan itupun menjadi wajib (bid’ah wajib), jika ia masuk atau sesuai dengan kaidah atau prinsip haram maka perbuatan itupun menjadi haram (bid’ah haram), jika ia masuk atau sesuai dengan kaidah atau prinsip sunah maka perbuatan itupun menjadi sunah (bid’ah sunah), jika ia masuk atau sesuai dengan kaidah atau prinsip mubah (boleh) maka perbuatan itupun menjadi mubah (bid’ah mubah). (Lihat Qawa’id Al Ahkam fi Mashalihil Anam, juz 2. h. 204)

Makna tersebut juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang berpendapat bahwa segala perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Nabi dinamakan bid’ah, akan tetapi hal itu ada yang baik dan ada yang kebalikannya/buruk. (lihat Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Juz 2.h. 394).

Definisi Bid’ah Syariat Lebih Khusus

Cara kedua yang ditempuh para ulama untuk mendefinisikan bid’ah adalah: menjadikan pengertian bid’ah menurut syariat lebih khusus dari pada menurut bahasa. Sehingga istilah bid’ah hanya berlaku untuk suatu perkara yang tercela saja, dan tidak perlu ada penamaan bid’ah wajib, sunah, mubah dan seterusnya seperti yang diutarakan oleh Al Izz bin Abdussalam.
Cara kedua ini membatasi istilah bid’ah pada suatu amal yang diharamkan saja. Cara kedua ini diusung oleh Ibnu Rajab Al Hambali, ia pun memjelaskan bahwa bid’ah adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar syariat yang menguatkannya, adapun jika suatu perbuatan ini memiliki dasar syariat yang menguatkannya maka tidak dinamakan bid’ah, sekalipun hal itu bid’ah menurut bahasa. (lihat Jami’ Al Ulum Wa Al Hikam h. 223)
Sebenarnya kedua cara yang ditempuh para ulama ini sepakat mengenai hakikat pegertian bid’ah, perbedaan mereka terjadi pada pintu masuk yang akan mengantarkan pada pengertian yang disepakati ini, yaitu bahwa bid’ah yang tercela (madzmumah) adalah yang berdosa jika megerjakannya, dimana perbuatan itu tidak memiliki dasar syar’i yang menguatkannya, inilah makna yang dimaksud dari sabda Nabi SAW,
‫كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ
“Setiap perbuatan bid’ah itu sesat.”

Definisi yang jelas inilah yang dipegang oleh para ulama, ahli fikih dan imam yang diikuti. Imam Syafi’i–sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi–bahwa beliau berkata,
“Perkara baru yang tidak ada di zaman nabi SAW itu ada dua kategori:

Perkara baru yang bertolak belakang dengan Al Qur’an, Sunnah, pendapat sahabat atau Ijma, maka itu termasuk bid’ah yang sesat (bid’ah dhalalah).
Perkara baru yang termasuk baik (hasanah), tidak bertentangan dengan Al Qur’an, Sunnah, pendapat sahabat atau Ijma, maka perkara baru ini tidak tercela.”

(Riwayat Al Baihaqi. Lihat kitab Manaqib Asy-Syafi’i, juga oleh Abu Nu’aim dalam kitab Hilyatul Auliya’. 9/113)
Sementara Hujjatul Islam, Abu Hamid Al Ghazali berpendapat bahwa tidak semua perkara baru yang tidak dilakukan di zaman nabi SAW itu dilarang, akan tetapi yang dilarang adalah perkara bid’ah yang bertolak belakang dengan Sunnah dan menghilangkan apa yang sudah ditetapkan syari’at. (Lih.Ihya’ Ulumuddin, juz 2, h. 248)

Imam An-Nawawi telah menukil dari Sulthanul ulama, Imam Izzuddin bin Abdussalam, dia berkata di akhir kitab Qawa’id Al Ahkam (kaidah-kaidah hukum),

“Bid’ah itu terbagi kepada wajib, sunah, mubah, haram dan makruh … ”

Di kesempatan lain, dalam pembicaraan tentang hukum bersalaman usai shalat, dia juga berkata,

“Ketahuilah bahwa bersalaman ini disunahkan pada setiap pertemuan, adapun orang-orang membiasakan bersalaman pada setiap kali usai shalat maka ini tidak ada dasarnya sama sekali, akan tetapi hal itu tidak mengapa dilakukan, karena dasar bersalaman itu adalah Sunnah. Adapun mereka yang membiasakannya pada kondisi tertentu seperti usai shalat maka hal ini tidak keluar dari keberadaan bersalaman yang disinggung oleh dasar syariat (Sunnah).” (lihat An-Nanawi dalam Al Adzkar)

Adapun Ibnu Al Atsir berkata,
“Bid’ah itu ada dua macam, bid’ah huda (yang berpetunjuk) dan bid’ah dhalal (sesat), jika perkaranya bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW maka itu termasuk tercela dan dikecam. Jika perkara itu termasuk yang disunahkan dan dianjurkan maka perkara itu terpuji. Dia pun menambahkan: bid’ah yang baik pada dasarnya adalah sunah.”

Karena itu hadits Nabi SAW,

“Bahwa setiap perkara baru itu bid’ah.”

Dipahami jika perkara baru itu bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan bertolak belakang dengan Sunnah.” (lihat An-Nihayah, karangan Ibnu Al Atsir juz 1. h. 80)

Ibnu Al Manzhur juga memiliki pendapat yang bagus mengenai definisi bid’ah secara istilah syar’i, menurutnya:
Bid’ah itu ada dua macam, bid’ah berpetunjuk (huda) dan bid’ah yang sesat (dhalal). Jika perkara itu bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasul-Nya maka itu termasuk tercela dan dikecam. Adapun jika perkaranya termasuk atau sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya maka itu termasuk perkara terpuji. Adapun perkara yang tidak ada contohnya di zaman nabi SAW seperti macam-macam jenis kebaikan dan kedermawanan serta perbuatan baik lainnya maka itu termasuk perbuatan yang terpuji (seperti bersedekah dengan pulsa, voucher, mengucapkan selamat via email dan SMS atau MMS, mengaji via telepon, dan lain sebagainya–Red).”
Perkara baru ini tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar syariat, karena Nabi SAW telah menilai perbuatan ini (yang sesuai dengan dasar-dasar syari’at) berhak mendapatkan pahala: beliau bersabda,
“Siapa yang memulai perbuatan baik maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya.”

Pada perbuatan kebalikannya beliau bersabda pula,

“Siapa yang memulai suatu kebiasaan buruk, maka dia mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengamalkannya.”

Hal itu terjadi jika perbuatannya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
Begitupula dengan yang dikatakan Umar,
“Ini (shalat Tarawih berjama’ah) bid’ah yang baik”.

Jika perbuatan itu termasuk katagori kebaikan dan terpuji maka dinamakannya dengan bid’ah yang baik dan terpuji, karena Nabi SAW tidak menyunahkan shalat Tarawih secara berjamaah kepada mereka, Rasulullah hanya melakukannya beberapa hari lalu meninggalkannya dan tidak lagi mengumpulkan jamaah untuk melakukan shalat Tarawih.
Praktik shalat Tarawih berjamaah ini juga tidak dilakukan pada masa Abu Bakar. Namun hal itu dipraktikkan di masa Umar bin Al Khaththab, beliau menganjurkannya serta membiasakannya, sehingga Umar menamakannya dengan bid’ah pula, namun pada hakikatnya praktik tersebut adalah sunah, berdasarkan sabda Nabi SAW,
“Ikutilah Sunnahku, dan sunah khulafa rasyidun setelahku.”

Juga sabda beliau lainnya,

“Ikuti orang-orang setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali …”

Adapun hadits nabi SAW,
“Setiap perkara baru adalah bid’ah”

Dipahami jika perkara itu bertolak belakang dengan dasar-dasar syariat dan tidak sesuai dengan Sunnah. (lihat Lisan Al ‘Arab juz 8. h. 6)

1556766376832.jpg