Category Archives: Waspada Komunis

Menhan: Intelejen TNI Tunjukkan Kebangkitan PKI, Jokowi Malah Bertanya Pada Rakyat Mana PKInya ?

Menhan: Intelejen TNI Tunjukkan Kebangkitan PKI, Jokowi Malah Bertanya Pada Rakyat Mana PKInya ?

Ketika Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa intelejen TNI memiliki hasil intelejen TNI menunjukkan kebangkitan PKI. Tetapi justru sebaliknya Presiden Jokowi justru malah beberapa kali bertanya pada rakyatnya mana PKInya tunjukkan pada saya akan saya gebuk. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan hal yang sama belum mendapatkan betita tentang kebangkitan PKI.  Hal yang aneh ini seringkali tetjadi pada rezim  pemerintahan Jokowi. Ketika Presiden dan para menteri sering berbeda pendapat dan berbeda menyampaikan informasi. Sehingga saat intejen TNI mengungkapkan adanya kebangkitan PKI tetapi presiden dan menko Polkamnya malah tidak tahu. Para pengamat mengatakan ada beberapa hal mengapa ini terjadi. Bisa karena koordinasi di dalam pemerintahan Jokowi JK tidak baik. Kemungkinan lain ada pihak yang sengaja menutup nutupi adanya kebangkitan PKI. Atau memang PKI sudah lama mati tetapi saat ini muncul Komunis Gaya Baru (KGB),  Neo Komunis atau pendukung PKI berusaha bangkit lagi tetapi hal ini oleh Jokowi dan Luhut tidak dianggap sebagai PKI. Kalau sudah seperti ini bukan hanya para menteri yang bingung rakyatpun semakin bingung mana yang harus dipercaya, Presidennya, menko Polkam atau Menteri Pertahanannya. Lebih runyam lagi ketika sebagian rakyat yang trauma mengadakan aksi demo menolak PKI karena percaya dengan intelejen TNI tentang adanya kebangkita PKI dianggap mempolitisasi PKI dan bertujuan akan menggoyang pemerintahan Jokowi. 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada bulan Desember pernah menanggapi pernyataan Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen yang menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di Indonesia dan akan berkantor di Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Ryamizard mengatakan pihaknya memiliki hasil intelijen TNI yang menunjukkan kebangkitan PKI dan memiliki  fakta-fakta yang lengkap akan indikasi tersebut. Indikasi-indikasi tersebut, kata Ryamizard, memang ada di Indonesia yang dibuktikan dengan kemunculan orang-orang yang memakai atribut dengan lambang identik dengan komunisme. “Kita kan Angkatan Darat, kita kan lengkap fakta-fakta segala macam. Coba lihat pakai baju kaus palu arit, pawai-pawai bubarkan teritorial, nginjek-nginjek patung revolusi, itu kan kelihatan menunjukkan diri. Artinya, tidak boleh,” ujar Ryamizard.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia telah kembali bangkit. Dia menyebut pimpinannya bernama Wahyu Setiaji. “Mereka sudah membentuk struktur partai, mulai tingkat pusat sampai desa, pimpinannya Wahyu Setiaji,” kata Kivlan Zen di acara simposium nasional bertema “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain”, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga pernah menggelar acara pertemuan dengan persatuan purnawirawan TNI AD serta Organisasi Masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) di Balai Kartini, Jakarta. Acara tersebut digelar terkait dengan isu propaganda yang muncul mengenai kebangkitan PKI. Munculnya isu tersebut mengacu adanya sejumlah kegiatan yang mengandung unsur gerakan komunis. Dalam silaturahmi yang dihadiri tokoh-tokoh islam tersebut, Menhan Ryamizard menjelaskan pertemuan tersebut penting. Kata dia, sebagai komponen bangsa harus selalu waspada terhadap bahaya komunis. “Sebagai komponen bangsa yang setia kepada negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UU 1945, harus senantiasa waspada terhadap bahaya laten komunis yang dimotori Partai Komunis Indonesia,” ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Ryamizard juga mengatakan, dulu tidak terdengar bahaya laten komunis, namun kini isu tersebut muncul kembali. “Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten ditertawakan, nggak ada itu bahaya laten, kemudian komunis sudah tidak ada lagi, tapi disebut-sebut sekarang muncul,” imbuhnya. Ia pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah seorang komunis. “Jadi, kita patut curigai itu yang bilang nggak ada (PKI), mungkin dia yang komunisme,” jelasnya.

Presiden Jokowi dan Menko Polkam Luhut Binsar Panjaitan Tidak Percaya

Presiden Joko Widodo beberapa kali menyinggung isu Komunisme dan Partai Komunis Indonesia ketika bersilaturahmi di Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya. “Saya sering ke pondok di Jawa TImur, Jawa Tengah, ketemu ulama. Banyak yang ingin bertanya kepada saya mengenai isu PKI,” kata Jokowi, Sabtu (10/6/2017). Presiden Jokowi meminta orang yang menyebarkan isu ‘kebangkitan’ PKI itu agar menunjukkan di mana lokasi dan daerahnya. “Saya ingin tanya di mana? Tunjukkan kepada saya kebangkitan PKI itu ada di mana? Lokasinya mana wilayahnya mana?” kata Presiden Jokowi. “Ya kalau memang ada betul, tunjukkan kepada Pemerintah, detik itu juga akan saya gebuk,” ucap Jokowi. Jokowi yakin bahwa Komunisme dan PKI sulit untuk bangkit kembali. Sebab, dasar hukum untuk melarang eksistensinya sudah jelas. “Karena apa? organisasi ini sudah dilarang di negara kita. Payung hukum jelas, TAP MPRS jelas ada, Komunisme dan PKI itu dilarang di negara kita, lha kok masih ada yang sampaikan Komunisme bangkit, PKI gerak, di mana?” tutur Jokowi

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya tidak mengetahui dan belum mendapatkan informasi mengenai itu. Ia bahkan meminta Kivlan untuk menyampaikan laporan lengkapnya jika dirinya merasa yakin ada PKI di Jakarta Pusat.

Keanehan

Untuk kesekian kalinya terjadi keanehan dalam pemerintahan rezim Jokowi. Ketika terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan pengetahuan tentang adanya kebangkitan PKI. Menhan menyebutkan intelejen TNI menemukan adanya kebangkitan PKI tetapi presiden dan  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan justru mengatakan tidak tahu menahu dan justru menanyakan kepada rakyat dan justru meminta agar Kivlan menyampaikan laporan lengkapnya pada pemerintah.

Keanehan yang ada dalam pemerintahan Jokowi ini dianggap banyak pengamat meruoajan suatu keanehan. Sehingga memunculkan bernagai spekulasi. Beberapa pengamat menduga terdapat beberapa kemungkinan mengapa dalam menyikapi isu kebangkitan komunis tersebut berbeda. Kemungkinan pertama terjadi koordinasi dan komunikasi yang buruk antara Presisen, Menteri Pertahanan dan Menko Polkam sehingga info intelejen kebangkitan PKI tidak diketahui. Tetapi spekulasi pertama ini seharusnya tidak terjadi karena rakyatpun sudah mengetahui bahwa info intelejen TNI yang disampaikan menhan sudah berkali kali dimuat di media cetak dan medsos. Kemungkinan launnya prwsiden dan menko Polkam saat itu tidak mempercayai info intelejen PKI.

Kemungkinan lain ada yang menutup nutupi adanya kebangkitan paham komunis. Bila itu terjadi pasti yang melakukan adalah para pendukung komunis. Bila hal ini terjadi maka pendukung komunis itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga sampaI mampu menembus dinding istana. Kemungkinan lainnya terjadi perbedaan persepsi tentang defisinis PKI. Memang PKI telah mati tetapi Komunis Gaya Baru (KGB), Neo Komunis atau pendukung paham komunis masih berusaha untuk hidup lagi. Mungkin saja KGB, neo komunis dan kelimpok tersebut tidak dianggap sebagai PKI. Sehingga wajar saja presiden dan menko polkam tidak mengetahui kalau PKI bangkit lagi tetapi mungkin mengetahui KGB dan Neo Komunis berusaha bangkit lagi tetapi tidak dianggap sebagai PKI.

Melihat perbedaan pendapat dan perbedaan informasi dari Presiden, Menko Polkam dan Menhan membuat rakyat semakin bingung. Rakyat semakin bingung mana yang harus lebih dipercaya. Ketika dalam kebingungan itu sebagian rakyat mempercayai informasi dari intelejen TNI bahwa terjadi kebangkitan PKI. Saat rakyat khususnya umat muslim yang trauma kekejaman PKI dalam membantai dengan kejam dan sadis para santri, para ustadz dan para kiayi terusik dan melakukan aksi demo menenrang kebangkitan PKI disalahkan. Rakyat luar Jakarta yang akan melakukan aksi demo menolak kebangkitan PKI di depan wakil rakyatnya diintimdasi untuk tidak melakukan aksi demo. Umat muslim yang melakukan aksi demo dicurigai melakukan anarkis dan kerusuhan. Padahal fakta telah menunjukkan bahwa aksi seperti 211, 411 bahkan yang terakhir kemarin aksi 299 berlangsung damai. Bahkan polisi bersatu melakukan shakat Jumat bersama dan diimami oleh salah satu perpeserta aksi demo. Ketika rakyat percaya dengan info intelejen TNI tentang kebangkitan PKI malah ditertawakan dan diejek oleh elit negeri ini dan kelompok rakyat lainnya. Berkali kali mereka memaksakan pendapatnya bahwa PKI sudah dilarang, PKI sudah mati dan di dunia komunis tidak hidup lagi. Tampaknya hal itu menjadi wajar karena mereka dan keluarganya tidak mengalami kekejaman PKI. Mereka lupa meski di Rusia komunus sudah tamat dan RRC sudah mulai berubah jadi kapitalus tetapi yang berkuasa penuh adalah partai Komunis Cina. Bahkan hingga sekarang beberapa kader Golkar, Nasdem dan PDIP sudah dikirim ke Cina untuk belajar pada PKC.  Ketika rakyat cemas adanya kebangkitan PKI karena info intelejen TNI, rakyat dicekokin bahwa paham komunis di dunia sudah usang. Apakah mereka tahu bahwa ketika di Filipina komunis di merdekanan tahun 1969. Sampai sekarang mereka sudah 53 tahun bergerilya di hutan hutan mengangkat senjata melawan pemerintahan sah Filipina. Apakah mereka menyadari bahwa ketika PKI saat memberontak tahun 1926 sempat dilarang oleh Belanda dan sudah mati. Tetapi bergerilya di bawah tanah sehingga bangkit lagi di tahun 1948 dan tahun 1955 masuk kelompik 4 besar sebagai pemenang pemilu dan puncaknya aksi G30S PKI.

Melihat fakta sejarah, kondisi dunia dan informasi intelejen TNI tentang kebangkitan PKI amatlah wajar bila sebagian rakyat khususnya umat muslim dan TNI yang paling gerah. Mengapa saat ini hanya umat muslim dan TNI yang selalu waspada dan kawatirkebangkitan PKI. Karena umat muslim dan TNI adalah kelompok yang selama ini menjadi musuh utama komunis dan pihak yang melawan dan bisa menghentikan aksi komunis. Sebaliknya juga disadari bahwa kelompok rakyat yang lain selalu mengejek dan menertawai aksi umat Islam dan TNI yang selalu konsisten melawan komunis. Karena mereka dan keluarga mereka tidak mengalami sendiri trauma kekejaman PKI. Kelompok rakyat yang lain itu juga selama ini selalu sinis dan antipati terhadap aksi umat muslim akibat adanya reaksi yang mendzalimi umat Muslim.  Sejarah tampaknya terus berulang dan berulang lagi. Ketika dahulu umat muslim, ulama dan TNI adalah garda terdepan menghancurkan PKI sekarang berulang kembali. Panglima Jenderal Gayot Nurmantyo yang dengan tegas mengintrusikan pemutaran film penghianatan G30S PKI meski dihambat dan dilarang pihak tertentu akhirnya nobar film terjadi di seluruh pelosok nusantara. Bahkan akhirnya Presiden Jokowipun “tunduk dan terpaksa” ikut nobar di Bogor. Peristiwa unik mengingatkan ketika aksi 212 ditentang dan dilarang keras oleh Menko Polkam,  Kapolri dan jajarannya tetapi saat keinginan umat Islam tidak terbendung akhirnya Jokowi ikut juga shalat bersama dalam aksi 212.

Memang PKI sudah tamat, tetapi KGB dan Neo komunis dan pendukung komunis terus berusaha bangkit. Jangan salahkan umat muslim dan TNI yang waspada dan percaya data intelejen TNI bahwa terjadi kebangkitan PKI. Tetapi tampaknya juga tidak bisa disalahkan ketika terdapat elit negeri ini dan sebagian rakyat yang selalu menertawai dan mengejek bahwa PKI sudah mati. Karena mereka tidak mengetahui sejarah dan mengalami sendiri keluarganya menjadi aksi kekejaman PKI. Bagi kelompok rakyat yang percaya bahwa PKI sudah mati sebaiknya tidak perlu nyinyir dan ikut mementang aksi umat dan TNI dalam mewaspadai dan melawan aksi kebangkItan KGB. Saat umat Islam dan TNI melakukan aksi menolak KGB, kelompok rakyat yang lain tidak perlu ikut gerah karena tidak merugikan mereka. Kelompok rakyat yang lain dan elit politik selalu menuding umat muslim dam TNI mempolitisasi isu PKI. Padahal sebagian besar umat muslim dan TNI yang mewaspadai kebangkitan KGB adalah bukan pelaku poltik. Justru sebaliknya saat fenomena kebangkitan KGB dianggap sisi kelemahan kelompok politik tertentu di mata rakyat.

Seringkali para elit negeri ini dan kelompok masyarakat tertentu dengan sinis menyindir bahwa Indonesia tidak akan maju bila terus menerus berkutat pada masalah PKI. Orang lain sudah berbicara terbang ke bulan tetapi kuta masih bicara PKI. Kelompok orang seperti ini biasanya meremehkan sejarah. Para orang bijak mengatakan bahwa sejarah adalah sumber ilmu, sejarah adalah sumber kekuatan dan sejarah adalah sumber kebijaksanaan. Dengan sejarah rakyat dan bangsa ini akan mengetahui kehebatan dan kekurangan para pemimpun negeri ini. Hal yang negatif dibuang jauh yang positif akan terua dilakukan. Anehnya saat ini ada upaya untuk menutup nutupi sejarah kelam bangsa ini akibat ulah PKI. Bahkan banyak tokoh yang dengan keras mengatakan kita tidak usah membuka luka lama tentang PKI. Padahal negeri Jerman yang sudah maju dan berbudayapum setiap tahun memeperingati kekejaman Nazi juga negerinya tetap maju. Jadi tidak ada salahnya kalau tetap mengenang sejarah kelam PKI sambil membicarakan caranya bangsa ini bisa terbang ke bulan. Peringatan setiap tahun tentang kekejaman PKI seharusnya tidak membuat masalah bila semua rakyat yang terlubat dengan peristiwa kekejaman PKI legowo. Bukanlah semua korban PKI sudah melakukan tekonsiliasi alamiah dengan legowo memaafkan kekejaman PKI yang dilakukan pada keluarganya. Tetapi mengapa masih ada pihak yang merasa tidak salah dan merasa paling benar dan selalu ingin dimaafkan. Bila perilaku itu terus terjadi maka pertentangan akan selalu membara lagi dan proses rekonsiliasi tidak pernah terjadi meski harus diatur dalam undang undang sekalipun

Mungkin saja sebagian kecil kelompok rakyat yang menentang aksi umat muslim dan TNI adalah justru kelompok PKI, KGB, atau pendukung neo komunis. Seperti yang diucapkan Menhan Ryamizard bahwa pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah seorang komunis. “Jadi, kita patut curigai itu yang bilang nggak ada (PKI), mungkin dia yang komunisme,” ungkap Menhan.

​MK Batalkan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 

​MK Batalkan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 
MK menyatakan pembatalan keseluruhan UU KKR tersebut dapat dilakukan dan tidak melanggar hukum acara, meskipun permohonan (petitum) yang diajukan hanya menyangkut Pasal 1 Angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR,

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk membatalkan undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Keputusan dikeluarkan MK dengan alasan undang-undang ini tak sesuai dengan UUD 1945 dan dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia.

MK mencabut UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Padahal para pemohon hanya mengajukan uji materiil 2 pasal, yaitu pasal 27 tentang amnesti bagi pelaku pelanggar HAM dan pasal 44 tentang hak korban menempuh upaya hukum.Dengan keputusan bernomor 006\/PUU-IV\/2006, maka MK menyatakan UU tersebut tidak berlaku lagi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.\\\”Silakan membentuk UU baru. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan tindakan politik juga. Tidak harus lewat jalur hukum, contohnya mantan GAM yang diberi kompensasi dalam bentuk tanah” ujar Ketua MK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan setebal 143 halaman di Ruang Sidang MK, Jl Medan Merdeka Barat Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (7\/12\/2006).Dasar pertimbangan MK antara lain adanya budaya dan falsafah bangsa yang menghargai HAM. Selain itu, keanggotaan Indonesia di PBB yang menerima prinsip-prinsip HAM harus dapat menerima sikap rekonsiliasi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat. Secara hukum sudah tentu tidak ada lagi [cara mengubah keputusan MK],” katanya Nugraha. Kalau mau ya membentuk undang-undang baru, yang lebih sesuai dengan UUD 1945. Meski demikian, penyelesaian masalah pelanggaran HAM tetap bisa diselesaikan. Pengadilan HAM dan mediasi untuk menangani kasus pelanggaran HAM di masa lalu, tambahnya. Sebab, masih banyak payung hukum lain selain undang-undang KKR. Proses pembentukan KKR adalah mandat TAP MPR nomor V tahun 2000 tentang persatuan nasional.

  • MK menyatakan, Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang berbunyi, “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan” bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal tersebut, maka implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.
  • Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan perkara 006/PUU-IV/2006 yang dimohonkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB), Raharja Waluya Jati, dan H. Tjasman Setyo Prawiro dengan kuasa hukum Tim Advokasi Keadilan dan Kebenaran, siang ini (7/12/2006) di Ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka barat No. 7 Jakarta. Terhadap putusan MK ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).
  • Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pembatalan keseluruhan UU KKR tersebut dapat dilakukan dan tidak melanggar hukum acara, meskipun permohonan (petitum) yang diajukan hanya menyangkut Pasal 1 Angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR, karena pada dasarnya hukum acara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya bersifat erga omnes, sehingga tidak tepat untuk melihatnya sebagai hal yang bersifat ultra petita yang dikenal dalam konsep hukum perdata.
  • Larangan untuk mengadili dan memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) termuat dalam Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia. Hal demikian dapat dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu atau orang perorangan terletak pada kehendak atau pertimbangan orang perorangan tersebut, yang tidak dapat dilampaui.
  • Namun, perkembangan yang terjadi dan karena kebutuhan kemasyarakatan menyebabkan aturan tersebut tidak diberlakukan lagi secara mutlak. Pertimbangan keadilan dan kepantasan dapat dijadikan alasan, sebagaimana tampak antara lain dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970, tanggal 4 Februari 1970, dan tanggal 8 Januari 1972 serta putusan lain yang lebih, kemudian di mana ditegaskan bahwa Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban Hakim untuk bersikap aktif dan selalu harus berusaha memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.
  • Lagi pula dalam gugatan perdata biasanya dicantumkan permohonan Penggugat kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dengan demikian, Hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitum. Terlebih lagi bagi Hakim Konstitusi yang menjalankan hukum acara dalam perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan kepentingan umum. Meskipun yang mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang adalah perorangan yang dipandang memiliki legal standing, akan tetapi undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut berlaku umum dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada sekadar mengenai kepentingan Pemohon sebagai perorangan. Apabila kepentingan umum dimaksud menghendakinya, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau petitum yang diajukan.
  • Hal demikian juga menjadi praktik yang lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi negara lain. Misalnya, Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional tidaknya suatu undang-undang atau suatu ketentuan dari undang-undang hanya yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari putusan inkonstituionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang tersebut.”
  • MK pun telah menerapkan hal tersebut, misalnya Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 27 UU KKR Tidak Memberi Kepastian Hukum dan Keadilan

  • Hal yang melatarbelakangi Pasal 27 UU KKR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada korban karena pemberian kompensasi dan rehabilitasi digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti, yaitu amnesti. Amnesti ini sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan atau tidak setelah mendengar pertimbangan DPR sekalipun misalnya telah terbukti bahwa yang bersangkutan adalah korban.
  • Hal ini tidaklah adil bagi korban, sebab di satu pihak, pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara implisit dinyatakan sebagai hak [Pasal 29 Ayat (3) UU KKR], tetapi kompensasi dan rehabilitasi secara implisit pun tidak disebut sebagai hak.
  • Selain itu, ketentuan Pasal 27 UU KKR juga tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pelaku, karena tidak terdapat jaminan bahwa pelaku akan dengan sendirinya memperoleh amnesti setelah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
  • Hal itu dikarenakan, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU KKR, jika korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan maka “Komisi memutus pemberian rekomendasi secara mandiri dan objektif”.
  • UU KKR-pun tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa ?Komisi memutus pemberian rekomendasi secara mandiri dan objektif? itu. Namun, dengan mengikuti penalaran yang wajar, dalam frasa tersebut tetap terdapat kemungkinan bahwa pelaku tidak direkomendasikan untuk mendapatkan amnesti, meskipun ia telah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.



    Benarkah Ini Tanda Kebangkitan Komunis Gaya Baru atau Neo Komunis ?

    wp-1506856113423..jpgBenarkah Ini Tanda Kebangkitan Komunis Gaya Baru atau Neo Komunis ?

    • Tuntutan Pencabutan TAP MPRS NO XXV Th 1966 ttg Pembubaran dan Pelarangan PKI. Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Beathor Suryadi mengajak kader-kader partai lain untuk mencabut TAP MPRS No XXV/ 1966. “Hanya dengan mencabut TAP MPRS No XXV/ 1966, bangsa ini kembali “mampu” membentengi Bangsa, Negara dan Rakyat dari rongrongan ideologi dan maksud bangsa lain,”  
    • Melalui jalur hukum, gugatan class action PKI melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Agustus tahun 2005, jalur non yudicial dengan disahkannya UU KKR no 27 tahun 2004, sebagai pintu masuk PKI untuk dapat eksis
    • Jalur pendidikan kurikulum sejarah berbasis kompetensi tidak lagi mencantumkan pemberontakan PKI tahun 1948 & 196
    • Peniadaan LITSUS (Penelitian Khusus) bagi Pejabat Publik untuk buktikan bersih diri dari unsur PKI. Tanpa LITSUS banyak anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI lolos menjadi Pejabat Publik di berbagai Daerah. Tanpa LITSUS kini di DPR RI ada banyak turunan Keluarga PKI yang masih mengusung ideologi PKI.
    • Penghapusan Sejarah Pengkhianatan PKI dari Kurikukum Pendidikan Nasional di semua jenjang pendidikan.
    • Penghentian Pemutaran Film G30S/PKI di semua Televisi Nasional.
    • Maraknya film yang mengundang simpatik untuk PKI seperti film SENYAP dan GIE serta lainnya.
    • Munculnya Ormas dan Orsospol serta LSM yang berhaluan PKI seperti PRD dan PEPERNAS serta PAKORBA.
    • Terbitnya buku-buku yang membela PKI secara meluas tanpa batas dan dijual bebas.
    • Maraknya pembelaan terhadap PKI di berbagai Media Cetak dan Elektronik serta Medsos secara demonstratif dan provokatif.
    • Pagelaran Seminar / Temu Kangen / Dialog / Simposium / Diskusi Publik untuk Bela PKI.
    • Posisi KOMNAS HAM & berbagai LSM LIBERAL yang mati-matian membela PKI atas nama Hak Asasi Manusia.
    • Usulan penghapusan kolom agama dalam KTP sehingga memberi ruang kepada pengikut PKI untuk memiliki KTP tanpa beragama.
    • Desakan dan Tekanan terhadap Presiden Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi agar MINTA MAAF kepada PKI.
    • Dibangun dan diresmikannya MONUMEN LASKAR CHINA yang tidak lain dan tidak bukan adalah Laskar Komunis China POH AN TUI.

    wp-1506855914235..jpg

    • Partai Penguasa di Indonesia resmi kerja sama secara terbuka dengan PARTAI KOMUNIS CHINA dalam berbagai bidang.
    • Muncul kembali Jargon-Jargon PKI seperti REVOLUSI MENTAL dan SAMA RATA SAMA RASA serta MASYARAKAT TANPA KELAS.
    • Marak kembali logo PKI yaitu PALU ARIT yang dibuat di kaos dan kalender serta lainnya.
    • Munculnya foto-foto Tokoh PKI dalam Parade HUT RI di sejumlah daerah dan di Baliho bandara Soekarno Hatta.
    • Pengguliran RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mencari pembenaran bagi PKI.
    • Pengalihan Kiblat Pembangunan Ekonomi Indonesia ke China. Peningkatan Kerja Sama dengan Negara China secara berlebihan, sehingga membuka pintu masuk imigran China ke Indonesia secara besar-besaran. Arahan  agar memakai mata uang China YUAN sebagai standar bisnis dan perdagangan Indonesia di dunia internasional.
    • Pertemuan-pertemuan PKI sering dilaksanakan di Hotel Aryaduta karena berada di depan Patung Tani Mengusung Bedil yang merupakan Patung Angkatan ke-V Buruh dan Tani di Era Kejayaan PKI
    • Pagelaran Simposium Pemerintah ttg PKI di Th 2016 yang memposisikan PKI sebagai KORBAN.
    • Muncul Lambang PKI yaitu PALU ARIT di atas uang kertas resmi RI dipecahan rupiah 100 ribuan dan 20 ribuan serta 5 ribuan.
    • Presiden RI melarang TNI dan POLRI melakukan Razia atau pun Sweeping Lambang PKI.
    • Usulan pencarian dan penggalian kubur massal anggota PKI dengan mengabaikan korban pembantaian yang dilakukan PKI.
    • Sejumlah Tokoh Pendukung PKI galang dukung internasional untuk menggelar Pengadilan Internasional membela PKI.
    • Lagu-Lagu PKI mulai didendangkan kembali.

    Saksi Sejarah: Bohongi Rakyat PKI adalah Partai Kyai Indonesia dan 6 Kebohongan Lainnya

    Saksi Sejarah: PKI diklaim Partai Kyai Indonesia dan 6 Kebohongan Lainnya

    Budayawan Betawi Ridwan Saidi yang hidup di era Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebutkan, partai tersebut mulai gencar melakukan teror sejak 1961 hingga akhirnya mereka di’gulung’ oleh rakyat. Karena itu, apabila saat ini PKI betul-betul muncul kembali, hanya ada satu kata. “Lawan!” ungkap Ridwan seperti dilansir Republika.co.id, Kamis (28/9). . 

    1. Banyak kebohongan dan fitnah yang PKI lakukan terhadap musuh-musuhnya. “Awalnya, tahun 1952 mereka direhabilitasi oleh Soekarno setelah pemberontakan Madiun dengan cara para tokoh PKI diterima menghadap ke Istana. Aidit, Lukman, Tan Ling Djie, mereka diterima oleh Bung Karno,” kata dia. 
    2. PKI melakukan persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Pada 1955.  PKJmengerahkan gelandangan pengemis untuk mendukung mereka. PKI memenuhi Jakarta dengan yang Ridwan sebut gembel. “Penuh Jakarta itu dengan gembel, dan mereka diproses oleh jaringan PKI di kelurahan untuk mendapatkan KTP. Sehingga, hasil Pemilu itu, PKI menduduki posisi keempat untuk pemilihan anggota DPR,” ungkap Ridwan. 
    3. Pada Pemilu 1955 tersebut, tiga partai di atas PKI adalah PNI, Masyumi, dan NU. Akan tetapi, pada saat pemilihan DPRD, PKI naik menjadi peringkat kedua. alam kampanye pemilu PKI melakukan suatu kebohongan kepada masyarakat. Saat itu, mereka berkata kepada masyarakat, PKI itu singkatan dari Partai Kiai Indonesia. Bahkan, mereka berkampanye menggunakan gambus. “Kampanye mereka pakai gambus waktu itu. Itu sudah melakukan kebohongan-kebohongan di situ. Kampanyenya juga menyerang pribadi, dulu nggak ada aturannya kan. Dia melempar kebohongan-kebohongan,” tutur dia
    4. PKI melakukan banyak aksi yang sebetulnya merusak ketentraman kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Saat itu, PKI ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, tidak semua perusahan swasta itu milik pemerintah Hindia-Belanda. “Kan ada aturan hukum untuk mengambil alih. Macam-macam perusahaan itu, didemo terus-menerus membawa kegelisahan. Sejak 1957, dia terus melakukan aksi-aksi demikian hampir setiap hari,” kata dia. 
    5. Pada 1960, Undang-Undang (UU) Agraria dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Ridwan, UU tersebut merupakan UU yang bagus. Tapi, dia bingung karena PKI justru menolaknya. Mereka lebih memilih mematok tanah secara sepihak. Salah satu peristiwa yang ia ingat adalah Peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa itu terjadi tahun 1965. Kala itu, menurut Ridwan, terbunuh seorang TNI, Peltu Sudjono karena mencegah usaha PKI merampas tanah di Bandar Betsi. “Anehnya, mereka tidak mendukung. Dia lebih mau aksi sepihak duduki tanah di mana-mana sampai terjadi bentrokan fisik dan ada korban lah seperti Bandar Betsi di Sumatera Utara. Itu yang mengherankan saya, kok dia nggak mau UU agraria,” ungkap dia. 
    6. Ridwan mengaku, pada masa itu bisa dibilang mahasiswa yang sedang berada di kampus untuk kuliah merasa tidak nyaman. Itu karena saat itu harus berhadapan terus-menerus dengan PKI. Terutama para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Dia menuntut pembubaran HMI kan. Dengan aksi yang terus menerus hampir setiap hari. Kan mereka pengangguran, siap aksi,” kata dia. Saat itu, Ridwan tergabung ke dalam HMI. Ia juga menceritakan ketidakadilan PKI melalui kelompok-kelompoknya terhadap organisasinya tersebut kala itu. Seperti menahan undangan acara kenegaraan yang seharusnya juga diikuti oleh pihaknya saat itu. “Kita mengalami bagaimana mereka menguasai Front Pemuda. Itu kan federasi dari seluruh ormas pemuda. Kita selalu nggak dapet undangan kalau ada acara kemerdekaan, sumpah pemuda dan lainnya itu,” tutur dia.. Saat itu, HMI merupakan anggota dari Front Pemuda. Namun, Front Pemuda itu, kata dia, dikuasai oleh Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat merupakan kelompok sayap milik PKI.Menurut Ridwan, pernah ada kegiatan Rapat Raksasa Merebut Irian Barat. Ketika itu, pihaknya tidak mendapatkan undangan untuk kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, hal itu dilakukan agar HMI dipandang sebagai organisasi yang kontrarevolusi. “Kan dulu tuduhannya itu HMI kontrarevolusi, ‘liat aja tuh Rapat Raksasa Merebut Irian Barat kagak ngikut’. Padahal mah nggak diundang,” tutur dia. Meski demikian, Ridwan dan beberapa kawannya tetap datang dengan cara menyelusup ke dalam acara-acara tersebut. Seperti contohnya saat diadakan acara Pidato Bung Karno yang diselenggarakan oleh Front Nasional. “Misal gini, dia kalau ada acara nasional, tau-tau kita muncul padahal sudah dihadang. Kita duduk deket-deket die kelompok PKI, Gerwani segala macem,” cerita Ridwan. Melihat HMI yang sudah dihadang tapi bisa masuk ke acara tersebut, menurut Ridwan, kelompok-kelompok sayap PKI tersebut mulai menyanyikan lagu Nasakom Bersatu Hancurkan Kepala Batu. Tapi, kemudian ia dan teman-temannya membalas lagu tersebut dengan Garuda Pancasila. “Kan kita dengan cara melewati gerbang baru kita pakai atribut. Baru deh dihajar pakai lagu, ya kita bales dengan Garuda Pancasila, hahahahaha,” katanya seraya tertawa.



    20 Fakta Dibalik Kontroversi Gerakan 30 September PKI

    20 Fakta Dibalik Kontroversi Gerakan 30 September PKI

    1. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
    2. Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
    3. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan “kepentingan bersama” polisi dan “rakyat”. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “sikap-sikap sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
    4. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”.
    5. Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis”.
    6. Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
    7. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian “angkatan kelima” di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa “NASAKOMisasi” angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan “angkatan kelima”. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
    8. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.
      Isu masalah tanah dan bagi hasil
    9. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian.
    10. Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini[2]. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.
      “ Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. ” Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia[3] dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan “Ganyang Malaysia” kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng”ganyang Malaysia” ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
    11. Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang[4]. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.
    12. Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya meng”ganyang Malaysia”.
      “ Soekarno adalah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, manusia jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak mungkin mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun djuga. Dia tidak mungkin menjadi boneka. ”
    13. Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan “ganyang Malaysia” yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis. Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (7 Januari 1965).
    14. Dari sebuah dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka yang bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu “giliran PKI akan tiba. “Soekarno berkata, “Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. … Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang.”
    15. Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.
    16. Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI. Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekret Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak
    17. Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan “ganyang Malaysia” yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.
    18. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.
      Isu Dewan Jenderal
    19. Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.
    20. Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gilchrist beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, menyebutkan adanya “Teman Tentara Lokal Kita” yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk “ditindaklanjuti”. Dinas intelejen Amerika Serikat mendapat data-data tersebut dari berbagai sumber, salah satunya seperti yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation yang menulis buku “Indonesian Upheaval”, yang dijadikan basis skenario film “The Year of Living Dangerously”, ia sering menukar data-data apa yang ia kumpulkan untuk mendapatkan fasilitas teleks untuk mengirimkan berita. Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat. Meski demikian, Suharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA. Beberapa diantaranya adalah, Cornell Paper, karya Benedict R.O’G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University), Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), Government Printing Office of the US (Department of State, INR/IL Historical Files, Indonesia, 1963-1965. Secret; Priority; Roger Channel; Special Handling), John Roosa (Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia), Prof. Dr. W.F. Wertheim (Serpihan Sejarah Thn 1965 yang Terlupakan



    PKI Sudah Mati, Tetapi Muncul KGB “Komunis Gaya Baru”


    PKI Sudah Mati, Tetapi Muncul KGB “Komunis Gaya Baru”

    “Ujug-ujug” adalah kata lain dari “tiba-tiba”, yang berasal dari Bahasa Jawa. Penggunaannya dalam taktik Komunis Gaya Baru (sementara ini) sukses untuk menutupi kejahatan G-30-S/PKI dan kegagalan Kudeta Dewan Revolusi PKI 1 Oktober 1965. 

    Apa itu KGB

    • KGB singkatan dari Komunis Gaya Baru (dipopulerkan oleh KH Yusuf Hasyim). Sesudah PKI dibubarkan dan terlarang, aktivis Marxis-Leninis-Maois ini tetap gigih melanjutkan kegiatan walau pun ideologi mereka sudah tidak laku dan bangkrut di seluruh dunia. Kegiatan me reka bertujuan untuk membalas dendam.
    • Bagaimana istilah ujug-ujug dipakai Taktik yang dengan nyinyir dilakukan KGB ialah menjelang akhir 1965, beberapa bulan lamanya, disebut tiba-tiba umat antikomunis dan TNI membantai anggota PKI di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan tempat lain. Tiba-tiba. Secara aneh penyebab tidak disebut. Secara sengaja penyebab tidak dijelaskan. 

    Apa penyebab yang mereka tutupi itu?

    1. PENYEBAB PERTAMA adalah Pemberontakan PKI di Madiun 1948. Musso (51 tahun) yang lari ke Moskow 22 tahun sesu dah gagal memimpin berontak 1926, pulang ke Tanah Air dan memproklamasikan Republik Sovyet Indonesia di Madiun, 18 September 1948. Yang terjadi bukan hanya “Peristiwa Madiun”, atau “Pemberontakan Madiun”, me lainkan “Proklamasi Republik Sovyet In donesia”. Jadi itu adalah kudeta, perebutan kekuasaan dengan kekerasan senjata. Di Uni Sovyet, Musso menyaksikan pembantaian oleh Stalin terhadap 40 juta rakyat antikomunis sebangsanya (Cour tois: 2000), yang dicontoh Musso di Madiun. Pejagalan yang dipimpin oleh Musso dimulai pada hari kedua (19 September 1948) sesudah Proklamasi Republik Sovyet di Kota Madiun, dengan penyembelihan kiai, santri, dan pamong praja di Blumbang luar kota. Masaker ini berlanjut ke Soco, Cigrok, Gorang Gareng, Tan jung, Magetan, Takeran, Rejosari (pabrik gula), Bangsri, Dukuh Sedran, Geni Langit, Lembah Parang, Nglopang, Du ngus, Kresek, Mangkujayan, Batokan, Je blok, Randu Blatung, Blora, Pati, Wirosari, Donomulyo, Tirtomoyo. Di se tiap tempat itu, PKI menjagal 25-100 rak yat antikomunis (Lubang Lubang Pem bantaian — Petualangan PKI di Madiun, Tim Jawa Pos: Maksum, Agus Sunyoto, A. Zainud din, Grafiti, 1990). 
    • Di samping lubang pembantaian yang sengaja digali, tempat penyembelihan itu praktis dilakukan di sumur-sumur tua tak terpakai, yang banyak terdapat di desa-desa itu. Karena repot dan sibuk, di Cigrok korban dikubur hidup-hidup. Di sebuah sumur tua yang tak tertimbun penuh, terdengar suara azan dari dalamnya. Tapi, Kiai Imam Sofwan dari Pesan tren Kebonsari tidak tertolong.
    • Pesantren-pesantren yang menjadi sasaran utama PKI adalah Pesantren Takeran, Burikan, Dagung, Tegalredjo (tertua), Kebonsari, dan Immadul Falah. Algojo PKI merentangkan tangga mem belintang sumur, lalu Bupati Ma getan dibaringkan di atasnya. Ketika telentang terikat itu algojo menggergaji badannya sampai putus dua, langsung dijatuhkan ke dalam sumur.
    • Dubur warga desa di Pati dan Wirosari ditusuk bambu runcing dan mayat mereka ditancapkan berdiri di tengah sawah sehingga mereka kelihatan seperti pengusir burung pemakan padi. Salah se orang di antaranya, wanita, ditusuk (maaf, TI) kemaluannya sampai tembus ke perut, juga ditancapkan PKI di tengah sawah.
    • Seorang ibu, Nyonya Sakidi, mendengar suaminya dibantai PKI di Soco. Dia menyusul ke sana, sambil menggendong dua anak, umur satu dan tiga tahun. Dia nekat minta melihat jenazah suaminya. Karena repot melayaninya, PKI sekalian membantai perempuan malang itu, dimasukkan dan dikubur di sumur yang sama, sementara kedua anaknya itu menyaksikan pembunuhan ibunya. Adik Sakidi menyelamatkan kedua keponakannya itu. Yel-yel PKI di Madiun dalam gerakan tersebut.
    • “Pondok bobrok, pondok bobrok! Langgar bubar, langgar bubar! Santri mati, santri mati!” Yang disorakkan dengan penuh ke ben cian dan ancaman. Cara mengekspresikan kebencian dan ancaman ini khas gaya komunis Leninis-Stalinis, yang dari Moskow diimpor Musso, proklamator Republik Sovyet Indonesia 1948 itu.
    • Pembantaian ribuan manusia ini (yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, Hindia Belanda, Majapahit) diingat terus oleh umat Islam Indonesia, terutama rakyat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sehingga 17 tahun kemudian, ketika ternyata di belakang G-30-S adalah PKI, umat cepat bergerak. Daripada terulang pengalaman pahit 17 tahun yang lalu dibantai PKI, lebih baik PKI didahului. Akibat aksi, terjadi reaksi. 

    PENYEBAB KEDUA adalah test-case PKI menjelang Gestapu pada tahun 1964- 1965 di berbagai tempat di Indonesia. Untuk mengukur kekuatan sebelum me rebut kekuasaan, PKI memprovokasi umat Islam dengan berbagai cara. Sesu dah 1959 ketika konsep Demokrasi Ter pim pin dilaksanakan dengan dalil poros Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), PKI mendapat angin buritan yang sangat menguntungkannya.

    • Berturut-turut berlangsunglah: pembubaran Masjumi dan PSI, dua partai anti-PKI, penangkapan dan penahanan tokohtokoh anti-PKI, pemberedelan koran antikomunis, yaitu Indonesia Raya, Pedoman, Abadi, teror Bandar Betsy, teror Kanigoro, pelarangan buku, pemburukan nama dan karakter di bidang seni budaya, pementasan “Matine Gusti Allah” dan “Sunate Malaikat Jibril”, pembakaran buku, serangan terhadap umat antikomunis di pers Ibu Kota, oleh Bintang Timur dan Harian Rakyat, untuk menyebut kasuskasus besar saja, karena tidak seluruh peristiwa dicatat di sini.
    • Semua aksi ini digunakan PKI untuk mengetes sampai di mana umat Islam bereaksi sepanjang masa Demokrasi Terpimpin itu. Ketika aksi PKI sampai kepada pembantaian 6 Jenderal pada 30 September 1965, tibalah tensi di puncaknya. Kemudian reaksi terjadi dengan pembalasan dari umat antikomunis yang tak tertahankan lagi. Aksi pra-30-September 1965 disusul dengan reaksi. Reaksi ini dalam bentuk masaker.
    • Reaksi ini, masaker inilah yang dengan nyinyir diulang-ulang KGB. Aksi tak pernah disebut. Penyebab tak sepatah kata disebut.
    • Kelompok KGB tetap gigih dengan menyebut taktik ujug-ujug yang sudah usang itu, yaitu tidak ada aksi. Yang ada cuma reaksi. Yang ada secara tiba-tiba adalah masaker, tanpa sebab. Dan untuk itu, KGB secara memelas minta dikasihani ganti rugi rupiah pula. KGB menyang ka bahwa publik Indonesia bisa terus-menerus digobloki begitu.
    • Kedua hal ini, yaitu (1) Masaker Pemberontakan Madiun 1948 dan (2) teror pra- 30-September 1965 adalah penyebab terjadinya reaksi dari umat antikomunis, yang keras sekali. Dalam ilmu fisika, aksi = reaksi. Tidak ada hal yang berlangsung se cara ujug-ujug, kejadian yang tiba-tiba, tanpa sebab, seperti adegan tidak logis da lam film kartun anak-anak kecil yang be lum pandai menghapus ingusnya sendiri. Kalau reaksi dituntut untuk diadili, aksi harus lebih dahulu diajukan ke meja pengadilan.

    KALAU MASAKER TERHADAP PKI DITUNTUT UNTUK DIADILI, MASA KER PEMBERONTAKAN MADIUN 1948 DAN TEROR PRA-30-SEPTEMBER 1965 JUSTRU LEBIH DAHULU HARUS DIADILI. 

    Yang tidak masuk akal sehat, yang tidak bisa diterima otak waras adalah pemerintah disuruh minta maaf atas peristiwa reaksi umat antikomunis 1965. Yang masuk akal sehat dan bisa diterima otak waras adalah KGB minta maaf atas teror/pembantaian oleh PKI di 24 kota dan desa sekitar Madiun, September- Oktober 1948. Dengan ini tersingkaplah kepalsuan taktik ujug-ujug KGB itu.

    Taufiq Ismail
    Budayawan

    Saksi Sejarah Kekejaman PKI: Musuh utama PKI adalah umat Islam dan Para Kiayi


    Saksi Sejarah Kekejaman PKI: Musuh utama PKI adalah umat Islam dan Para Kiayi

    Salah satu unsur umat Islam yang juga paling dibenci PKI adalah Masyumi. Hal ini diungkapkan oleh KH Roqib, salah seorang korban kebiadaban PKI Madiun 1948 yang masih hidup. Kini KH Roqib adalah imam besar Masjid Jami’ Baitussalam Magetan.

    • Sebagai salah seorang kyai yang juga tokoh Masyumi, KH Roqib menjadi sasaran yang harus dilenyapkan. Dia diculik PKI sekitar pukul 03.00 dini hari pada tanggal 18 September 1948, tak lama setelah PKI merebut kota Madiun. Sebanyak 12 orang anggota PKI berpakaian hitam dengan ikat kepala merah menciduk Roqib di rumah kediamannya di kampung Kauman, Magetan. Dini hari itu juga dia dibawa ke Desa Waringin Agung dan disekap di sebuah rumah warga.
    • Di sebuah dusun bernama Dadapan yang termasuk dalam wilayah Desa Bangsri Roqib diseret oleh beberapa orang ke sebuah lubang di tengah ladang. Ketika akan disembelih di depan lubang, tiba-tiba Rokib mengingat pelajaran pencak silat yang diperolehnya. Seketika itu dia menghentakkan kakinya dan meloncat lari ke kebun singkong.
    • Begitu lolos, Roqib bersembunyi diantara rerimbunan semak belukar hingga siang hari. Naas, siang itu pula dia ditemukan kembali oleh anggota PKI yang mengejarnya. Roqib pun tertangkap dan diikat lagi, lalu disiksa sepanjang jalan dari Desa Bangsri hingga pabrik gula Gorang-Gareng.
    • Di pabrik gula Gorang-Gareng, Roqib disekap dalam sebuah loji (rumah-rumah besar untuk asrama karyawan). Di dalam loji terdapat banyak kamar dengan berbagai ukuran. “Ketika saya datang ke loji itu, kamar-kamarnya sudah penuh dengan tawanan. Satu kamar ukuran 3 x 4 meter diisi kurang lebih 40-45 orang. Bersama 17 orang lainnya, saya dimasukkan ke dalam salah satu kamar yang terdapat di ujung loji,” tutur Roqib.
    • PKI kemudian menembaki loji tempat Roqib dan tawanan lainnya disekap lebih dari satu jam lamanya. Tubuh-tubuh yang terkena peluru langsung terkapar di lantai bersimbah darah. PKI tidak mempedulikan teriakan histeris para korban yang terkena peluru. Mereka terus saja melakukan tembakan. Diantara belasan orang yang ada di dalam loji, hanya Roqib dan Salis, serta seorang tentara bernama Kafrawi, yang selamat.
    • Menurut guru ngaji ini, setiap habis menembak, pistol yang digunakan PKI itu tidak bisa menembak lagi, tapi harus dikokang dulu. “Saya bisa selamat dari tembakan karena memperhitungkan jeda waktu antara tiap tembakan sambil bersembunyi di bawah jendela. Kalau tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin saya selamat,” kata Roqib getir.
    • Beberapa saat kemudian tentara Siliwangi datang menjebol pintu loji dengan linggis. Suasana sudah mulai sepi karena PKI telah melarikan diri, takut akan kedatangan pasukan Siliwangi. “Ruangan tempat saya disekap itu benar-benar banjir darah. Ketika roboh dijebol dan jatuh ke lantai, pintu itu mengapung di atas genangan darah. Padahal, ketebalannya sekitar 4 cm. Darah yang membanjiri ruangan mencapai mata kaki,” tutur Roqib



    ​ISLAM, KOMUNIS DAN PANCASILA

    ISLAM, KOMUNIS DAN PANCASILA

    Sejarah perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia mencatat satu babak tentang perebutan memaknai Pancasila antar berbagai kelompok ideologi di Indonesia. Pergulatan pemikiran itu secara intensif pernah terjadi dalam Majlis Konstituante, dimana kekuatan Islam dan sekulerisme kembali terlibat dalam perdebatan tentang Dasar Negara Indonesia. Kekuatan komunis pernah menggunakan Pancasila untuk memuluskan penerapan ideologi komunisme di Indonesia.
    Mantan Wakil Kepala BIN, As’ad Said Ali, menulis dalam bukunya, Negara Pancasila, (hlm. 170-171), bahwa munculnya semangat para tokoh Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dalam Majelis Konstituante, antara lain juga didorong oleh masuknya kekuatan komunis (melalui Partai Komunis Indonesia/PKI) ke dalam blok pendukung Pancasila.
    “Kalangan Islam langsung curiga. Muncul kekhawatiran Pancasila akan dipolitisasi oleh kelompok-kelompok komunis untuk selanjutnya diminimalisasi dimensi religiusitasnya. Kekhawatiran tersebut semakin mengkristal karena adanya peluang perubahan konstitusi sehubungan UUDS mengamanatkan perlunya dibentuk Majelis Konstituante yang bertugas merumuskan UUD yang definitif,” tulis As’ad dalam bukunya tersebut.
    Dalam pidatonya di Majelis Konstituante tanggal 13 November 1957, tokoh Islam Kasman Singodimedjo banyak mengkritisi pandangan dan sikap PKI terhadap Pancasila. Kasman menilai PKI hanya membonceng Pancasila untuk kemudian diubah sesuai paham dan ideologi komunisme. Ketika itu PKI bermaksud mengubah sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi “kebebasan beragama”. Termasuk dalam cakupan “kebebasan beragama” adalah “kebebasan untuk tidak beragama.”
    Mr. Kasman Singodimedjo adalah Jaksa Agung RI 1945-1946 dan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1950). Ia juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Dalam Sidang Konstituante itu mengingatkan: “Saudara ketua, sama-sama tokh kita mengetahui bahwa soko guru dari Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sama-sama kita mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu justru telah mempunyai peraturan-peraturan yang tentu-tentu bagi umat manusia yang lazimnya dinamakan agama. Saudara ketua, sama-sama kita tahu, bahwa PKI dan komunis pada umum nya dan pada dasarnya justru anti Tuhan dan anti-Agama!.” (Lihat buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, hlm. 480-481).
    Masuknya kaum komunis ke dalam blok pembela Pancasila kemudian dipandang oleh kubu Islam sebagai upaya membelokkan Pancasila dari prinsip dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai contoh, pada 20 Mei 1957, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) Ir. Sakirman mendukung pandangan Fraksi Katolik yang menyatakan, bahwa “Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai-bagai golongan dengan berbagai-bagai kepercayaan atau keyakinan masing-masing bersifat universal.”
    Karena itu Sakirman menyeru kepada golongan Islam: “Betapa pun universal, praktis dan objektifnya Islam, tetapi karena Islam hanya merupakan salah satu dari sekian banyak kepercayaan dan keyakinan, yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka Pancasila sebagai apa yang dinamakan oleh Partai Kristen Indonesia (Parkindo) suatu “grootste gemene deler” yang mempertemukan keyakinan dan kepercayaan kita semua, akan tetapi lebih praktis lebih objektif dan lebih universal dari pada Islam.”
    Dalam Sidang Konstituante tanggal 2 Desember 1957, Kasman mengkritik ucapan Nyoto dari PKI pada Sidang Konstituante 28 November 1957 yang menyatakan: “Pancasila itu bersegi banyak dan berpihak ke mana-mana.” Kasman berkomentar: “Itu artinya, dan menurut kehendak dan tafsiran PKI, bahwa Pancasila itu dapat dan boleh saja bersegi ateis dan politeis, pun dapat/ boleh saja berpihak ke syaitan dan neraka.” Begitulah sikap para tokoh Islam dalam sidang Konstituante yang memang merupakan forum untuk merumuskan dasar negara yang baru. Tapi, ketika forum itu di bubarkan dan dikeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959, Kasman dan para tokoh Islam lain nya, menerimanya karena telah sah secara konstitusional. (Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, hlm. 536-540).
    Dalam bukunya, Renungan dari Tahanan, Kasman menulis: “… seluruh rakyat Indonesia, termasuk seluruh umat Islam yang meliputi mayoritas mutlak dari rakyat Indonesia itu kini harus mengindahkan Dekrit Presiden itu sepenuh-penuhnya.” (Lihat, Kasman Singodimedjo, Renungan dari Tahanan, (Jakarta: Tintamas, 1967), hlm. 34).
    Memang, Ir. Sakirman pernah berpidato dalam Majlis Kontituante dengan menyebutkan adanya rumusan sila kelima yang diajukan Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang berbeda dengan rumusan risalah sidang BPUPK, yaitu (5) “Ke-Tuhanan yang berkebudayaan atau Ke-Tuhanan yang berbudi luhur atau Ke-Tuhanan yang hormat menghormati satu sama lain.” Sakirman juga mengakui, bahwa PKI memang menginginkan agar sila Ketuhanan Yang Maha Esa diganti dengan sila “Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Hidup.” (Pidato Ir. Sakirman dikutip dari buku Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, editor: Erwien Kusuma dan Khairul (Jakarta: BAUR Publishing, 2008), hlm. 275.
    Fakta komunisme

    Tajamnya perbedaan antara Islam dan Komunisme, tidak menyurutkan usaha untuk menyatukan kekuatan agama dan komunisme. Tapi, sejarah kemudian mencatat, upaya penyatuan antara kelompok Nasionalis, Agama, dan Komunis, di bawah payung Pancasila mengalami kegagalan.
    Golongan Islam melakukan perlawanan habis-habisan melawan komunisme. Dalam Muktamar Ulama se-Indonesia tanggal 8- 11 September 1957 di Palembang, para ulama memutuskan: (1) Ideologi/ajaran Komunisme adalah kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam menganutnya, (2)
    Bagi orang yang menganut ideologi/ajaran Komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, maka kafirlah dia dan tiada sah menikah dan menikahkan orang Islam, tiada pusaka-mempusakai dan haram hukumnya jenazahnya diselenggarakan secara Islam, (3) Bagi orang yang memasuki organisasi/Partai yang berideologi komunisme (PKI, Sobsi, Pemuda Rakyat dll; tidak dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia dan wajib bagi umat Islam menyeru mereka meninggalkan organisasi dan partai tersebut, (4) Walaupun Republik Indonesia belum menjadi negara Islam, namun haram hukumnya bagi umat Islam mengangkat/ memilih kepala negara yang berideologi Komunisme, (5) Memperingatkan kepada pemerintah RI agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu perjuangan kaum Komunis/ Atheis Indonesia, (6) Mendesak kepada Presiden RI untuk mengeluarkan dekrit menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai partai terlarang di Indonesia. (Lihat buku Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tanggal 8-11 September 1957, yang disusun oleh H. Husin Abdul Mu’in, (Palembang: Panitia Kongres Alim Ulama Seluruh Indonesia, 1957).
    Dalam sambutannya untuk Muktamar tersebut, mantan wakil Presiden RI Mohammad Hatta mengingatkan kepada para ulama, bahwa perkembangan Komunisme di Indonesia, terutama dihasilkan melalui kerja keras mereka dan kondisi kemiskinan rakyat. “Kemajuan PKI tidak disebabkan oleh kegiatan orang-orang komunis mengembangkan ideologi yang belum di mengerti oleh rakyat, melainkan dengan kegiatannya bekerja dalam kalangan rakyat serta janji-janjinya akan membagikan tanah dan memperbaiki hidup rakyat yang miskin… Apabila kaum Ulama kita tidak menilai masalah kemasyarakatan ini dengan ukuran yang tepat, Muktamar tidak akan dapat menyusun rencana yang tepat terhadap gerakan Atheisme,” kata Hatta dalam sambutannya. Hatta mengajak agar Ulama berusaha menegakkan keadilan Islam. Kata Hatta lagi, “Apabila berlaku keadilan Islam di Indonesia, maka dengan sendirinya Komunisme akan lenyap dari bumi Indonesia.
    Apabila berlaku keadilan Islam di bumi kita ini, tidak ada yang akan dituntut oleh Komunisme. Keadilan Islam adalah keadilan yang setinggi-tingginya, keadilan Ilahi. Keadilan Islam menumbuhkan rasa damai, rasa bahagia dan sejahtera.”
    Perjuangan melawan komunisme, dalam sejarah perjuangan umat Islam, bisa dikatakan sudah mendarah daging di berbagai penjuru dunia. Sebab, kekejaman komunisme di berbagai belahan dunia sudah terbukti. Di Indonesia, salah seorang sastrawan terkemuka yang aktif melawan komunisme, sejak zaman Orde Lama sampai zaman kini adalah Taufik Ismail. Berbagai buku yang menjelaskan bahaya dan kegagalan komunisme ditulis oleh Taufik Ismail, termasuk buku-buku saku yang disebarluaskan secara gratis kepada masyarakat luas.
    Taufiq mengaku risau dengan generasi muda yang tidak lagi mengenal hakekat dan kekejaman kaum komunis. Dalam sebuah buku saku berjudul Tiga Dusta Raksasa Palu Arit Indonesia: Jejak Sebuah Ideologi Bangkrut di Pentas Jagad Raya, (Jakarta: Titik Infinitum, 2007), Taufiq menyajikan data yang menarik: Komunisme adalah ideologi penindas dan penggali kuburan massal terbesar di dunia. Dalam mengeliminasi lawan politik, kaum komunis telah membantai 120 juta manusia, dari tahun 1917 sampai 1991. Itu sama dengan pembunuhan terhadap 187 nyawa per jam, atau satu nyawa setiap 20 detik. Itu dilakukan selama ¾ abad (sekitar 75 tahun) di 76 negara. Karl marx (1818-1883) pernah berkata: “Bila waktu kita tiba, kita tak akan menutup-nutupi terorisme kita.”
    Vladimir Ilich Ullyanov Lenin (1870- 1924) juga menyatakan: “Saya suka mendengarkan musik yang merdu, tapi di tengah revolusi sekarang ini, yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah.” Satu lagi tulisannya: “Tidak jadi soal bila ¾ penduduk dunia habis, asal yang tinggal ¼ itu komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang.”
    Lenin bukan menggertak sambal. Semasa berkuasa (1917-1923) ia membantai setengah juta bangsanya sendiri. Dilanjut kan Joseph Stalin (1925-1953) yang menjagal 46 juta orang; ditiru Mao Tse Tung (RRC) 50 juta (1947-1976); Pol Pot (Kamboja) 2,5 juta jiwa (1975-1979) dan Najibullah (Afghanistan) 1,5 juta nyawa (1978-1987). Buku saku lain tentang komunis me yang ditulis oleh Taufiq Ismail adalah Komunisme=Narkoba dan Komunis Bakubunuh Komunis, serta Karl Marx, Tukang Ramal Sial yang Gagal (Jakarta: Infinitum, 2007).

    Sepatutnya, bangsa Indonesia mau belajar dari sejarah. Ketika agama dibuang; Tuhan disingkirkan, jadilah manusia laksana binatang. Anehnya, kini ada yang mulai berkampanye tentang perlunya “kebebasan beragama” harus mencakup juga “kebebasan untuk tidak beragama”. Dalam kondisi seperti ini, Islam dan kekuatan anti-komunisme lainnya, diharapkan memainkan perannya yang signifikan. Jangan sampai elite-elite muslim lupa diri; sibuk memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya; sibuk saling caci; tanpa sadar komunisme dalam kemasan baru semakin mendapat simpati masyarakat. Na’udzubillahi min dzalika.

    Oleh: Dr. Adian Husaini
    (Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)