Category Archives: Pengajian Politik Islam

Kumpulan Video Menghebohkan Ustadz Yahya Waloni

Yahya Waloni mengaku adalah seorang mantan pendeta dan mengklaim pernah menjabat Rektor UKI Papua. Yahya bersama istrinya memeluk Islam secara sah pada hari Rabu, 11 Oktober 2006 pukul 12.00 Wita melalui tuntunan sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Tolitoli, Komarudin Sofa.

Video Ceramah Agama Ustadz Yahya Waloni

.

Setelah memeluk Islam, nama Yahya Yopie Waloni diganti dengan Muhammad Yahya dan nama istrinya Lusiana diganti dengan Mutmainnah.
Begitupun ketiga anaknya. Putri tertuanya Silvana diganti dengan nama Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan putra bungsunya Zakaria tetap menggunakan nama itu.
Seperti dikutip dari laman Izzatalislam, Yahya Waloni pernah menjabat Ketua Sekolah Tinggi Theologia Calvinis di Sorong tahun 2000-2004.
Saat itu juga ia sebagai pendeta dengan status sebagai pelayan umum dan terdaftar pada Badan Pengelola Am Sinode GKI di Tanah Papua, Wilayah VI Sorong-Kaimana.

Ia menetap di Sorong sejak tahun 1997 dan pindah ke Balikpapan pada tahun 2004 dan menjadi dosen di Universitas Balikpapan (Uniba) sampai tahun 2006.
Yahya menginjakkan kaki di kota Cengkeh, Tolitoli, tanggal 16 Agustus 2006.
Hari pertama Yahya pindah di Jalan Bangau itu, orang-orang berdatangan sambil membawa sumbangan. Ada yang menyumbang belanga, kompor, kasur, televisi, Alquran, gorden, dan kursi.
Mereka bersimpati karena Yahya Waloni sekeluarga saat pindah dari tempat tivnggal pertamanya hanya pakaian di badan.

Rumah yang mereka tempati sebelumnya di Tanah Abang, Kelurahan Panasakan adalah fasilitas yang diperoleh atas bantuan gereja.
Sehingga, barang yang bukan miliknya ia tanggalkan semuanya.
Penataan interior rumah kos Yahya tampak apik. Di dinding ruang tamu tampak terpampang kaligrafi Ayat Kursi yang dibingkai dengan warna keemasan.

Di tengah meja itu, juga masih ada tiga toples kue lebaran.
“Rumah ini saya kontrak sementara. Saya sudah bayar Rp2,5 juta,” rinci Yahya Waloni.
Pria kelahiran Manado tahun 1970 ini mengaku sudah bisa melafalkan beberapa ayat setelah beberapa kali diajarkan mengaji oleh Komarudin Sofa.

“Hanya lima menit saya diajarkan, saya langsung paham. Surat Fatihah saya sudah hafal,” ujar Yahya.
Bertemu dengan Penjual Ikan Misterius
Yahya lahir dan dibesarkan di keluarga terdidik dan disiplin. Ayahnya seorang pensiunan tentara.

Ini Sosok dan Biografi Ustadz Yahya Waloni, Mantan Pendeta dan Rektor UKI, Mualaf Tahun 2006. Ia pernah menjabat anggota DPRD di salah satu kabupaten baru di Sulawesi Utara. Sebagai putra bungsu dari tujuh bersaudara, Yahya saat bujang termasuk salah seorang generasi yang nakal. “Saya tidak perlu cerita masa lalu saya. Yang pasti saya juga dulu pernah nakal,” tukasnya. Lantaran kenakalannya itulah, mungkin, beberapa bagian badannya terdapat bekas tato.

Di lengannya terdapat bekas luka setrika untuk menghilangkan tatonya.
“Ini dulu bekas tato. Tapi semua sudah saya setrika,” katanya sambil menunjuk bekas-bekas tatonya itu. Sebelum masuk Islam, beberapa hari sebelumnya Yahya mengaku sempat bertemu dengan seorang penjual ikan misterius di rumah lamanya, kompleks Tanah Abang, Kelurahan Panasakan, Tolitoli.
Pertemuannya dengan si penjual ikan berlangsung tiga kali berturut-turut. Dan anehnya lagi, jam pertemuannya dengan si penjual ikan itu, tidak pernah meleset dari pukul 09.45 Wita. “Kepada saya, si penjual ikan itu mengaku namanya Sappo (dalam bahasa Bugis artinya sepupu). Dia juga panggil saya Sappo. Tapi dia baik sekali dengan saya,” cerita Yahya. Setiap kali ketemu dengan si penjual ikan itu, Yahya mengaku berdialog panjang soal Islam. Tapi Yahya mengaku aneh, karena si penjual ikan yang mengaku tidak lulus Sekolah Dasar (SD) tetapi begitu mahir dalam menceritakan soal Islam.

Kumpulan Video : Islam dan Politik

Pemerintahan Madinah, Pemerintahan Islam Pertama di Dunia

Pemerintahan Madinah, Pemerintahan Islam Pertama di Dunia

Pemerintahan Islam di Madinah sudah membentuk sistem pemerintahan daerah, hakim, dan politik luar negeri.

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Satu hal yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah bahwa kedaulatan itu tidak di tangan rakyat ataupun kepala negara (khalifah), tetapi di tangan syarak (aturan dan hukum Islam). Sementara itu, kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Semua pemikir Muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah SAW adalah memimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah SWT dan kepala negara Islam Madinah. Awal terbentuknya negara Islam Madinah bermula dari konflik antarklan Arab (suku Aus dan Khazraj) yang kerap terjadi di wilayah jazirah Arab. Konflik yang terjadi pada masa itu bukan disebabkan perebutan kekuasaan, melainkan karena perebutan sumber air yang terdapat di luar wilayah kekuasaan masing-masing. Bagi mereka, air adalah sumber kehidupan dan kekayaan. Sumber air yang diperebutkan bernama Bu’bs, lembah yang terletak tidak jauh dari Yatsrib (Madinah). Konflik yang terus berkepanjangan ini, membuat masyarakat Arab Yatsrib khawatir keamanan wilayah mereka terancam dari kemungkinan serangan musuh. Kekhawatiran dan rasa tidak aman ini membuat masyarakat Yatsrib merindukan figur seorang tokoh pemimpin yang adil dan mampu menegakkan peraturan yang dapat diterima semua pihak. Oleh sebab itu, suku Aus dan Khazraj terus berusaha mencari tokoh yang diharapkan. Baiat Aqabah

Pada tahun ke-11 kenabian, enam orang dari suku Khazraj bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Aqabah, Mina. Pertemuan tersebut adalah pertemuan dua aspirasi. Di satu sisi, Nabi Muhammad SAW berharap Yatsrib dapat menjadi tempat tegaknya masyarakat yang berdasarkan Islam dan di sisi lain, masyarakat Arab Yatsrib melihat Nabi SAW sebagai individu yang diharapkan dapat menegakkan cita-cita keamanan, kedamaian, dan keadilan di Yatsrib. Hasil dari pertemuan itu, mereka semua masuk Islam. Dan, mereka berjanji akan mengajak penduduk Yatsrib untuk masuk Islam pula. Pada tahun berikutnya, 12 orang delegasi Yatsrib menemui Nabi SAW di tempat yang sama, Aqabah. Mereka terdiri atas sembilan orang suku Khazraj dan tiga orang suku Aus. Selain masuk Islam, mereka bersumpah di hadapan Nabi SAW. Perjanjian ini dikenal dengan Baiat Aqabah pertama. Dalam perjanjian itu, disebutkan bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah SWT, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak keturunan, tidak akan menyebar fitnah, dan tidak akan mengabaikan kebenaran. Kemudian, pada tahun berikutnya, orang-orang Yatsrib ini kembali menemui Nabi SAW di Aqabah. Namun, kali ini mereka datang dalam jumlah besar, yakni sebanyak 74 orang, terdiri atas 71 orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dalam rombongan besar ini terdapat semua orang yang telah menemui Nabi SAW pada dua gelombang sebelumnya. Dalam kesempatan ini, terjadilah perjanjian antara mereka dan Nabi, yang dikenal dengan Baiat Aqabah kedua. Kedua baiat ini, menurut Munawwir Sadjali dalam bukunya Islam dan Tata Negara, merupakan batu pertama bangunan negara Islam. Baiat tersebut merupakan janji setia beberapa penduduk Yatsrib kepada Rasulullah SAW, yang merupakan bukti pengakuan atas Muhammad sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai Rasul. Sebab, pengakuan sebagai Rasulullah tidak melalui baiat melainkan melalui syahadat. Dengan dua baiat ini, Rasulullah SAW telah memiliki pendukung yang terbukti sangat berperan dalam tegaknya negara Islam yang pertama di Madinah. Atas dasar baiat ini pula, Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk hijrah ke Yatsrib. Dan, beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW sendiri ikut hijrah dan bergabung dengan mereka di Yatsrib. Piagam Madinah
Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah menjadi Madinah. Di kota ini, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru di bawah pimpinan beliau. Masyarakat baru ini merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri atas tiga golongan penduduk. Pertama, kaum Muslimin yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansar ini adalah kelompok mayoritas. Kedua, kaum musyrikin, yaitu orang-orang suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, kelompok ini minoritas. Ketiga, kaum Yahudi yang terdiri atas tiga kelompok. Satu kelompok tinggal di dalam kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Dua kelompok lainnya tinggal di luar kota Madinah, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraizah. Setelah sekitar dua tahun berhijrah, Rasulullah SAW mengumumkan tentang peraturan dan hubungan antarkomunitas di Madinah. Pengumuman ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam ini merupakan undang-undang untuk pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam dan hubungannya dengan umat yang lain. Piagam inilah yang dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah ini adalah konstitusi negara yang berasaskan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam. Sebagai kepala negara, Rasulullah menyadari akan arti pengembangan sumber daya manusia melalui penanaman akidah dan ketaatan kepada syariat Islam. Beliau membangun masjid yang dijadikan sebagai sentra pembinaan umat. Di berbagai bidang kehidupan, Rasulullah SAW melakukan pengaturan sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT. Di bidang pemerintahan, sebagai kepala pemerintahan, beliau mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat berjalan dengan baik. Rasul SAW mengangkat Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai wazir (menteri). Juga, mengangkat beberapa sahabat yang lain sebagai pemimpin di sejumlah wilayah kekuasaan Islam, di antaranya Muaz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman. Selain itu, sebagai kepala negara, Rasulullah SAW juga melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain. Menurut Tahir Azhari dalam bukunya Negara Hukum, Rasulullah SAW mengirimkan sekitar 30 buah surat kepada kepala negara lain, di antaranya kepada Almuqauqis raja negeri Mesir, Kisra penguasa Persia, dan Kaisar Heraklius penguasa Romawi. Dalam surat yang dikirim tersebut, Nabi mengajak mereka masuk Islam. Sehingga, bisa dikatakan politik luar negeri negara Islam Madinah saat itu adalah dakwah semata. Bila mereka tidak bersedia masuk Islam, diminta untuk tunduk dan bila tidak mau juga, barulah negara tersebut diperangi.

Saling Tuding dan Kontroversi RUU Terorisme, DPR Lambat atau Pemerintah Menunda?

wp-1521930466270..jpgSetiap ada bom terorisme meledak maka bukan hanya lokasi bom yang timbul kepanikan. Tetapi masyarakat, penegak hukum dan pemerintahpun terseret ikut jadi heboh. Seperti biasa setelah terjadi bencana besar, tidak ada ksatria yang muncul untuk mengakui kelengahannya. Tetapi semua merasa jadi pahlawan yang benar, sehingga semua tangan mulai rajin menunjuk siapa yang salah dan bertanggung jawab. Ketua Nasdem Surya Palohpun menambah suasana menjadi panas ketika mengatakan bahwa terjadi kelalaian besar pada aparat keamanaan dan intelejen. Tetapi Kapolri dan Presiden tidak kalah cepat dengan menuding RUU Teroris jadi biangnya, bahkan akan mengancam menerbitkan Perppu. Tetapi Ketua DPR dan ketua pansus RUU Terorisme tak mau disalahkan dan menampiknya, dengan mengatakan bahwa sebenarnya DPR telah merampungkan pembahasan tetapi pemerintah yang ingin menunda. Rakyat yang sedang panikpun menjadi lebih bingung. Manakah yang jujur dan yang benar?

Desakan penyelesaian RUU Terorisme kembali menjadi ramai dan menjadi kambing hitam ketika muncul peristiwa teror bom di tiga gereja, bom di Maporestabes Surabaya dan bom di Rusunawa Sidoarjo dalam waktu beruntun dalam 24 jam. Sepanjang sejarah aksi teror di Indonesia, tampaknya kasus bom Surabaya paling membuat panik karena beruntun dalam lima tempat berbeda dan waktu yang berbeda dalam sehari secara beruntun. Meski pemerintah dan rakyat berteriak kita tidak takut, tetapi secara di bawah sadar mengalami kepanikan yang ditampakkan dari berbagai komentar dalam dunia media sosial yang dipenuhi umpatan, saling menyalahkan, saling menuding dan saling mencari kambing hitam. Kepanikan psikologis masa itu adalah hal yang wajar, karena teror yang dilakukan para teroris itu demikian dahsyat dan beruntun itu memang merupakan perang psikologis.

Menurut Patrick J Kenedy, “Terorisme adalah peperangan psikologis. Teroris mencoba memanipulasi kita dan mengubah perilaku kita dengan menciptakan ketakutan, ketidakpastian, dan perpecahan dalam masyarakat”. Saat ini telah terjadi. Bom Surabaya membuat media masa dan media sosial dibanjiri perilaku saling mengumpat, saling menyalahkan, menyindir ajaran agama dan menyinyiri antar umat beragama dan sesama agama. Masyarakat dan pemangku kebijakan tidak sadar bahwa emosinya sedang dipermainkan teroris untuk saling menyalahkan. Semua pihak yang terkait merasa paling benar dan mencari kesalahan pihak lainnya. Apalagi memasuki tahun politik ini, maka isu terorisme dijadikan peluru untuk menembak lawan politiknya menjadi perseteruan tingkat tinggi dan menjadi pedebatan jalanan yang tidak berkualitas.

Saling tuding itu diawali oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyayangkan ledakan bom di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa itu dinilai kebobolan bagi aparat keamanan dan intelijen. “Jelas ini bukan hanya kecolongan, kelalaian besar sudah ini,” kata Surya Paloh di Banda Aceh, Aceh, seperti dikutip metronews.com Minggu, 13 Mei 2018. Maka pendapat tokoh politik pndukung pemerintah itu membuat beberapa pihak meradang.

Presiden Jokowipun dan Kapolri juga tidak kalah sigap dengan menuding RUU Terorisme jadi kambing hitamnya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan cepat meminta DPR segera menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang No 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika DPR tak sanggup, Tito meminta Presiden Joko Widodo langsung mengambil sikap. Tito berharap Jokowi mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme. Jokowipun dengan cepat merespon bahkan juga menegaskan dan mengancam akan segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait tindak pidana terorisme. Perppu disebutnya akan dikeluarkan jika hingga akhir masa sidang DPR pada Juni nanti, DPR belum juga merampungkan revisi UU Antiterorisme tersebut. “Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu,” kata Jokowi sepertindilansir Replubika.com Senin (14/5).

Tetapi uniknya Perppu yang direncanakan Presiden itu kemudian dibantah sendiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Wiranto seperti dikutip dari replubika.com menyebutkan, telah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme. Pembahasan Revisi UU yang berjalan selama dua tahun ke belakang itu akan segera diselesaikan, sehingga tak perlu dibentuk peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu).

Bukan hanya di kalangan intern pemerintah dan elit politik, ternyata di media sosial perdebatan lebih panas dan lebih ganas. Saling tuding dan saling serangpun terjadi. Bahkan meme politik dan isu politikpun jadi berseliweran. Seorang buzer partisan politikpun gencar menggempur lawan politiknya dengan menuding dan mengatakan bahwa “PKS, Gerindra, PBB dan PAN partai yang memperlambat RUU Terorisme, kita tahu siapa mereka sebenarnya, jangan dipilih lagi.” Bahkan nama nama seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, elit Parpol PKS, PAN dan Ketua Pansus Muhammad Syafiipun jadi bintang medsos untuk dituding sebagai biang penundaan RUU terorisme. Para partisan politik ini tidak sadar akal sehatnya dipengaruhi aksi teror bom Surabaya. Rasiopun tidak bisa berpikir normal. Bukankan RUU Teroris itu bisa lolos tidak ditentukan satu dan dua orang, tetapi ditentukan oleh suara semua anggota DPR, pandangan komisi, sikap fraksi dan kesepakatan pemerintah. Bukankah suara mayoritas saat ini di DPR adalah pendukung pemerintahan ? Bukankah mereka bisa memuluskan Perpu Ormas tetapi tidak mampu memuluskan perdebatan RUU Terorisme ?

wp-1523044706741..jpgPemerintah Yang Menunda ?

Ternyata mengejutkan, tudingan bahwa DPR sebagai biang molornya RUU Terorisme dibantah tidak benar. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan parlemen sebenarnya telah merampungkan pembahasan dan siap mengesahkan RUU Terorisme pada masa sidang yang lalu, namun pemerintah meminta penundaan.”Karena belum ada kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang,” kata Bambang seperti dilansir CNN, Senin (14/5). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera menentukan definisi terorisme dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme).

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii juga mengatakan hal yang sama dengan ketua DPR bahwa semua pembahasan telah disepakati kecuali masalah definisi yang belum bisa ditentukan pemerintah. Ternyata masalah penundaan itu karena pemerintah menunda karena belum sepakat definisi terorisme.

RUU Terorisme sempat menjadi kontroversi. Di antaranya adalah pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dan penempatan terduga teroris di lokasi tertentu selama enam bulan. RUU itu sendiri telah disepakati pemerintah bersama parlemen untuk dibahas sejak awal 2016 atau pascabom Thamrin, 14 Januari 2016.

Bebrapa pengamat mengungkapkan definisi terorisme merupakan persoalan sensitif dan mendapat perhatian serius. Sehingga perlu ada definisi dalam aturan perundang-undangan untuk orang atau tindakan yang dapat disebut terorisme. Semua rakyat harus tahu, siapa yang disebut teroris itu. Tidak boleh aparat manapun di negara ini mengatakan seseorang itu teroris, kalau belum ada klausul atau definisi hukjm yang terpenuhi terhadap orang itu disebut teroris. Di negara hukum, aparat tidak punya kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai teroris kecuali yang diamanatkan hukum atau aturan perundang-undangan. Maka UU ini harus menyamakan persepsi tentang deginisi hukum dalam menentukan siapa yang dimaksud teroris.

RUU Terorisme tampaknya sudah rampung tinggal tunggu kepastian pemerintah tentang perdebatan definisi teroris. Ketika definisi teroris belum diformulasikan secara adil, tepat dan transparan sesuai hukum maka hanya akan membuat kecurigaan akan ketidak adilan hukum dalam penanganan teroris yang dapat dijadikan alat untuk kesewenang wenangan. Kelompok tertentu di DPR sebenarnya telah sepakat tentang RUU Terorisme. Tetapi kekawatiran muncul saat definisi teroris tidak jelas atau abu abu maka aparat memiliki kewenangan luarbiasa untuk mengambil siapapun yang diduga teroris dan diasingkan 6 bulan tanpa proses peradilan apapun, aparat punya kewenangan mengkriminalisasi siapapun ustadz dan ulama yang diduga radikal dan teroris hanya karena berkhotbah di masjid. Bila definisi teroris tidak jelas, beberapa pihak kawatir aparat akan memiliki kewenangan luarbiasa tanpa proses hukum untuk memenjarakan siapapun yang menjadi anggota ormas yang dengan mudahnya divonis beraliran teroris padahal hanya ormas agama yang belum tentu radikal. Seperti saat ini ketika HTI sudah divonis pemerintah sebagai ormas terlarang sudah terlanjur melekat di otak masyarakat sebagai ormas radikal dan pendukung teroris. Padahal dari jutaan anggotanya sampai saat ini tidak ada satupun yang terlibat anarkis, kekerasan atau radikalis atau bahkan kasus terorisme. Kalau HTI ormas radikasl dan pendukung teroris, jutaan anggotanya yang sudah puluhan tahun pasti sudah meluluhlantakan negeri ini.  Hal inilah yang membuat pemahaman radikal dan teroris sangat beragam penafsiran dan akhirnya menimbulkan banyak perdebatan dan perseteruan.

Beberapa anggota DPR mengungkapkan ternyata kepolisian, TNI, Kementerian Pertahanan hingga seluruh fraksi-fraksi di DPR telah mengusulkan dan merumuskan definisi terorisme termasuk soal motif dan tujuannya. “Lalu kemudian pemerintah tidak setuju ada motif, ada tujuan. Berarti kan pemerintah ingin mengatakan, biar dia yang menentukan siapa teroris siapa bukan. Ini tidak boleh, ini negara hukum,” kata anggota DPR itu. Seorang anggota DPR juga menilai pemerintah menunjukkan sikap ambivalen karena ketidaksetujuan tersebut. Apalagi kemudian pemerintah tiba-tiba mendesak DPR untuk menyelesaikan RUU Terorisme setelah rentetan kejadian teror, baik di Mako Brimob maupun bom di Surabaya. “Tolong pemerintah jangan main-main. Apalagi ini menjadi akal-akalan, menjadi dasar, alasan untuk mengusulkan Perppu,” kata anggota DPR itu.

Belum selesai perdebatan dan polemik para petinggi negeri di tengah kegentingan itu, bom di Polwiltabespun meledak lagi. Rakyat dan elit menjadi tidak fokus pada troris sebagai musuh utama bersama. Tetapi sibuk saling menyalahkan dengan RUU Teroris sebagai komoditas kambing hitam. Padahal dalam keadaan kritis seperti saat ini undang lama yang berlaku masih bisa digunakan.  Sehingga rakyat yang sedang cemas dibebani dengan kebingungan, manakah yang benar dari orasi dan pidato para elit negeri ini. Tampaknya DPR dan pemerintah harus segera duduk satu meja untuk menyamakan persepsi dalam menumpas aksi teroris. Semua pihak harus jujur dan harus membuang ego dan kepentingan kelompok dengan mengutamakan keadilan dan kepentingan rakyat. Bila hal itu dilakukan maka RUU Terorisme akan segera disahkan.

Kasus teroris yang demikian kompleks dan rumit dengan banyak berbagai faktor yang berpengaruh memang tidak mudah menangananinya. Semua keburukan di negeri ini dapat dianggap sebagai penyebab benih terorisme. Jangankan Indonesia, negara adidaya Amerika yang telah diakui dunia kehebatannya dalam menangani terorisme dan dengan dana yang tidak terbatas itu saja bisa kebobolan dalam kasus WTC 9 September. Para pemangku kebijakan tidak perlu malu mengakui kelemahannya. Saat ini terorisme menjadi musuh bersama, dengan kelemahan yang ada tetapi bila rakyat dan pemerintah bersatu dan tidak terpecah belah akan menjadi kekuatan dahyat menghancurkan terorisme di Indonesia.

Peperangan dengan terorisme bukan hanya pertempuran fisik tetapi juga pertarungan psikologis. Saat aksi teror membuat rakyat dan elit negeri ini saling menyalahkan sehingga menimbulkan perpecahan, maka teroris telah menang selangkah dalam pertempuran psikologis itu. RUU Terorisme bukan satu satunya senjata utama dan senjata terakhir melawan kekejaman teroris.

Karena terorisme adalah kejahatan extraordinary yang multifaktorial yang tidak mudah dibasmi meski telah diterbitkannya RUU Terorisme. Tetapi sikap jujur, ksatria dan mengutamakan persatuan rakyat dan elit negeri ini adalah kekuatan besar yang tersembunyi untuk melawan terorisme. Bom Surabaya jangan saling tuding tentang RUU Terorisme. DPR Lambat atau Pemerintah Menunda?

Biarlah rakyat yang menilai dan waktu yang akan mementukan.  Jangan menjadi korban perang psikologis aksi teror sehingga rakyat dan negara terpecah belah saling menyalahkan. Sebenarnya kunci utamanya hanya satu, rakyat dan negara harus bersatu melawan terorisme tanpa saling menyalahkan.

wp-1518925871793..jpg

 

Tahukah Kamu Tanda tanda Jelang Suara Umat Diperebutkan

Tahukah Kamu Tanda tanda Jelang Suara Umat Diperebutkan
tahukah kamu tanda tanda jelang suara umat diperebutkan
bila pemimpin suatu kaum berebut shalat paling depan
bila elit suatu kelompok berlomba dekati ulama
bila kepala suatu golongan beramai ramai sedekah sembako
itulah tanda suara umat dipermainkan
sekedar kekuasaan
manusia munafik semakin munafik

tahukah kamu tanda tanda jelang suara umat diperebutkan
bila pemimpin suatu kaum berebut sumbangi masjid
bila elit suatu kelompok berlomba sambangi pesantren
bila kepala suatu golongan beramai ramai umroh sehari
itulah gejala suara umat diperebutkan
sekedar jabatan
manusia munafik semakin munafik

tahukah kamu tanda tanda jelang suara umat diperebutkan
beribadah di tempat ramai, berkhianat di tempat sepi
berdoa di tempat ramai, bermaksiat di tempat sunyi
beribadah demi dunia
manusia munafik semakin munafik

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (QS. Al-Nisa’: 142)

Pesan Allah Dalam Quran Untuk Politikus dan Partisan Politik Yang Munafik

Pesan Allah Dalam Quran Untuk Politikus dan Partisan Politik Yang Munafik

Munafik adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, Munafik dapat dilakukan untuk semua profesi seperti penguasa, pedagang, politikus, dokter, hakim atau profesional lainnya. Dalam tahun politik ini khususnya politikus, partisan politikus dan masyarakat lainnya ikut terseret dalam panasnya iklim politik. Tampaknya fenomena politik ini tampak mulai menunjukkan umat dan partaiyang dikelilingi oleh sekelompok orang munafik. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar politikus Insonesia munafik. Sebesar 65,30 persen publik menyatakan apa yang biasanya diucapkan elite berbeda dengan perbuatannya Umat Indonesia akan menilai siapa saja politikus dan partisan politik yang munafik itu. Allah berpesan dalam Quran khusus untuk umat yang munafik dalam berpolitik.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ruly Akbar mengatakan publik sudah tidak percaya lagi kepada para politisi. Kepercayaan masyarakat terus menurun seiring dengan banyaknya perilaku elit politik yang menyimpang dan munafik. Dari riset yang dilakukan, LSI menyimpulkan ada tiga faktor utama yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap politisi rendah. Yang pertama kata Rully adalah penilaian publik terhadap politisi tak bisa dijadikan teladan. “Hanya sebesar 47,10 persen publik yang menyatakan bahwa para elite politik yang dapat dijadikan contoh atau teladan dalam berperilaku. Sedangkan mayoritas publik yaitu sebesar 52,10 persen, menyatakan lebih banyak elite politik yang tidak bisa dijadikan contoh atau teladan,” kata Rully dalam paparan hasil survei LSI, bertajuk “Moralitas Publik pada Elit di Titik Nadir”, Minggu (7/7) di Jakarta.

Rully menjelaskan banyaknya elite politik yang perilakunya bertentangan dengan etika normatif sehari-hari ataupun agama, membuat publik mengalami krisis tokoh yang patut diteladani. “Banyaknya politisi yang terlibat kasus korupsi dan kasus moral (perselingkuhan dan lain-lain) membuat publik ragu terhadap komitmen moral politisi tersebut,” ujarnya. Alasan kedua, Ruly membeberkan, publik menilai elite cenderung melakukan sikap dan tindakan hipokrit atau munafik. Hipokrit yang dimaksud ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. “Sebesar 65,30 persen publik menyatakan apa yang biasanya diucapkan elite berbeda dengan perbuatannya. Sedangkan yang percaya hanya 26,70 persen. Yang tidak tahu atau tidak menjawab 8 persen,” paparnya. Yang ketiga adalah disparitas antara klaim agama dan perilaku para elite. Publik menilai semakin ada jarak antara klaim ajaran agama elit dan praktek politiknya. Hanya 36,5 persen publik yang menilai politisi bertindak sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama. Sebesar 37,5 persen menyatakan lebih banyak politisi yang bertindak bertentangan dengan ajaran agamanya. Dan 26 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Riset ini menggunakan quick poll dengan “smartphone LSI” dan metode multistage random sampling. Jumlah responden 1200, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen

Munafik atau Nifak

Nifak merupakan sifat yang paling dibenci oleh Allah SWT, sehingga mereka yang tergolong orang-orang munafik (orang yang memiliki sifat nifak) akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Nifak sendiri terbagi dua, yakni nifak i’tiqadi (aqidah/keyakinan) dan nifak ‘amali (perbuatan). Orang Islam yang beriman tidak mungkin melakukan nifak i’tiqadi, karena jenis nifak tersebut tidak mungkin bersamaan dengan keimanan. Yang harus diwaspadai bagi orang-orang mukmin adalah nifaq ‘amali. Untuk mengetahui ciri-ciri orang munafik silakan baca 3 Ciri Orang Munafik Dalam Islam Yang Harus Diwaspadai pada pembahasan sebelumnya.

Pesan Allah Dalam Quran Untuk Politikus dan Partisan Politik Yang Munafik

Surat Ali ‘Imran Ayat 156

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: “Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh”. Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan“.

Surat An-Nisa’ Ayat 81

Artinya: “Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: “(Kewajiban kami hanyalah) taat”. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung“.

Surat An-Nisa’ Ayat 138

Artinya: “Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih“.

Surat An-Nisa’ Ayat 140

Artinya: “…Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam“.

Surat An-Nisa’ Ayat 142

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali“.

Surat An-Nisa’ Ayat 145

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”.

Surat Al-Anfal Ayat 49

Artinya: “(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: “Mereka itu (orang-orang beriman) ditipu oleh agamanya”. (Allah berfirman): “Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana“.

Surat At-Taubah Ayat 56

Artinya: “Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu)“.

Surat At-Taubah Ayat 63

Artinya: “Tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahannamlah baginya, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar“.

Surat At-Taubah Ayat 67

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik“.

Kumpulan Ayat Allah Yang Menjelaskan Tentang Orang Munafik
Surat At-Taubah Ayat 68

Artinya: “Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal“.

Surat At-Taubah Ayat 79

Artinya: “(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih“.

Surat Hud Ayat 5

Artinya: “Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad). Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati“.

Surat Al-Ahzab Ayat 12

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya“.

Surat Al-Ahzab Ayat 48

Artinya: “Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung“.

Surat Al-Munafiqun Ayat 1

Artinya: “Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: “Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah”. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta“.

Surat At-Tahrim Ayat 9

Artinya: “Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali”.

Inilah 12 Kehebatan Umar bin Khattab Yang Disamakan Dengan Kehebatan Jokowi

wp-1522561907862..jpg

Inilah 12 Kehebatan Umar bin Khattab Yang Disamakan Dengan Kehebatan Jokowi

Saat elektabilitas Jokowi semakin merosot dan masih belum aman dalam menghadapi pilpres 2019. Banyak cara tim sukses bayangan parpol dan timses Jokowi untuk mendongkrak popularitasnya. Beberapa kelemahan Jokowi khususnya isu kerenggangan dengan umat islam Indonesia tampaknya menjadi hal penting yang masih harus banyak diperbaiki. Kehebatan Jokowi di mata umat Islam semakin merosot ditengah isu panas yang dihembuskan berbagai pihak khususnya isu PKI, Kriminalisasi ulama, Kepres Ormas 2017, kasus reklamasi, kasus Ahok dan kisah respon Jokowi terhadap jutaan umat dalam aksi bela Islam. Untuk memperbaiki hubungan dengan umat islam Indonesia itu salah satunya yang dilakukan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri, adalah dengan melemparkan isu bahwa  Jokowi merupakan sosok yang mirip Umar bin Khattab. Sebab, antara Jokowi dan Umar, menurut dia, memiliki kesamaan dalam mendekati rakyat. “Leadership style Jokowi ke mana saja salaman enggak ada protokoler, beliau kayak Umar bin Khattab dan datang ke sana-ke mari, gitu, ya,” kata Rokhmin di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ahad, 8 April 2018. Pernyataan Rokhmin itu untuk menanggapi gerakan tagar #2019GantiPresiden yang sempat viral di media sosial.  Tapi tampaknya justru upaya itu menjadi suatu blunder yang cukup serius bagi umat Islam karena menyamakan kehebatan Umar Bin Khatab dengan Jokowi. Isu topik kesamaan Jokowi dan Umar Bin Khattab  justru menjadi bahan olok olokan  dan cemoohan para nitizien di dunia maya. Tampaknya kepanikan dan keputusasaan pendukung Jokowi dalam memperbaiki citra Jokowi di mata umat islam yang dilakukan berbagai cara justru malah menurunkan citra Jokowi.

Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab (581 – November 644) adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad S.A.W yang juga adalah khalifah kedua Islam (634-644). Umar juga merupakan satu di antara empat orang Khalifah yang digolongkan sebagai Khalifah yang diberi petunjuk (Khulafaur Rasyidin). Ia memiliki panggilan (kuniyyah) Abu Hafshoh. Umar dilahirkan di kota Mekkah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekkah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al Shimh Al Quraisyi dan ibunya Hantamah binti Hasyim, dari marga Bani Makhzum. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Keluarga Umar tergolong dalam keluarga kelas menengah, ia bisa membaca dan menulis, yang pada masa itu merupakan sesuatu yang langka.

Inilah kehebatan  Umar bin Khattab Yang disamakan dengan Jokowi

  1. Amirul mukminin Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat rendah hati dan sederhana, namun ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Ia suka menambal bajunya dengan kulit, dan terkadang membawa ember di pundaknya, akan tetapi sama sekali tak menghilangkan ketinggian wibawanya. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, hingga membuat heran pastur Jerusalem saat berjumpa dengannya. Umar jarang tertawa dan bercanda, di cincinnya terdapat tulisan “Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu hai Umar.” Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana, alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, ia tetap hidup sangat sederhana. Umar sangat sederhana konsisten di kehidupan sehari hari sepnjang waktu. Bukan seperti pemimpin jaman modern. Sederhana dengan berbaju putih, bersepeda dan bersepatu murah saat mendekati perhelatan pemilu. Tetapi saat sudah lewat pemilihan suara maka sang pemimpin bajunya berbatik harga belasan jutaan rupiah, sepatu sneckernya jutaan rupih, motornya ratusan juta. Sepeda, sepatu murah, dan penampilan sederhana mulai ditinggalkan.
  2. Umar adalah Penduduk Surga Yang Berjalan di Muka Bumi Diriwayatkan dari Said bin al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda. “Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudhu di sebuah istana (surga), maka aku pun bertanya, ‘Milik siapakah istana ini?’ Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, ‘Milik Umar.’ Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar, aku pun menjauh (tidak memasuki) istana itu.” Umar radhiallahu ‘anhu menangis dan berkata, “Mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah.”
  3. Mulianya Islam dengan Perantara Umar Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah mengabarkan betapa luasnya pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu. Beliau bersabda, “Aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerek. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut satu atau dua timba dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut, -semoga Allah Ta’ala mengampuninya-. Setelah itu datanglah Umar bin al-Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari (pemimpin yang begitu kuat) yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk onta-onta mereka.” Abdullah bin Mas’ud mengatakan, “Kami menjadi kuat setelah Umar memeluk Islam.”
  4. Kesaksian Ali bin Abi Thalib Tentang Umar bin al-Khattab Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, “Umar radhiallahu ‘anhu ditidurkan di atas kasurnya (menjelang wafatnya), dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan –ketika itu aku hadir di tengah orang-orang tersebut-. Aku terkejut tatkala seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata (memuji dan mendoakan Umar seperti orang-orang lainnya), “Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta’ala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu (Rasulullah dan Abu Bakar).
  5. Umar adalah Seorang yang Mendapat Ilham Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapakannya, maka Umarlah orangnya.”
  6. Zakaria bin Abi Zaidah menambahkan dari Sa’ad dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israil ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya.”
  7. Wibawa Umar. Dari Aisyah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar.” (HR. Tirmidzi dalam al-Manaqib, hadits no. 3791)
  8. Pada tahun 622 M, Umar ikut bersama Nabi Muhammad S.A.W dan pemeluk Islam lain berhijrah (migrasi) (ke Yatsrib (sekarang Madinah) . Ia juga terlibat pada perang Badar, Uhud, Khaybar serta penyerangan ke Syria. Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum Muslim pada masa itu karena selain reputasinya yang memang terkenal sejak masa pra-Islam, juga karena ia dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad S.A.W dan ajaran Islam pada setiap kesempatan yang ada bahkan ia tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama mereka ia ikut menyiksa para pengikutnya Nabi Muhammad S.A.W.
  9. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). Saat itu ada dua negara adi daya yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam dibawah pimpinan Umar.
  10. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk, yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636, 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyyah (th 636), di dekat sungai Eufrat. Pada pertempuran itu, jenderal pasukan Islam yakni Sa`ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal, Rustam Farrukhzad.
  11. Pada tahun 637, setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk salat di dalam gereja (Church of the Holy Sepulchre). Umar memilih untuk salat ditempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. 55 tahun kemudian, Masjid Umar didirikan ditempat ia salat.
  12. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Medinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam.

WASIAT UMAR Semasa Umar masih hidup Umar meninggalkan wasiat dan kata kata Bijak yaitu:

  • Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu. Karena celamu lebih banyak darinya.
  • Bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dahulu. Karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut.
  • Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah.
  • Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Sebab apabila engkau meninggalkannya, berarti engkau terpuji.
  • Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati. Karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi, dan penuh penyesalan.
  • Bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat. Karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya.
  • Ask Allah for help against your evil desires, just as you ask Him for help against your enemies. – Umar bin Khattab
  • Mohonlah pertolongan kepada Allah agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian, sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. – Umar bin Khattab There is no relationship between Allah and anyone except through obedience to Him. – Umar bin Khattab
  • Tidak ada hubungan antara Allah dengan siapapun kecuali melalui ketaatan kepada-Nya. – Umar bin Khattab
  • Don’t forget your own self while preaching to others. – Umar bin Khattab
  • Jangan melupakan diri Anda sendiri saat menyampaikan nasehat kepada orang lain. – Umar bin Khattab
  • If your spouse is angry you should be calm. When one is fire, the other should be water. – Umar bin Khattab
  • Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredakan amarah itu. – Umar bin Khattab
  • The most beloved of people to me is he that points out my flaws to me. – Umar bin Khattab
  • Orang yang paling aku sukai adalah dia yang mau menunjukkan kesalahanku. – Umar bin Khattab The women are not a garment you wear, and undress however you like. They are honoured and have their rights. – Umar bin Khattab
  • Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. – Umar bin Khattab
  • Do not grieve over what has passed, unless it makes you work harder for what is about to come. – Umar bin Khattab
  • Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali jika itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. – Umar bin Khattab
  • Do not be fooled by one who recites the Qur’an. His recitation is but speech, but look to those who act according to it. – Umar bin Khattab
  • Jangan tertipu oleh orang yang membacakan Alquran. Tapi lihatlah kepada mereka yang bertindak sesuai dengan Alquran itu. – Umar bin Khattab
  • We were the most humiliated people on earth, and Allah gave us honour through Islam. – Umar bin Khattab
  • Dulu Kami adalah orang-orang yang paling terhina di muka bumi, dan Allah kemudian memberi kami kehormatan melalui Islam. – Umar bin Khattab Sometimes, the people with the worst past create the best future. – Umar bin Khattab
  • Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. – Umar bin Khattab
  • There can be no Islam in the person who does not perform salah. – Umar bin Khattab
  • Tak ada Islam bagi orang yang tidak mengerjakan shalat. – Umar bin Khattab
  • Whosoever shows you your fault, he’s your friend. Those that pay you lip service in praise are your executioners. – Umar bin Khattab
  • Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang akan membinasakanmu. – Umar bin Khattab
  • Sit with those who love Allah, for that enlightens the mind. – Umar bin Khattab Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bersama mereka akan mencerahkan pikiran. – Umar bin Khattab
  • If something is meant to go elsewhere, it will never come on your way, but if it is yours by destiny, from you it cannot flee. – Umar bin Khattab
  • Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. – Umar bin Khattab
  • I fear the day when the disbelievers are proud of their falsehood, and the Muslims are shy of their faith. – Umar bin Khattab
  • Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tak beriman merasa bangga akan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu akan keimanannya. – Umar bin Khattab
  • Be dignified, honest and truthful. – Umar bin Khattab
  • Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan penuh kebenaran. – Umar bin Khattab
  • I have never regretted my silence. As for my speech, I have regretted it over and over again. – Umar bin Khattab
  • Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku. Tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. – Umar bin Khattab
  • I will not calm down until I put one cheek of a tyrant on the ground and the other under my feet. And for the poor and the weak, I will put my cheek on the ground. – Umar bin Khattab
  • Aku tidak akan membiarkan orang tiran yang berbuat zalim kepada orang lain atau melanggar hak orang lain hingga pipi orang itu akan aku letakkan di atas tanah dan pipinya yang sebelah lagi akan aku injak dengan kakiku sampai ia mau kembali kepada kebenaran. Sebaliknya, kepada orang yang bersih dan mau hidup sederhana, aku akan menaruh pipiku di atas tanah. – Umar bin Khattab
  • Remind yourselves of Allah, for it is a cure. Do not remind yourselves of the people, for it is a disease. – Umar bin Khattab Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karea itu adalah penyakit. – Umar bin Khattab
  • May Allah show mercy on the man who shows me my faults. – Umar bin Khattab Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang mau menunjukkan kesalahanku. – Umar bin Khattab
  • Patience is the healthiest ingredient of our life. – Umar bin Khattab
  • Sabar adalah bahan ramuan paling sehat dalam hidup kita. – Umar bin Khattab
  • No amount of guilt can change the past, and no amount of worrying can change the future. – Umar bin Khattab
  • Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan Tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. – Umar bin Khattab
  • Judge yourselves before you are judged. Evaluate yourselves before you are evaluated, and be ready for the greatest investigation.The day of judgement. – Umar bin Khattab
  • Hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal. – Umar bin Khattab
  • The best way to defeat someone is to beat him at politeness. – Umar bin Khattab
  • Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. – Umar bin Khattab
  • I am not worried about whether my Dua will be responded to. But rather I am worried about whether I will be able to make Dua or not. – Umar bin Khattab
  • Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. – Umar bin Khattab
  • I do not like this world except for three things: 1) the place where my forehead touches the ground in prostration, 2) the places where people gather for knowledge, seeking good words as they would choose the best dates from the dish, and 3) striving in Allah’s way. – Umar bin Khattab
  • Aku tidak suka tetap di dunia ini kecuali karena tiga hal; Pertama, tempat di mana aku bisa meletakkan keningku di tanah untuk bersujud kepada Allah; Kedua, tempat orang-orang berilmu berkumpul, di mana aku bisa duduk bersama mereka untuk memetik perkataan yang baik, sebagaimana dipetiknya buah yang ranum; dan Ketiga, berjihad di jalan Allah. – Umar bin Khattab
  • Get used to a rough life, because luxury doesn’t last forever. – Umar bin Khattab
  • Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. – Umar bin Khattab
  • Let not your love become attachment, nor your hate become destruction. – Umar bin Khattab
  • Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. – Umar bin Khattab
  • Avoiding a sin is lighter than the pain of remorse. – Umar bin Khattab
  • Menghindari dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. – Umar bin Khattab Be patient; patience is a pillar of faith. – Umar bin
  • Khattab Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. – Umar bin Khattab
  • Hold on to your Salah. because if you lose that, you will lose everything else. – Umar bin Khattab Jagalah shalatmu. Karena ketika kamu kehilangan shalat, maka kamu akan kehilangan segalanya. – Umar bin Khattab
  • If you see that one of you has slipped, correct him, pray for him and do not help shaytan against him. – Umar bin Khattab
  • Jika salah satu dari kalian tergelincir (dalam perbuatan dosa), perbaiki dia, doakan dia dan jangan bantu setan mendekatinya. – Umar bin Khattab
  • Stick to the truth even if the truth kills you. – Umar bin Khattab Berpegang teguhlah pada kebenaran bahkan meski kebenaran itu membunuhmu. – Umar bin Khattab
  • Trust is that there should be no difference between what you do and say and what you think. – Umar bin Khattab
  • Keyakinan adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. – Umar bin Khattab
  • Invite people to Islam even without words. They asked, “How?” He replied, “With your manners.” – Umar bin Khattab
  • Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, “Bagaimana caranya?”  Dia menjawab, “Dengan sopan santunmu” – Umar bin Khattab O Allah, I am indeed harsh, so make me gentle. I am weak, so make me strong. And I am miserly, so make me generous. – Umar bin Khattab
  • Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. – Umar bin Khattab

DPR : Suatu Keselahan Islam Selalu Didiskriditkan Anti Pancasila, Anti NKRI anti Bhineka

DPR : Suatu Kesalahan Islam Selalu Didiskriditkan Anti Pancasila, Anti NKRI anti Bhineka

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyatakan, suatu kesalahan apabila ada yang masih mendiskreditkan ulama, santri, dan umat Islam sebagai anti-Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, kebinnekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara silaturahim dan dialog kebangsaan dengan alim ulama dan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kabupaten Serang. Para ulama ini tergabung dalam Forum Silaturahim Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Serang (FSPP).

Jazuli mengatakan, sejarah mencatat dengan tinta emas kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran dan kontribusi ulama dan pesantren. Merekalah, kaya Jazuli, yang menggerakkan santri dan umat untuk berjuang melawan penjajah.  “Pun, setelah bangsa ini merdeka, kontribusi ulama dan pesantren tidak pernah jeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Jazuli, Sabtu (11/11). Anggota Komisi I ini menegaskan begitu besar cinta ulama, santri, dan umat Islam pada negara ini. Sehingga, kata dia, tidak boleh ada pihak-pihak yang mendeskreditkan ulama, santri, dan umat Islam sebagai anti-Pancasila dan anti-NKRI. Sementara di sisi lain, banyak pihak terbuka mengklaim paling Pancasila, paling nasionalis, dan paling NKRI. “Bagaimana mungkin kita anti-Pancasila dan anti-NKRI sedangkan para pendahulu kita, para ulama dan santri pejuang yang memerdekakan republik ini. Ada Laskar Hisbulloh, Laskar Sabilillah, dan laskar-laskar ulama-santri lainnya,” ungkap Jazuli. 

Untuk itu, ujar Jazuli, para ulama, santri serta umat Islam harus berada di garda terdepan dalam mengawal dan menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dilakukan dengan dengan kesadaran penuh bahwa umat Islam-lah yang semestinya mewarisi bangsa ini. “Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus yang dirumuskan oleh tokoh bangsa termasuk tokoh umat Islam seperti KH. Wahid Hasyim (NU), Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), juga ada Haji Agus Salim,” kata Jazuli. Atas seluruh catatan peran dan kontribusi di atas, sudah selayaknya negara memberikan penghormatan dan apresiasi kepada para ulama dan pesantren dengan keberpihakan kebijakan negara serta mengokohkan perannya dalam pembangunan.


Sumber: replubika


MUI: Aliran Kepercayaan Dimasukkan Dalam KTP, Indonesia Mundur Ke Zaman Batu

MUI: Aliran Kepercayaan Dimasukkan Dalam KTP, Indonesia Mundur Ke Zaman Batu

Pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Peduduk (KTP) telah menimbulkan polemik. Ketidaksukaan dan intoleransi terhadap ajaran kepercayaan di luar lima agama resmi negara pun muncul kepermukaan. Salah satunya dilontarkan oleh anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anton Tabah Digdoyo. Anton memandang aliran kepercayaan sebagai hal negatif yang tak boleh berkembang di Indonesia. Pasalnya, NKRI adalah negara beragama bukan negara penghayat aliran kepercayaan. “Keputusan MK itu menandakan negeri ini mundur ke zaman batu, animisme-dinamisme bakal tumbuh subur lagi di Indonesia, di era sains yang semakin maju,” ujar Anton dalam keterangan tertulisnya seperti yang dilansir replubika, Kamis (9/11).

Menurut Anton, rezim Orde Baru tak pernah menginginkan aliran kepercayaan berkembang.Bahkan, Presiden Soeharto saja, pernah mengatakan kepadanya bahwa aliran kepercayaan pada akhirnya harus hilang dan menginduk ke agama-agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu tujuan pembentukan MUI oleh saat Presiden Soeharto memimpin, ujar Anton, adalah untuk menghindari kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan. “Jadi dengan disahkannya aliran kepercayaan setara dengan agama ini. Berarti MUI dan lembaga-lembaga agama telah kalah. Anton pun berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusu Kalla segera menyadari potensi konflik akibat putusan MK tersebut.

Menurutnya, kemajemukan bangsa Indonesia tak perlu ditambah rumit lagi dengan memberi ruang bagi aliran kepercayaan. “Bangsa Indonesia ini sangat majemuk, namun karena dilegalkannya aliran kepercayaan, justru makin rentan konflik horizontal,” pungkasnya. 

Kyai Mbeling Emha : “The Scary Khilafah”

Kyai Mbeling Emha : “The Scary Khilafah”

Kenapa dunia begitu ketakutan kepada Khilafah? Yang salah visi Khilafahnya ataukah yang menyampaikan Khilafah kepada dunia? Sejak 2-3 abad yang lalu para pemimpin dunia bersepakat untuk memastikan jangan pernah Kaum Muslimin dibiarkan bersatu, agar dunia tidak dikuasai oleh Khilafah.

Maka pekerjaan utama sejarah dunia adalah: dengan segala cara memecah belah Kaum Muslimin. Kemudian, melalui pendidikan, media dan uang, membuat Ummat Islam tidak percaya kepada Khilafah, AlQur`an dan Islam. Puncak sukses peradaban dunia adalah kalau Kaum Muslimin, dengan hati dan pikirannya, sudah memusuhi Khilafah. Hari ini di mata dunia, bahkan di pandangan banyak Kaum Muslimin sendiri: Khilafah lebih terkutuk dan mengerikan dibanding Komunisme dan Terorisme. Bahkan kepada setan dan iblis, manusia tidak setakut kepada Khilafah.

Perkenankan saya mundur dua langkah dan mencekung ke spektrum kecil. Juga maaf-maaf saya menulis lagi tentang Khilafah. Ini tahadduts binni’mah, berbagi kenikmatan. Banyak hal yang membuat saya panèn hikmah, pengetahuan, ilmu dan berkah. Misalnya saya tidak tega kepada teman-teman yang mengalami defisit masa depan karena kalap dan menghardik dan mengutuk-ngutuk tanpa kelengkapan pengetahuan. Sementara saya yang memetik laba ilmu dan berkahnya.

Ummat manusia sudah berabad-abad melakukan penelitian atas alam dan kehidupan. Maka mereka takjub dan mengucapkan “Robbana ma kholaqta hadza bathila”. Wahai Maha Pengasuh, seungguh tidak sia-sia Engkau menciptakan semua ini. Bahkan teletong Sapi, menjadi pupuk. Sampah-sampah alam menjadi rabuk. Timbunan batu-batu menjadi mutiara. Penjajahan melahirkan kemerdekaan. Kejatuhan menghasilkan kebangkitan. Penderitaan memberi pelajaran tentang kebahagiaan.

Saya juga tidak tega kepada teman-teman yang anti-Khilafah. Tidak tega mensimulasikan nasibnya di depan Tuhan. Sebab mereka menentang konsep paling mendasar yang membuat-Nya menciptakan manusia. Komponen penyaringnya dol: anti HTI berarti anti Khilafah. Lantas menyembunyikan pengetahuan bahwa anti Khilafah adalah anti Tuhan. “Inni ja’ilun fil ardli khalifah”. Sesungguhnya aku mengangkat Khalifah di bumi. Ketika menginformasikan kepada para staf-Nya tentang makhluk yang Ia ciptakan sesudah Malaikat, jagat raya, Jin dan Banujan, yang kemudian Ia lantik – Tuhan tidak menyebutnya dengan “Adam” atau “Manusia”, “Insan”, “Nas” atau “makhluk hibrida baru”, melainkan langsung menyebutnya Khalifah. Bukan sekadar “Isim” tapi juga langsung “Af’al”.

Konsep Khilafah dengan pelaku Khalifah adalah bagian dari desain Tuhan atas kehidupan manusia di alam semesta. Adalah skrip-Nya, visi missi-Nya, Garis Besar Haluan Kehendak-Nya. Khilafah adalah UUD-nya Allah swt. Para Wali membumikannya dengan mendendangkan: di alam semesta atau al’alamin yang harus dirahmatkan oleh Khilafah manusia, adalah “tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar”. Tugas Khalifah adalah “pènèkno blimbing kuwi”. Etos kerja, amal saleh, daya juang upayakan tidak mencekung ke bawah: “lunyu-lunyu yo penekno”. Selicin apapun jalanan di zaman ini, terus panjatlah, terus memanjatlah, untuk memetik “blimbing” yang bergigir lima.

Khilafah adalah desain Tuhan agar manusia mencapai “keadilan sosial”, “gemah ripah loh jinawi”, “rahmatan lil’alamin” atau “baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghofur”. Apanya yang ditakutkan? Apalagi Ummat Islam sudah terpecah belah mempertengkarkan hukum kenduri dan ziarah kubur, celana congklang dan musik haram, atau Masjid jadi ajang kudeta untuk boleh tidaknya tahlilan dan shalawatan. Mungkin butuh satu milenium untuk mulai takut kepada “masuklah ke dalam Islam sepenuh-penuhnya dan bersama-sama”. Itu pun sebenarnya tidak menakutkan. Apalagi dunia sekarang justru diayomi oleh “udkhulu fis-silmi kaffah”: masuklah ke dalam Silmi sejauh kemampuanmu untuk mempersatukan dan membersamakan.

Hari-hari ini jangan terlalu tegang menghadapi Kaum Muslimin. Kenduri yang dipertentangkan adalah kenduri wèwèh ambengan antar tetangga, bukan kenduri pasokan dana nasional. Toh juga dengan pemahaman ilmu yang tanpa anatomi, banyak teman mengidentikkan dan mempersempit urusan Khilafah dengan Hizbut Tahrir. HTI sendiri kurang hati-hati mewacanakan Khilafah sehingga dunia dan Indonesia tahunya Khilafah adalah HTI, bukan Muhammadiyah atau lainnya. Padahal HT maupun HTI bukan penggagas Khilafah, bukan pemilik Khilafah dan bukan satu-satunya kelompok di antara ummat manusia yang secara spesifik ditugasi oleh Allah untuk menjadi Khalifah.

Setiap manusia dilantik menjadi Khalifah oleh Allah. Saya tidak bisa menyalahkan atau membantah Allah, karena kebetulan bukan saya yang menciptakan gunung, sungai, laut, udara, tata surya, galaksi-galaksi. Bahkan saya tidak bisa menyuruh jantung saya berdetak atau stop. Saya tidak mampu membangunkan diri saya sendiri dari tidur. Saya tidak sanggup memuaikan sel-sel tubuh saya, menjadwal buang air besar hari ini jam sekian, menit kesekian, detik kesekian. Bahkan cinta di dalam kalbu saya nongol dan menggelembung begitu saja, sampai seluruh alam semesta dipeluknya — tanpa saya pernah memprogramnya.

Jadi ketika Tuhan bilang “Jadilah Pengelola Bumi”, saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya karyawan-Nya. Allah Big Boss saya. Meskipun dia kasih aturan dasar “fa man sya`a falyu`min, wa man sya`a falyakfur”, yang beriman berimanlah, yang ingkar ingkarlah – saya tidak mau kehilangan perhitungan. Kalau saya menolak regulasi Boss, saya mau kerja di mana, mau kos di mana, mau pakai kendaraan apa, mau bernapas dengan udara milik siapa. Apalagi kalau saya tidur dengan istri, Tuhan yang berkuasa membuatnya hamil. Bukan saya. Saya cuma numpang enak sebentar.

Hal-hal seperti itu belum cukup mendalam dan rasional menjadi kesadaran individual maupun kolektif Kaum Muslimin. Jadi, wahai dunia, apa yang kau takutkan dari Khilafah? Andaikan Khilafah terwujud, kalian akan diayomi oleh rahmatan lil’alamin. Andaikan ia belum terwujud, sampai hari ini fakta di muka bumi belum dan bukan Khilafah, melainkan masih Kaum Muslimin. Bahkan di pusatnya sana Islam tidak sama dengan Arab. Arab tidak sama dengan Saudi. Saudi tidak sama dengan Quraisy. Quraisy tidak sama dengan Badwy. Apa yang kau takutkan? Wahai dunia, jangan ganggu kemenanganmu dengan rasa takut kepada fatamorgana.

BUKAN SEKEDAR ISU, INILAH FAKTA KEBANGKITAN PKI

wp-1506856113423..jpgBUKAN SEKEDAR ISU, Inilah Fakta Kebangkita Pki

Presiden Joko Widodo bicara soal isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Jokowi menegaskan tak ada ruang untuk komunisme di Indonesia. “Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI. Karena sekarang ini banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit,” kata Jokowi di hadapan para mahasiswa dan warga Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6/2017). Namun Jokowi masihnmeragukan dan mempertanyakan soal desas-desus kebangkitan komunisme di Indonesia. Jokowi menegaskan, negara dengan sangat tegas melarang keberadaan PKI. “Pertanyaannya, di mana? Di mana? Karena jelas, susah jelas, di konstitusi kita jelas, ada TAP MPR bahwa komunisme dilarang di negara kita Indonesia,” tegas Jokowi.”Jadi, kalau bisa tunjukkan pada kita, tunjukkan pada saya, saya akan gebuk detik itu juga!” tambah Jokowi

Panglima TNI Gatot Nurmantyo Waspada PKI

Meski Jokowi mempertanyakan desas desus tentang PKI TETAPI Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaa5akan yang bebrbeda bahwa tetdapat tanda tanda kebangkitan PKI. Jenderal Gatot mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus waspada dan peka terhadap ideologi yang mengarah ke radikalisme terkhusus PKI yang isunya akan bangkit di Indonesia. Menurut Panglima TNI, berbagai kegiatan kelompok PKI sedang marak. Indikasi ini dapat dilihat dari munculnya atribut-atribut kelompok-kelompok ideologi radikal, seperti palu arit, baik yang terpasang di sepatu, kaos, baju, dan spanduk. Termasuk dengan kemasan pagelaran kesenian yang bernuansa komunis dan sejenisnya. ”Ini merupakan indikasi bertebarannya ideologi radikal yang patut diwaspadai. Kemasan pagelaran kesenian bernuansa komunis dan sejenisnya, adalah salah satu wujud nyata gerakan radikal yang harus kami cermati,” ujar Panglima TNI dalam keterangan resmi seperri yang dilansir Republika, Senin (19/4).

Menhankam Yang Bilang Ngga Ada PKI mungkin dia YANG PKI

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kecewa kepada pihak yang selalu membantah adanya bahaya laten dari kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Ryamizard juga mencurigai pihak-pihak yang membantah adanya bahaya laten sebagai bagian gerakan kiri tersebut. “Mereka bilang enggak ada lagi itu, enggak ada lagi bahaya laten PKI. Eh, sekarang ada lagi. Mungkin jangan-jangan dia kali yang komunis,” ujar Ryamizard dalam acara Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri serta Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Mei 2016. Ryamizard menyatakan selalu mewanti-wanti bahaya kebangkitan PKI. Namun selalu saja ada pihak yang membantahnya. “Dulu saya sering bilang bahaya laten komunisme. Eh, malah diketawain,” ucapnya. Sebelumnya, dia berujar, bahaya laten PKI benar adanya. Menurut dia, jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan semakin berbahaya. “Bahaya laten ini ada. Saya enggak mau itu dibilang enggak ada terus. Kalau dianggap begitu terus, bisa bahaya,” tutur Ryamizard.

wp-1506855914235..jpgFakta dan tanda tanda kebangkitan PKI ?

  • Heboh foto-foto anggota TNI Kodim 0733 BS semarang menayaksikan film senyap? Foto-foto nonton bareng tersebut pernah di unggah di situs milik komdam Diponegoro, http//komdam4.mil.id pada tanggal 3 Maret 2015 pada jam 8.08 pagi. Acaranya sendiri beralngsung pada 26 Februari 2015. Disebutkan dalam kanal berita situs tersebut seluruh anggota kodim 0733 BS Semarang nonton bareng film senyap di aula Makodim 0733 BS Semarang, dipimpin langsung Dandim 0733 BS Letnan Kolonel Infanteri M. Taufiq Zega. Setelah mendapatkan reaksi keras masyarakat, foto-foto tersebut akhirnya dihapus. Mengapa? Karena film tersebut dianggap sebagai promosi untuk membangkitkan PKI dan membersihkan dari berbagai kekerasan yang terjadi selama ini. Selain itu, film tersebut dianggap mengancam keutuhan NKRI dan menghasut untuk melupakan pembantaian yang dilakukan PKI di masa lalu.
  • Foto Putri Indonesia 2015, Andindya Kusuma Putri memakai kaos bergambar PKI dengan alasan pemberian teman saat berkunjung di Vietnam.
  • Di Madura, tepatnya di Pamekasan sempat muncul karnaval dengan mengenalkan tokoh-tokoh PKI dalam peringatan 17 Agustus lalu.
  • Pameran buku di Frankrurt Jerman Nopember lalu yang menghabiskan dana 141 miliar juga tidak lepas dari isu gerakan kiri PKI. Komisi X dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, Teguh Juwarno berencana memanggil menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan terkait keikutsertaan Indonesia dalam acara Frankfurt Book Fair 2015 di Jerman menurutnya, selain menanyakan anggaran juga tentang konten yang ditampilkan lebih banyak membahas tentang revolusi di tahun 1965.
  • Pengadilan Rakyat yang digelar di Kota Den Haag, Belanda dengan nama International Peoples Tribunal (IPT) pada 10-13 November 2015 dengan ketua Nursyahbani Katjasungkana. Lagi-lagi pengadilan tersebut menggiring Indonesia untuk meminta maaf karena dituduh telah melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh PKI. Reaksi datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon maupun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Secara terbuka menyatakan pemerintah tidak seharusnya mendukung pengunkapan kembali kasus tahun 1965, karena berptensi menimbulkan konflikbaru. Sementara Nursyahbani sebagai ketua IPT menanggapi tudingan-tudingan tersebut, dengan mengatakan timnya berusaha menlobi pemerintah sejak bebearpa bulan terakhir. Ketua Pengacara IPT 1965, Todung Muylya Lubis juga sudah memberitahukan kegiatan di Den Haag tersebut kepada Menko Pulhakam Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, kegiatan mereka setidaknya memperoleh persetujuan secara lisan.
  • Satpol PP Kota Magelang mencopot tujuh spanduk ucapan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-43 karena dianggap memuat simbol yang menyerupai lambang organisasi terlarang. Lambang yang dimaksud adalah palu dan arit, dua simbol yang selama ini diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunis. Adalah penulisan angka “4” dalam spanduk tersebut yang dipermasalahkan karena disainnya dinilai menyerupai palu dan arit. ”Angka 43 dibuat mirip dengan lambang yang cukup sensitif bagi masyarakat Kota Magelang dan juga Bangsa Indonesia, karena mengingatkan tragedi nasional tahun 1965. Angka 43 dibuat seperti lambang palu dan arit. Makanya terpaksa kita lepas,” kata Kasi Operasional Ketentraman dan Ketertiban (Tantrib) Satpol PP Magelang, Otros Trianto, Senin (25/1). Ketujuh spanduk tersebut didapat dari tiang reklame di Tugu Wolu, Karanggading (dua buah), RSUD Tidar, Balai Pelajar, Jalan Raden Saleh, dan Armada Estate. Dalam pencopotan tersebut pihak, Otros mengaku telah mendapat izin dari pihak Badan Kesbanglinmas juga persetujuan dari pengurus DPC PDIP Kota Magelang. Menurut dia, setelah dicermati ternyata angka 43 yang mengandung unsur gambar palu dan arit sangat kuat. Sehingga, untuk mencegah timbul keresahan pencopotan spanduk dinilai sebagai langkah terbaik. Saat ini, spanduk-spanduk tersebut disimpan di Kantor Satpol PP. ”Indikasi gambar palu dan arit sangat kuat. Ini sangat sensitif bagi masyarakat. Makanya kita copot dan kita amankan,” ujarnya. Otros lebih lanjut mengatakan, pihaknya sudah lama mendapat informasi terkait konten lambang organisasi terlarang itu dari intelijen Kodim 0705/Magelang. Namun baru sekarang bisa menindaknhya. ”Gambarnya sangat kuat. Kita hanya bisa koordinasi dengan Satpol PP dan Kesbanglimnas agar tidak terjadi keresahan masyarakat
  • Lukisan yang menampilkan ratusan tokoh penting dalam perjalanan sejarah Indonesia di Terminal tiga Bandara Sukarno-Hatta, Jakarta, akhirnya diturunkan karena menimbulkan polemik di masyarakat. IKLANPenyebabnya, ada sosok yang diyakini sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, Dipa Nusantara Aidit di dalam lukisan berjudul #The Indonesia Idea karya perupa Galam Zulkifli tersebut.Semenjak dimunculkan di media sosial, timbul pro dan kontra di masyarakat terhadap sosok DN Aidit dalam lukisan tersebut, dan berujung ada tuntutan agar lukisan itu diturunkan.Dalam lukisan itu, gambar Aidit berukuran kecil jika dibandingkan tokoh NU Hasyim Asyarie dan tokoh Muhammadiyah Ahmad Dahlan.Mengapa ada kecurigaan dan ketakutan akan bangkitnya PKI?Lagu Genjer-Genjer, masa penjajahan Jepang dan stigma PKISensor dan pemberangusan di sekitar kita, sekarangSemula hanya ditutupi kain putih, pihak pengelola bandara Sukarno Hatta akhirnya memutuskan untuk menurunkan lukisan itu sejak Jumat (12/08) siang.”Karena (lukisan itu) dirasa menimbulkan macam-macam pengertian, persepsi, ya akhirnya diturunkan Jumat (12/08) kemarin,” kata Senior General Manager Bandara Soekarno Hatta, Muhammad Suriawan Wakan kepada BBC Indonesia, Sabtu (13/08) sore.Keterangan dari PT Angkasa Pura II menyebutkan, lukisan itu diturunkan sementara sampai ada penjelasan resmi dari kurator lukisan tersebut.’Ada pahlawan, ada pemberontak’Dihubungi wartawan, kurator lukisan tersebut, Chris Darmawan mengatakan dirinya “tidak ada maksud politik atau niat apapun” untuk melukis sosok DN Aidit dalam lukisan besar tersebut.Menurutnya, semua tokoh yang pernah mewarnai jalannya sejarah Indonesia memang dimuat, terlepas apakah mereka dikategorikan pahlawan atau pemberontak.
  • Tuntutan Pencabutan TAP MPRS NO XXV Th 1966 ttg Pembubaran dan Pelarangan PKI.
  • Peniadaan LITSUS (Penelitian Khusus) bagi Pejabat Publik untuk buktikan bersih diri dari unsur PKI. Tanpa LITSUS banyak anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI lolos menjadi Pejabat Publik di berbagai Daerah. Tanpa LITSUS kini di DPR RI ada banyak turunan Keluarga PKI yang masih mengusung ideologi PKI.
  • Penghapusan Sejarah Pengkhianatan PKI dari Kurikukum Pendidikan Nasional di semua jenjang pendidikan.
  • Penghentian Pemutaran Film G30S/PKI di semua Televisi Nasional.
  • Maraknya film yang mengundang simpatik untuk PKI seperti film SENYAP dan GIE serta lainnya.
  • Munculnya Ormas dan Orsospol serta LSM yang berhaluan PKI seperti PRD dan PEPERNAS serta PAKORBA.
  • Terbitnya buku-buku yang membela PKI secara meluas tanpa batas dan dijual bebas.10. Maraknya pembelaan terhadap PKI di berbagai Media Cetak dan Elektronik serta Medsos secara demonstratif dan provokatif.
  • Pagelaran Seminar / Temu Kangen / Dialog / Simposium / Diskusi Publik untuk Bela PKI.
  • Posisi KOMNAS HAM & berbagai LSM LIBERAL yang mati-matian membela PKI atas nama Hak Asasi Manusia.
  • Usulan penghapusan kolom agama dalam KTP sehingga memberi ruang kepada pengikut PKI untuk memiliki KTP tanpa beragama.
  • Desakan dan Tekanan terhadap Presiden Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi agar MINTA MAAF kepada PKI.
  • Dibangun dan diresmikannya MONUMEN LASKAR CHINA yang tidak lain dan tidak bukan adalah Laskar Komunis China POH AN TUI.
  • Partai Penguasa di Indonesia resmi kerja sama secara terbuka dengan PARTAI KOMUNIS CHINA dalam berbagai bidang.
  • Muncul kembali Jargon-Jargon PKI seperti REVOLUSI MENTAL dan SAMA RATA SAMA RASA serta MASYARAKAT TANPA KELAS.
  • Marak kembali logo PKI yaitu PALU ARIT yang dibuat di kaos dan kalender serta lainnya.
  • Munculnya foto-foto Tokoh PKI dalam Parade HUT RI di sejumlah daerah dan di Baliho bandara Soekarno Hatta.
  • Pengguliran RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mencari pembenaran bagi PKI
  • Pengalihan Kiblat Pembangunan Ekonomi Indonesia ke China.
  • Peningkatan Kerja Sama dengan Negara China secara berlebihan, sehingga membuka pintu masuk imigran China ke Indonesia secara besar-besaran.
  • Pertemuan-pertemuan PKI sering dilaksanakan di Hotel Aryaduta karena berada di depan Patung Tani Mengusung Bedil yang merupakan Patung Angkatan ke-V Buruh dan Tani di Era Kejayaan PKI
  • Pagelaran Simposium Pemerintah ttg PKI di Th 2016 yang memposisikan PKI sebagai KORBAN.
  • Muncul Lambang PKI yaitu PALU ARIT di atas uang kertas resmi RI dipecahan rupiah 100 ribuan dan 20 ribuan serta 5 ribuan.
  • Presiden RI melarang TNI dan POLRI melakukan Razia atau pun Sweeping Lambang PKI.
  • Usulan pencarian dan penggalian kubur massal anggota PKI dengan mengabaikan korban pembantaian yang dilakukan PKI.
  • Sejumlah Tokoh Pendukung PKI galang dukung internasional untuk menggelar Pengadilan Internasional membela PKI.
  • Arahan  agar memakai mata uang China YUAN sebagai standar bisnis dan perdagangan Indonesia
  • Lagu-Lagu PKI mulai didendangkan kembali.

 

Inilah Alasan Penolakan Tokoh Indonesia Terhadap Perppu Perubahan UU Ormas

Penolakan Tokoh Islam Indonesia Terhadap Perppu Perubahan UU Ormas Karena Bertentangan Dengan Undang Undang

Pemerintah tidak ingin membiarkan ormas anti terhadap Pancasila semakin menjamur di Indonesia. Untuk itu pemeritah pun mengeluarkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 diumumkan siang tadi oleh Menkopolhukam Wiranto itu dibuat untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Tak banyak perubahan dari UU ke Perppu. Poin penting dalam Perppu hanya menegaskan larangan ormas bertentangan dengan Pancasila dan UUD, kewenangan pemerintah membubarkan ormas, dan penambahan sanksi pidana. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan Perppu ini bukan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah untuk membatasi kebebasan Ormas. Namun, Wiranto menegaskan hal itu untuk merawat persatuan, kesatuan dan eksistensi Bangsa.

Tetapi alasan pemerintah tersebut ditentang keras oleh pata tokoh Islam dan para  penggiatbdemokrasi dan HAM. Perppu ini juga sangat potensial untuk digunakan secara sewenang-wenang pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik. Terlebih lagi, Perppu ini melanggar hak asasi manusia terutama dalam hal kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, sebagaimana diamanatkan konstitusi.”Perppu ini mengutamakan cara-cara pendekatan struktural, hard power, repressif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, kemanusiaan dan keadilan sosial,” paparnya. Meski menolak diterbitkannya Perppu tersebut, HP2M lanjut Budiyana tetap mendukung pemerintah untuk merawat kesatuan dan keutuhan NKRI. “Akan tetapi langkah-langkah yang diambil harus tetap mengedepankan asas keadilan dan berdasar Konstitusi dan Undang-undang,” tutupnya.

PENOLAKAN TOKOH ISLAM

  • Tokoh NU KH Salahudin Wahid. Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, KH Salahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Solah, menyatakan harusnya pemerintah berdialog dan memberikan peringatan dulu kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebelum berencana membubarkannya lewat pengadilan. Namun karena sekarang pemerintah sudah menempuh jalan pengadilan, lanjutnya, maka pengadilanlah yang berhak membubarkan HTI. “Bukan pemerintah,” tegas tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini saat dihubungi hidayatullah.com, Kamis (11/05/2017). Meski ia mengaku tidak sependapat dengan gagasan HTI mendirikan khilafah, tapi Gus Solah tetap mengakui HTI sebagai saudara seimannya. “Oh iya, kalau soal iman tidak ada masalah. Saya dengan kawan-kawan HTI, berkawan,” tuturnya.* Andi
  • Yusril Ika Mahendra. Yusril Ihza Mahendra akan Gugat Perppu Ormas ke MK. Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pihaknya akan mengajukan permohonan uji materil atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi. Yusril menganggap Perppu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yusril menilai kewenangan Pemerintah yang secara sepihak dapat membubarkan Ormas bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sebabnya, kebebasan berserikat adalah hak warganegara yang dijamin oleh UUD 1945. “Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya,” ujar Yusril melalui keterangan tertulisnya, Rabu (12/7/2017). Dia mengklaim, langkah yang ditempuh HTI ini akan disusul oleh beberapa ormas lain yang menganggap Perppu ini merupakan kemunduran demokrasi di tanah air. “Karena Perppu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas yang secara secara subjektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan,” tegasnya. Yusriel yang juga Pakar hukum tata n3gara itu menilai terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas merupakan bentuk otoriter dari pemerintah. Menurut Yusril, hal itu tercermin dari salah satu pasal dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas tersebut. “Dengan Perppu yang baru ini, Menkum HAM dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkum HAM untuk membubarkan ormas, tanpa Menkum HAM bisa menolak kemauan presiden,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7). Pasal yang dimaksud Yusril dalam Perppu itu yakni 59 ayat (4) huruf c. Menurut dia, pasal itu memberikan luas pemerintah menilai suatu ormas berlawanan dengan paham Pancasila. “Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya,” ujar Yusril. Yusril mengatakan, sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkum HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu ini adalah pencabutan status badan hukum. Menurut Yusril, pencabutan status badan hukum tersebut sesuai Pasal 80A Perppu pembubaran ormas sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran ormas tersebut. “Semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkum HAM, baik sendiri ataupun meminta pendapat pihak lain. Tetapi proses pembubaran ormas tersebut dilakukan Menkum HAM tanpa proses pengadilan. Inilah esensi perbedaan isi Perpu ini dengan UU Nomor 17 Tahun 2013, yang mewajibkan Menkum HAM untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Ormas yang akan dibubarkan itu berhak untuk membela diri di pengadilan,” kata Yusril. Ketum PBB itu menambahkan, pasal 59 ayat 4 itu pun mengatur pengurus ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila bakal diberi sanksi pidana kurungan lima tahun hingga 20 tahun serta sanksi tambahan sesuai dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3). Padahal menurut Yusril, sanksi tersebut sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang ormas. “Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini,” kata dia. Yusril melanjutkan, pemberian sanksi kurungan penjara itu tidak pernah ada sejak zaman orda lama maupun orde baru saat membubarkan parta politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila macam Masyumi dan PSI atau PKI. Dia melihat Perppu ini sengaja dibentuk untuk membidik ormas yang dibentuk sebagai anti-Pancasila untuk kemudian secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah. “Ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain, termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran Perppu yang bersifat otoriter ini, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional,” pungkasnya.
  • Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas . Busyro mengatakan, Muhammadiyah masih memerlukan kajian lebih dalam terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas yang baru saja diterbitkan pemerintah. Namun, menurut dia, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut terindikasi kuat mengancam demokrasi. “Peppu ini terindikasi kuat mengancam demokrasi. Ketika demokrasi sekarang ini justru perlu diperkuat siapapun, terutama pemerintah,” ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (12/7). Ia juga mengatakan, Perppu ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagai puncak konstitusi di Indonesia, yang di dalamnya terdapat kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan berekspresi. Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya membungkam dengan cara menerbitkan Perppu tersebut. “Rezim sekarang ini kan justru memerlukan peran masyarakat untuk menggunakan hak kritisnya, jangan justru malah dibungkam. Ini terindikasi represif. Rezim ini terindikasi akan menggunakan cara represif dan ini pengulangan Orde Baru,” ucapnya. Bahkan, menurut dia, pengulangan rezim Orde Baru ini bisa ekstrem dari yang dulu. Karena itu, ia meminta agar Perppu ini diiuji di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dapat menyelesaikan perkara Ormas yang dituduh anti-Pancasila. “Perppu ini diuji saja lah di Mahkamah Konstitusi. Dengan harapan tentunya Mahkamah Konstitusi supaya ekstra hati-hati, ekatra jujur, dan ekstra ketat di dalam memeriksa perkara ini,” kata dia. Busyro menambahkan, seharusnya jika ada ormas radikal pemerintah tidak langsung memberangusnya, tapi sudah menjadi Ormas Islam lainnya untuk mengajak dialog. Begitu juga dengan Kementerian Agama bisa mengadakan dialog terbuka untuk menentukan apakah ormas tersebut bertentangan dengan aPancasila atau tidak. “Taruhlah misalnya HTI dinilai radikal, apa salahnya dianggap dialog terbuka berkali-kali atau secukupnya. Ini rezim yang militeristik. Sementara TNI aja sudah tidak militeristik,” jelas Busyro.
  • Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Din menilai Perppu itu belum memenuhi syarat ‘kegentingan yang memaksa’ untuk menggantikan UU Ormas. “Perppu tentu kewenangan Presiden. Walaupun dikeluarkan sejauh yang saya ketahui kalau ada keadaan yang sangat genting, sementara situasi dan kondisi terkait belum lah genting. Sehingga masih ada pendekatan lain,” ucap Din usai menghadiri halal bihalal di DPP PAN, Jakarta, Rabu (12/7). Din menilai masih ada cara lain untuk menghadap ormas yang anti-Pancasila, yaitu melalui pembinaan atau dialog. Sementara Presiden Jokowi terkesan membuat Perppu untuk ormas tertentu saja. Sebagaimana diketahui Perppu ini disusun setelah pemerintah memutuskan membubarkan HTI. “Masih ada cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyadarkan segenap warga masyarakat agar berpegang teguh pada Pancasila. Kelompok kelompok semacam itu (anti-Pancasila) boleh jadi banyaklah. Ini generalisasi baru,” ujar Din. “Boleh saja ada yang tertarik dengan pikiran lain, baik yang khilafah, marxisme, komunisme, kapitalisme dan lain-lain. Maka kalau menyasar mereka secara berkeadilan, jangan terbatas pada satu ormas tertentu. Saya tidak melihat pemerintah ada yang melakukan dialog,” imbuhnya. Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu juga mengingatkan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam pembubaran ormas, karena kebebasan berserikat adalah hak konstitusional warga yang dijamin UU. “Bahwa kalau ada kelompok masyarakat yang anti atau menolak Pancasila memang tidak benar, harus kita tolak karena kita sudah sepakat dasar negara kita ini adalah Pancasila. Muhammadiyah bahkan secara khusus menegaskan bahwa negara Pancasila itu sebagai negara kesepakatan dan pembuktian,” paparnya. Terhadap yang dituduh anti-Pancasila, memang sebaiknya diajak berdialog, dibina terlebih dahulu. Siapa tahu dengan pendekatan demikian mereka akan menyadari.. Soal sikap Hizbut Tahri Indonesia (HTI) yang menggugat Perppu itu, Din menyebut gugatan itu adalah hak HTI. “Kalau memang HTI di depan menolak Pancasila, saya paling depan (menentang HTI). Kita semua punya komitmen. Tapi apakah betul mereka demikian (HTI menolak Pancasila)?” kata Din. “Putusan pemerintah kan putusan politik, pasti ada dimensi politik,” tutupnya.
  •  Amien Rais bersuara keras terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Dalam Perppu Ormas, Mendagri dan Menkum HAM punya kewenangan membubarkan ormas yang melanggar aturan. Tapi ada dua tahap yang harus dilakukan sebelum pembubaran atau mencabut status hukum, yakni peringatan tertulis dan penghentian kegiatan. Namun Amien malah menyinggung soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang, menurutnya, akan dibubarkan. “Kalau HTI dibubarkan kemudian komunisme dikembangkan itu apa hasilnya? Jelas sekali PKI di depan mata dibiarkan. Ya toh? Nggak diapa-apakan. Kalau HTI nggak pernah berbuat, hanya punya prinsipil yang berbeda dengan kita dan nggak ada kata ‘makar’. Jadi ini kesalahan fatal bagi Jokowi kalau HTI dibubarkan,” ujar Amien di kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017). Amien lalu berbicara panjang-lebar bahwa negara sudah kacau dan keliru. Dia pun mengaku sudah tidak percaya lantaran, menurutnya, keberpihakan terhadap rakyat tidak ada. “Saya lihat makin kacau, makin keliru, makin salah lagi bahaya. Keliru ya seperti ini. Kemudian polisi sudah guncang, saya sudah nggak percaya. Rakyat kecil sudah mengeluh tarif dinaikkan, harga-harga sembako semakin tinggi,” ujar Amien. Dia lalu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengoreksi diri. “Jadi menurut saya lebih ada self correction ya. Jokowi dan JK duduk, masukan-masukan dari mereka-mereka yang salah posisi dilihat. Kalau memang betul, kerjakan, yang tidak masuk akal, tinggalkan. Saya kira ini nasihat saya untuk Jokowi.” (dh
  • Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah sah saja membubarkan organisasi yang tidak sesuai dengan identitas kebangsaan Indonesia menggunakan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2/2017. Namun pemerintah diminta agar mengedepankan dialog dalam melakukan pembinaan terhadap berbagai organisasi kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ideologi dan dasar negara. “Terkait dengan upaya pembubaran tersebut tentu harus tetap ditempuh dengan cara formal-konstitusional, melalui mekanisme hukum yakni melalui pengadilan. Jangan sampai pemerintah justru bertindak represif seperti era orde baru,” kata Dahnil, Rabu (12/7). Dijelaskannya, justru dengan laku seperti itu (Mengeluarkan Perppu) dapat berpotensi abuse of power dan pasti mengancam demokrasi Pancasila yang sudah dibangun selama 20 tahun. Menurutnya, represifitas akan sangat berbahaya dan justru tidak akan mematikan ormas yang berideologi atau berlaku tidak sesuai dengan identitas Indonesia. Ormas tersebut, lanjutnya, justru bisa melakukan konsolidasi dan memperkuat diri karena merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, penyelesaian secara formal konstitusional harus selalu dipilih dan ditempuh oleh pemerintah. “Pendekatan soft approach atau dialog terhadap ormas-ormas yang terindikasi melenceng dari Pancasila, saya kira lebih tepat dan efektif, karena tidak menyebabkan dampak kebencian dan dendam yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok radikal baru,” tegasnya. Kemudian, lanjutnya, bisa dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh organisasi kemasyarakatan lainnya melalui dialog intensif dan pembinaan secara berkelanjutan karena upaya represif melalui pembubaran tidak akan pernah mematikan ideologi. “Bahkan jangan-jangan bisa menjadi lebih kuat, karena mereka merasa di-dzholimi sehingga melakukan konsolidasi lebih rapi dengan merubah nama, maka idealnya jalan dialog, pembinaan adalah jalan yang paling ideal, berbeda dengan apabila ada fakta secara hukum mereka melakukan tindakan ancaman dan anarkisme yang merusak Indonesia,” pungkasnya.
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Fahri menyatakan Perppu Ormas yang baru saja diumumkan Menkopolhukam Wiranto akan ditolak oleh DPR.. Alasannya, parlemen tidak mungkin berhadapan dengan publik karena ormas itu basis pendukung partai politik. “DPR sulit lah membiarkan kelompok sosial dibubarkan secara sepihak,” kata Fahri di Jakarta, Rabu (12/7). Politikus asal Nusa Tenggara Barat itu juga mengatakan bahwa fraksi-fraksi yang ada di DPR tak mau mengambil risiko melawan ormas. “Ya berat lah fraksi partai, nggak bakal melawan serikat berkumpul. Nggak mungkin, sulit itu,” tegasnya. Fahri menyarankan sebaiknya pemerintah mengikut proses mekanisme perundangan-undangan yang ada dengan mengajukan gugatan ke pengadilan jika hendak membubarkan ormas yang berbadan hukum. “Sekarang dia mau pakai mekanisme politik, ya mustahil lah didukung,” katanya. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Rabu (12/7). Perppu itu merevisi aturan dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Wiranto menjelaskan, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak memadai lagi sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. ‎‎ Misalnya, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak mewadahi asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut ormas. Kemudian, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran ateisme, marxisme, dan leninisme. Padahal, sejarah Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pada 10 Juli 2017 sudah dilembarnegarakan pada Senin 10 Juli 2017. Namun penerbitan Perppu tersebut baru diumumkan, Rabu (12/7).
  •  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Fadli Zon menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo terlalu dipaksakan. Pemberhentian mestinya melalui pengadilan. “Saya melihat Perppu ini kalau pun jadi dikeluarkan sangat memaksakan diri dan tidak menyelesaikan masalah. Karena tiap orang berhak berorganisasi. Dan tentu saja harus ikuti azas yang diharuskan undang-undang,” kata Fadli pada wartawan, Selasa 11 Juli 2017 malam. Fadli menuturkan bila satu ormas tidak sesuai dengan undang-undang maka bisa dibubarkan. Tapi dengan prosedur yang ada. Pertama kata dia harus ada teguran pertama, lalu kedua. Kalau tidak juga mau patuh maka harus mengajukan pembubaran ke pengadilan. Pengadilan lah kata politikus Gerindra itu yang bisa menutuskan. Bukan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Ini adalah cara yang mundur ke belakang. Ini praktik diktatorship. Kayak dulu tahun 60 Presiden bisa membubarkan parpol. Jadi ini jangan kita mengarah pada kediktatoran baru. Semua harus melalui prosedur persidangan pengadilan gak boleh dibubarkan begitu saja,” pungkas dia.
  • Jubir HTI Mengatakan Perppu Ormas Bukti Kedzaliman Pemerintah. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Muhammad Ismail Yusanto mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, merupakan bentuk kedzaliman dan tindak kesewenang wenangan pemerintah. Terlebih tujuan pembentukan Perppu tersebut untuk memudahkan pembubaran HTI. Sebelumnya Pemerintah telah merampungkan peraturan tentang pembubaran ormas yang dianggap radikal dan akan diumumkan Rabu (12/7/2017). “UU Ormas, khususnya dalam pasal pembubaran, yang dibuat sedemikian rupa, dimaksudkan tentunya untuk melindungi Ormas dari kedzaliman atau kesewenangan pemerintah yang ingin membubarkan sebuah Ormas tanpa dasar yang jelas. Ketika ketentuan itu diubah, maka pemerintah jelas sengaja akan bertindak dzalim,” kata Ismail Yusanto, Rabu (12/7/2017). Diungkapkannya, pemerintah telah menjadi contoh buruk dlm ketaatan pada UU. Ketika UU dirasa menyulitkan dirinya, dibuatlah Perppu. Sementara, imbuh Ismail, secara obyektif, seperti yang dijelaskan oleh Prof Yusril dalam rilisnya, tidak ada alasan bagi terbitnya Perppu. Tidak ada kegentingan yang memaksa, juga tidak ada kekosongan hukum. “Secara substansial, juga tidak ada dasar untuk membubarkan HTI. HTIadalah kelompok dakwah berbadan hukum legal,” tegas Ismail. Menurutnya sesuai tujuannya, HTI selama ini telah melaksanakan dakwah dengan santun, tertib dan selalu sesuai prosedur. Tidak ada hukum yang dilanggar. Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto dan Fadli Zon “Kenapa dibubarkan? Sementara diluar sana banyak kelompok yang anarkis, menyerukan separatisme, korup, menjual aset negara dan sebagainya malah dibiarkan?” ujar jubir HTI ini. “Oleh karena itu, jangan salahkan publik bila menilai ini rezim represif anti Islam,” lanjutnya. Diketahui, Pemerintah telah merampungkan peraturan tentang pembubaran ormas yang dianggap radikal dan akan diumumkan pada Rabu (12/7/2017). Payung hukum pembubaran ormas tersebut berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
  • Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin. Upaya pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai tidak tepat. “Ini tidak bagus, preseden buruk bagi masa depan demokrasi kita,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin saat dihubungi, Rabu (12/7/2017). Menurut Irman, pembubaran perppu sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalamnya, disebutkan perihal teguran atau peringatan yang dilayangkan pemerintah sedianya dilakukan hingga tiga kali. Kemudian, ada tahap penghentian bantuan dana, pembekuan organisasi, hingga akhirnya dilanjutkan ke ranah pengadilan. Irman menduga, pemerintah menerbitkan perppu lantaran kesulitan melewati tahapan mekanisme pembubaran. “Karena tahapannya sulit dilalui, maka kemudian Pemerintah berpikir jalan pintas mengeluarkan Perppu. Ini tidak bagus untuk demokrasi kita, karena aturannya sudah jelas,” kata Irman. Menurut Irman, penerbitan Perppu bisa mengancam seluruh ormas yang ada. Meskipun maksud dari penerbitan Perppu untuk membubarkan satu atau beberapa ormas saja. Sebab, Perppu akan berlaku secara umum. “Jika pemerintah tidak menyukai sesuatu, dan pemerintah tidak mau tunduk pada UU, lalu bikin perppu. Baik ormas yang mengkritik maupun tidak mengkritik akan terancam,” kata Irman. Menurut Irman, untuk membubarkan ormas sebaiknya pemerintah menaati UU. “Itulah prinsip pembatasan kekuasan konstitusionalisme. Itulah namanya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan Indonesia adalah negara hukum,” kata Irman. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut sudah meneken Perppu tentang Pembubaran Ormas. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan mengumumkan substansi Perppu siang ini. Perppu Pembubaran Ormas ini muncul sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dianggap anti-Pancasila. Salah satunya HTI. Pemerintah sempat mempertimbangkan jalur pengadilan. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku. HTI pun menentang langkah pemerintah tersebut. Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, HTI akan bertemu dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa Hukum HTI, pada Rabu (12/7/2017), untuk melawan langkah pemerintah tersebut.
  • Himpunan untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (HP2M) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut atau menarik kembali Peraturan Pemerintah (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alasannya karena Perppu ini dianggap melangkahi prinsip supremasi hukum, dan due process of law dengan menghilangkan proses peradilan sebagai jalur pembubaran ormas. “Dimana pembahasan pentingnya peradilan sebagai mekanisme diakui Pemerintah dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Publik dalam pembahasan UU 17 Tahun 2013,” ujar Sekretaris Jenderal, Budiyana Saifullah kepada Okezone, Minggu (16/7/2017). Budiyana menilai Perppu ini juga sangat potensial untuk digunakan secara sewenang-wenang pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik. Terlebih lagi, Perppu ini melanggar hak asasi manusia terutama dalam hal kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, sebagaimana diamanatkan konstitusi.”Perppu ini mengutamakan cara-cara pendekatan struktural, hard power, repressif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, kemanusiaan dan keadilan sosial,” paparnya. Meski menolak diterbitkannya Perppu tersebut, HP2M lanjut Budiyana tetap mendukung pemerintah untuk merawat kesatuan dan keutuhan NKRI. “Akan tetapi langkah-langkah yang diambil harus tetap mengedepankan asas keadilan dan berdasar Konstitusi dan Undang-undang,” tutupnya.
  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan pemerintah tentang bahaya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Komisi berpendapat, perppu itu seolah menghapus mekanisme due process of law (asas legalitas) dalam pembubaran ormas yang dianggap melanggar atau menolak Pancasila. Perppu itu juga memosisikan ormas tertentu sebagai musuh, menurut persepsi pemerintah. “Dan, setiap saat dapat dibasmi. Perppu ini menegaskan arogansi negara karena mengabaikan serta meniadakan proses hukum dalam pembekuan kegiatan ormas,” kata Maneger Nasution, Komisioner Komnas HAM, melalui keterangan tertulisnya kepada VIVA.co.id pada Minggu, 16 Juli 2017. Ketimbang menerbitkan perppu tentang ormas yang dianggap solusi terlalu mewah, menurut Maneger, sebaiknya pemerintah lebih fokus dalam mengakselerasi pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dan modern. Jika tidak, katanya, perppu itu akan dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang tidak adil sekaligus tidak beradab. Itu meretas jalan bagi pemerintah menjadi rezim otoritarian. “Ini malapetaka, apabila tidak segera direnungkan.” Maneger mengaku memahami niat pemerintah menerbitkan perppu itu untuk menjaga kedaulatan bangsa dan falsafah negara. Namun semua itu seyogianya dilakukan dengan cara-cara yang sesuai prinsip negara hukum sebagaimana mandat konstitusi. “Cara-cara represif,” dia mengingatkan, “dalam sejarahnya telah menunjukkan tidak pernah berhasil mengubah keyakinan seseorang, malah sebaliknya dapat membuat seseorang semakin keras meyakini sesuatu.” Solusi sementara, jika ada ormas yang dipandang radikal oleh pemerintah, sebaiknya tidak langsung diberangus, tapi dengan dialog dan melalui proses hukum. Kementerian Agama pun bisa mengadakan dialog terbuka untuk menentukan apakah ormas itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak, dan setelah baru diajukan ke proses hukum.
  • Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Perppu Ormas tersebut sudah melanggar hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan DPR tidak menyetujui Perppu tersebut. “Jadi ini melanggar kebebasan berkumpul, HAM dan kostitusi‎ karena Perppu ini anti terhadap demokrasi,” ujar Refly dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Solusi Akurat bertemakan ‘Perppu Ormas Ancaman Bagi Demokrasi’, di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/7). Komisaris PT Jasa Marga (Persero) itu juga melihat belum ada suatu keadaan genting sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas tersebut. Sebaiknya ungkap Refly apabila ingin membubarkan suatu ormas lewat pengadilan. Sehingga nanti biar hakim yang berhak memutuskan siapa yang salah dan benar. “Jadi memang baiknya melalui proses pengadilan, jadi memang prosenya harus fair,” katanya. Diketahui, Perppu Pembubaran Ormas ini muncul sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat anti-Pancasila. Salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Pemerintah sempat mempertimbangkan jalan pengadilan untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku.‎ 
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mencurigai otak yang merancang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas berada di luar negeri. “Siapa yang bikin Perppu ini? Siapa master mind nya? Pasti orang ini tidak ada di Indonesia, saya curiga ini orang tidak ada di Indonesia. Coba itu orang suruh tampil, kita ingin baca apa dasar berpikirnya. Bahaya sekali,” kata Fahri di Gedung DPR, Jumat (14/7/2017). Ia menjelaskan salah satu pasal dalam Perppu itu disebutkan sanksi seumur hidup, tentu ini sangat berbahaya karena semestinya harus melalui proses pengadilan. “Masa jutaan orang harus dihukum seumur hidup cuma dengan sebatas kertas, ini kan nalar kita gak nyambung lagi,” ujarnya.Menurut dia, negara tidak boleh lagi diberikan kewenangan tunggal untuk mencabut kekebasan orang. Bahkan, untuk menghukum satu orang saja seseorang harus ke pengadilan apalagi ormas yang mau dibubarkan yang misalnya anggotanya sampai satu juta cuma pakai selembar surat. “Otaknya dimana itu coba. Anda mau membubarkan pernikahan saja, Anda harus ke pengadilan. Anda mau membubarkan merampas kebebasan orang berserikat berkumpul suatu organisasi isinya jutaan orang cuma memerlukan selembar surat, selembar surat bisa menghukum orang seumur hidup. Ini kan gila,” jelas dia.
  • Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengkritik Polri yang tidak tegas menindak ormas yang dianggap anti-Pancasila. Benny menegaskan, untuk melakukan penindakan sebenarnya sudah ada payung hukum yakni Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). “Kenapa Polri mendiamkan ormas ini?” kata Benny saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin (17/7). Menurut Benny, jika polisi tegas maka Presiden Joko Widodo tidak perlu mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. “Karena kalau kepolisian ambil sikap tegas terhadap ormas yang dianggap presiden melanggar sejak awal, mungkin perppu ini tidak akan diterbitkan. Kenapa tidak ambil langkah tegas? Kenapa tidak berani?” ujarnya.

Sumber: replubika dan berbagai sumber lainnya

​KISAH Sejarah Memilukan: Ulama Ditahan dan Umat Islam Difitnah, Semoga Tidak Terjadi Sekarang.

KISAH Sejarah Memilukan: Ulama Ditahan dan Umat Islam Difitnah, Semoga Tidak Terjadi Sekarang.

Kisah sejarah memilukan pernah terjadi di negwri ini. Ulama yang merupakan panutan masyarakat dan wali Allah di muka bumi dipenjara, difitnah tanpa diadili. Hal itu dikisahkab oleh Saksi Hidup sejarah Taufik Ismail. Taufiq Ismail sang budayawan itu menceritakan situasi sekitar tahun 1960an jelang pemberontakan PKI yang ketiga kalinya. Ia mengungkapkan, para pemimpin Umat Islam kala itu difitnah, hingga dijebloskan ke penjara oleh rezim Orde Lama. Mudah mudahan hal itu tidak terjadi di era pemerintahan sekarang ini

Taufik Ismail sang budayawan itu saat menjadi pembicara dalam Majelis Taqarrub Ilallah Pembaca Suara Islam (MTI PSI), di Masjid Baiturrahan, Jl. Dr. Saharjo No. 100 Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Ahad (22/1/2017). “Pertama sekali, pemimpin-pemimpin Islam difitnah. Pemimpin-peminpin Islam diusahakan agar ditahan, dimasukkan ke dalam tahanan dengan macam-macam cara,” 

Kesaksian Taufik Ismail

  • Para ulama dan tokoh Islam terkemuka saat itu harus mendekam di balik terali besi tanpa diadili dan dibuktikan kesalahan mereka. Muhammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Buya HAMKA, Isa Anshary dan seterusnya, mereka masuk ke dalam tahanan, sampai kudeta berlangsung para ulama tersebut tidak pernah diadili. 
  • Menurut Taufim Berbagai upaya kriminalisasi dengan mencari-cari kesalahan, mereka tega menjerat ulama agar masuk penjara. “Ada penangkapan-penangkapan para pemimpin umat yang dibuat sedemikian rupa supaya umat itu merasa ‘aduh pimpinan kita masuk penjara’ macam-macam alasannya. Seperti juga sekarang, macam-macam alasan, kemudian dicari-cari, digali-gali,” ungkapnya.
  • Bahkan, termasuk upaya teror dengan tuduhan makar dan sejenisnya pun dilakukan. Taufiq Ismail menceritakan di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, pada 13 Januari 1965, PII melakukan pelatihan. Pada waktu istirahat, Pemuda Rakyat dan PKI, masuk menyerbu masjid, lalu para pelajar PII itu dibawa ke luar masjid, Al-Qur’an yang ada di dalam masjid diinjak-injak, mereka menyeret pelajar PII dengan berteriak-teriak menghina Islam, menghina Rasulullah. “Yang mereka tuduh PII ini melakukan tindakan subversif, melawan pemerintah, kemudian dibawa ke kepolisian supaya ditahan,” tuturnya. 
  • Puncaknya, kata Taufiq di Jawa Timur, ada masjid yang dibakar. Kemudian buku-buku yang dianggap anti pemerintah itu dilarang. 

Taufik Ismail

  • Taufiq Ismail yang bergelar Datuk Panji Alam Khalifatullah adalah seorang penyair dan sastrawan Indonesia.
  • Banyak puisinya dinyanyikan Himpunan Musik Bimbo, pimpinan Samsudin Hardjakusumah, atau sebaliknya ia menulis lirik buat mereka dalam kerja sama. Iapun menulis lirik buat Chrisye, Yan Antono (dinyanyikan Ahmad Albar) dan Ucok Harahap. Menurutnya kerja sama semacam ini penting agar jangkauan publik puisi lebih luas.
  • Taufiq sering membaca puisi di depan umum. Di luar negeri, ia telah baca puisi di berbagai festival dan acara sastra di 24 kota Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan Afrika sejak 1970. Baginya, puisi baru ‘memperoleh tubuh yang lengkap’ jika setelah ditulis, dibaca di depan orang. Pada April 1993 ia membaca puisi tentang Syekh Yusuf dan Tuan Guru, para pejuang yang dibuang VOC ke Afrika Selatan tiga abad sebelumnya, di 3 tempat di Cape Town (1993), saat apartheid baru dibongkar. Pada Agustus 1994 membaca puisi tentang Laksamana Cheng Ho di masjid kampung kelahiran penjelajah samudra legendaris itu di Yunan, Tiongkok, yang dibacakan juga terjemahan Mandarinnya oleh Chan Maw Yoh.
  • Bosan dengan kecenderungan puisi Indonesia yang terlalu serius, di awal 1970-anmenggarap humor dalam puisinya. Sentuhan humor terasa terutama dalam puisi berkabar atau narasinya. Mungkin dalam hal ini tiada teman baginya di Indonesia. Antologi puisinya berjudul Rendez-Vous diterbitkan di Rusia dalam terjemahan Victor Pogadaev dan dengan ilustrasi oleh Aris Aziz dari Malaysia (Rendez-Vous. Puisi Pilihan Taufiq Ismail. Moskow: Humanitary, 2004.). Di deretan jejak langkah Taufiq yang panjang tersebut, penyair dan kritikus sastra Indonesia Saut Situmorangmemberitakan dalam media sastra yang diempunya bersama Katrin Bandel, Boemipoetra Taufiq melakukan aksi plagiarisme atas karya penyair Amerika bernama Douglas Malloch (1877 – 1938) berjudul Be the Best of Whatever YouMendapat Anugerah Seni dari Pemerintah (1970), Cultural Visit Award dari Pemerintah Australia (1977), South East Asia Write Awarddari Kerajaan Thailand (1994), Penulisan Karya Sastra dari Pusat Bahasa (1994). Dua kali ia menjadi penyair tamu di Universitas Iowa, Amerika Serikat (1971-1972 dan 1991-1992), lalu pengarang tamu di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur (1993).

Beberapa Ormas Islam Dicatut Untuk Dukung Perppu Ormas ?

Beberapa Ormas Islam Dicatut Untuk Dukung Perppu Ormas ?

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur organisasi kemasyarakatan (ormas). “Perppu akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas dalam siaran pers, Rabu (12/7). Robikin memaparkan, sebelum terbit Perppu, PBNU dan 13 organisasi Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) meminta pemerintah segera menerbitkan Perppu tentang Ormas Anti-Pancasila. Organisasi yang bergabung LPOI selain PBNU adalah Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islmiyah, Arrobithoh Al-Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathlaul Anwar, dan Attihadiyah. Ormas lain adalah Azikra, Al-Wasliyah, IKADI, Syariakat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Dewan Da’wah Islamiyah. Ternyata ujung ujungnya banyak ormas yang mebolak dan merasa dicatut naman6a oleh PB NUdalam mendukung perppu ormas yang kontroversial itu

Selain itu NU.OR.ID situs resmi Nadhatul Ulama (NU) bahwa berbagai elemen masyarakat Yogyakarta terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuda dari Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Pemuda Nasionalis, dan berbagai tokoh lintas agama mendeklarasikan Aliansi Bela Garuda (ABG) yang intinya memberikan dukungan kepada pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Tetapi ternyata pihak Muhammadiyah menyatakan tidak turut dalam deklarasi itu.

Inilah Ormas Yang Merasa Dicatut Namanya Dukung Perppu Ormas 

  • Berita yang beredar bahwa jamiyyah Persatuan Islam (PERSIS) masuk dalam 13 Ormas Islam yang mendukung pembubaran HTI, secara tegas PERSIS menolak tudingan tersebut. “Info sesat, tidak benar. Rapat LPOI tanggal 14-16 Mei 2017, hasilnya TIDAK disetujui usulan pembubaran HTI”, ujar Dr. Tiar Anwar Bachtiar, (03/06/2017) Senada dengan itu Ust. Nanang Hendrayatna, bidgar Hubungan Antar Lembaga PP Persis, menjelaskan bahwa Rakernas I Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dalam rapat pleno di Cimahi itu, mayoritas ormas MENOLAK pembubaran HTI, termasuk PERSIS yang diwakili Ust. Faisal “Waktu itu Said Agil menyerahkan keputusannya kepada hasil keputusan rakernas, tapi ya itulah ciri khas dia, selalu nyeleneh”, terangnya.
  • Sekjen Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Ahmad Kusyairi, membantah isu yang menyebut IKADI turut mendukung pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Enggak pernah ada itu. Diselewengkan itu,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com, Kamis (01/06/2017). Sebelumnya beredar kabar burung yang mengatakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dimana IKADI ada di dalamnya, mendukung Pemerintah Republik Indonesia membubarkan HTI. Benar, kata Kusyairi, IKADI masuk dalam LPOI, namun IKADI tidak mendukung langkah pemerintah dalam pembubaran HTI. Mengenai sikap IKADI terhadap pembubaran HTI, Kusyairi menyerahkan prosesnya ke pengadilan. “Semuanya harus merujuk terhadap aturan hukum yang ada. Tidak boleh dibubarkan semena-mena,”pungkasnya. Pemerintah sebelumnya telah menyatakan sikap akan membubarkan HTI melalui pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menuduh aktivitas HTI mengancam kedaulatan NKRI karena mengusung ideologi khilafah.* Andi
  • Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Abdullah Djaidi, membantah kabar yang menyebut lembaganya turut mendukung pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Dari mana informasinya? Kita tidak pernah mengeluarkan pernyataan kok,” ucapnya kepada hidayatullah.com Jakarta melalui sambungan telepon, Kamis (01/06/2017). Sebelumnya beredar isu yang mengatakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dimana ada Al-Irsyad Al-Islamiyyah di dalamnya, mendukung Pemerintah Republik Indonesia membubarkan HTI. etul, kata Djaidi, Al-Irsyad Al-Islamiyyah masuk dalam LPOI, namun Al-Irsyad Al-Islamiyyah tidak menyatakan dukung atau tidak mendukung pemerintah membubarkan HTI. “Kita tidak ikut campur,” ujarnya. Al-Irsyad Al-Islamiyyah, kata Djaidi, hanya menyarankan agar pemerintah lebih jernih, berhati-hati, dan cermat di dalam mengambil keputusan membubarkan sebuah ormas. “Supaya dasar daripada undang-undang yang ada itu tidak dilanggar. Jadi harus memiliki dasar yang kuat di dalam membubarkan sebuah ormas,” pungkasnya. Pemerintah sebelumnya telah menyatakan sikap akan membubarkan HTI melalui pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menuduh aktivitas HTI mengancam kedaulatan NKRI karena mengusung ideologi khilafah.* Andi
  • Salah satu aktivis kepemudaan Muhammadiyah, menyampaikan kepada redaksi Sabilillah.NET bahwa Muhammadiyah tidak ikut dalam deklarasi itu, hal ini berdasarkan kroscek kepada salah satu anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. “Tidak benar jika Muhammadiyah menyatakan diri bergabung dg ABG itu. Kalo pun ada “pimpinan” Muhammadiyah/ortom yg ikut acara itu, itu tanggungjawab Pribadi (sebagai Pribadi), bukan mewakili Muhammadiyah” Tuturnya kepada Sabilillah.NET (27/5/2017) Diberitakan di situs resmi NU, bahwa dalam Muhammadiyah ikut dalam deklarasi ABG. Kegiatan yang mengangkat tema “Bela Garuda untuk Mewujudkan Ukhuwah Kebangsaan dan Kemanusiaan dalam Bingkai NKRI”. Hal itu tidak benar, secara organisasi Muhammadiyah tidak turut campur dalam kegiatan yang berlangsung Jumat (26/5). Dalam deklarasi itu disebutkan pula ABG menyatakan menolak HTI dan mendukung pembubaran HTI oleh pemerintah. Sebab menurut Presidium ABG, Abah Anang di Yogyakarta, menegaskan, mereka mendukung rencana pemerintah melakukan pembubaran HTI yang mereka nilai berpotensi destruktif dan melahirkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “ABG mendorong pembubaran gerakan organisasi politik yang mengatasnamakan Islam untuk mewujudkan kepentingan kelompoknya” Tutur Abah Anang. Sekali lagi terkait berita yang juga dimuat dalam ansornews.com dan suaradewan.com tersebut, Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak pernah secara organisasi/kelembagaan resmi ikut deklarasi itu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Rabithah Alawiyah membantah bahwa tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan mendukung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Habib Zen Umar Smith organisasinya sudah keluar dari LPOI sejak 5 April 2013. “DPP Rabithah Alawiyah tidak ikut serta dalam semua pernyataan LPOI semenjak tanggal tersebut,” ujar Zen seperti dilansir hidayatullah.com, Rabu (12/07/2017).
  • Habib Zen menyayangkan keluarnya pernyataan dari LPOI baru-baru ini yang mencatut nama organisasi Rabithah Alawiyah. DPP Rabithah Alawiyah menyatakan, mendukung penuh dan turut secara aktif menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila. “Tidak benar, nama kami dicatut,” tegas Habib Zen. [islamedia/berdakwah]

Sumber: hidayatullah, sabilillah, islamedia dan berbagainsumber lainnya

Video Unggahan Polri Langgar UU ITE dan Penodaan Agama ? Sudah Layak Masuk Ranah Meja Hijau ?

Video Unggahan Polri Langgar UU ITE ? Sudah Layak Masuk Ranah Hukum ?

Ketidakpuasan umat Islam terhadap Polri muncul lagi untuk kesekian kalinya. Belum hilang diingatan hebohnya kasus Ahok, aksi damai 212 dan kasus kriminalIsasi ulama kembali Polri memperlihatkan kurangnya sensitivitas polisi dalam sejumlah aktifitas profesionalitasnya belakangan ini. Sikap Polri itu dipandang para tokoh Islam dan pengamat sosial politik sebagai penyebab munculnya langkah-langkah penegakan hukum yang diskriminatif, berbagai ucapan dan aktifitas yang dianggap melukai hati kalangan masyarakat tertentu.  Kali ini yang sangat menghebohkan adalah peristiwa diunggahnya Film “Kau adalah Aku yang Lain” lewat akun media sosial oleh Divisi Humas Polri menimbulkan kontroversi dan gejolak luarbiasa umat Islam Indonesia. Film ini dianggap mendiskreditkan kelompok agama tertentu. Banyak pengamat mengatakan kejadian itu busa masuk ranah pelanggaran UU ITE karena menimbulkan keresahan SARA dan banyak pengamat mengatakan bahwa kasus tersebut sudah layak diajukan pada ranah hukum. Film pendek ‘Kau Adalah Aku yang Lain’ (KAAL) karya sutradara Anto Galon bisa dikategorikan sebagai penodaan terhadap suatu golongan dan/atau penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan 156a KUHP.

Video berdurasi pendek tersebut berpotensi mendiskriditkan Islam dan Umat Islam. Ketua Dewan Pertimbangan dan Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyayangkan beredarnya video atau film pendek berbau sara yang disebarkan oleh Divisi Humas Polri. Demgan tegas Din menyatakan bahwa Video tersebut berpotensi mendeskreditkan islam dan umat muslim. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode mengatakan, video berdurasi tujuh menit itu jelas menyakiti hati umat Islam.Dia menganggap video tersebut memberi penggambaran bahwa umat islam adalah agama yang intoleran. Demikian juga Dewan Pakar ICMI Anton Tabah Digdoyo menilai film berjudul “Aku Adalah Kau Yang Lain” merupakan bentuk fitnah terhadap Islam. Anton menilai Polri seharusnya tidak menayangkan film tersebut karena bertentangan dengan fakta. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil berpendapat, film tersebut sangat menyudutkan Islam dan umatnya karena ditampilkan intoleran. Menurutnya sangat wajar jika film tersebut mengundang reaksi dan kecaman dari masyarakat dan sejumlah tokoh umat Islam “Jelas film itu sangat menyudutkan Islam dan umatnya karena ditampilkan intoleran. Wajar kalau kemudian menimbulkan reaksi dan kecaman dari masyarakat dan sejumlah tokoh umat Islam,” ujar Nasir. Demikuan juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simajuntak mengatakan, Polri justru terkesan memperkuat stigmatisasi memprovokasi dan bersikap intoleran. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid sangat menyayangkan film tersebut bisa memenangkan Festival Film Polisi 2017. Film yang kemudian ditayangkan sehari sebelum Idul Fitri pada melalui media sosial Divisi Humas Polri ini kemudian menjadi polemik baru. Karena faktanya pesan yang ditangkap umat Islam dari film bukan pesan toleransi yang diterima. Tapi justru memojokkan umat Islam. Mencitraburukkan umat Islam dan justru membuat umat Islam menjadi tidak mudah diterima oleh warga yang lain, seolah umat Islam intoleran.

Pendapat beberapa tokoh agama itu menunjukkan bahwa video yang mengandung penghinaan SARA yang telah membuat resah dan kemarahan umat muslim Indonesia. 

Meski pembuat film sudah minta maaf dan melakukan pembelaan dengan berbagai dalih apapun. Tetapi diduga kuat telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh sekumpulan orang, terstruktur, terorganisir dan masif, yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Agama. Div Humas Mabes Polri mengunggah video yang pada pokoknya berisi adegan orang kristen yang sedang sekarat di dalam ambulan, tidak perkenankan lewat oleh jamaah pengajian orang Islam, padahal orang yang sekarat itu sangat membutuhkan pertolongan dan akses menuju rumah sakit. Konten informasi dalam video tersebut jelas mendiskriditkan dan fitnah yang sangat kejam terhadap umat Islam. Dalam video tersebut beberapa pengamat mengatakan bahwa tampak sekali bertujuan untuk membuat kelompok tertentu adalah pecundang dan kelompok tertentu adalah pahlawan. Hal ini diperkuat dengan sosok pahlawan yang memegang kartu antrian RS yang dianggap pahlawan adalah sosok dengan wajah ras tertentu. Video itu membuat gejolak yang luar biasa di kalangan umat muslim yang dapat merupakan sarana untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Agama.

Film pendek KAAL tersebut bisa dikategorikan sebagai penodaan terhadap suatu golongan dan/atau penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan 156a KUHP. Penilaian ini disampaikan Rocky Marbun, SH, MH, ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila. “Kasus (film pendek karya Anto Galon) ini secara substansif sudah masuk ke Pasal 156 dan 156a. Sama persis seperti kasus (penistaan agama) Ahok. Rocky beralasan, isi dari film pendek tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan tak sesuai dengan kenyataannya. “Pertama, isi dari film itu jelas bertentangan dengan konsep hukum Islam. Antara konsep dan fakta konkret itu dua hal yang berbeda. Kedua, apakah memang ada fakta konkret seperti yang digambarkan (dalam film) tersebut? Atau hanya hasil imajinasi si pembuat? Kalau pun ada, ya kembali ke alasan pertama yaitu bertentangan dengan konsep hukum Islam.” Siapa yang bisa dibidik dengan Pasal 156 dan 156a dalam kasus film pendek ini? Polri yang telah dengan sengaja menyiarluaskan pemenang PMF ke-4 atau si pembuat film? “Polisi secara absolut tidak bisa dijerat sebab mereka bertindak sebagai penyelenggara. Tapi bisa sebagai penyertaan lantaran telah mempublikasikan film tersebut. Pembuat film itu lah sebagai pelaku utamanya

Video tersebut oleh berbagai pengamat hukum juga sudah layak diajukan di meja hijau karena melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP, semua Tersangka pengedar video SARA yang diunggah div humas Polri dapat langsung ditahan, karena ancaman pidana pasal 28 ayat 2 UU ITE diatas 5 (lima) tahun. Unsur “Setiap Orang” dalam pasal 28 UU ITE dapat meliputi siapa saja yang memiliki andil dalam penyebaran video SARA yang diunggah div humas Mabes Polri. Secara institusi yang wajib bertanggung jawab adalah : Divisi humas Polri, Lembaga Penjurian Video, Lembaga/rumah produksi Pembuat Video dan seluruh lembaga sponsor.

Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya diberikan kepada orang bukan lembaga, maka yang wajib diperiksa dalam kasus video SARA adalah Sutradara Film, Seluruh Aktor dan Kru, kepala Div humas Mabes Polri, penanggung jawab Sponsorship dari mitra bahkan bisa saja menyasar papada pimpinan tertinggi institusi di belakang Mabes Polri dalam. Tindak pidana tidak saja diberlakukan kepada para pelaku utama tetapi juga terhadap siapa saja yang menyuruh, membantu, atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kelompok masyarakat dan para pengamat mungkin juga akan berdebat apakah pimpinan tertinggi Polri juga harus diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan baik secara aktif maupun secara pasif berupa persetujuan, hingga akhirnya video SARA tersebut beredar luas di masyarakat.

Unsur “dengan sengaja” dalam Kasus video SARA yang diunggah div humas Mabes Polri dapat dibuktikan dengan teori sengaja kemungkinan. Meskipun sengaja dengan maksud maupun tujuan, dapat ditepis pihak Sutradara dengan berdalih tidak ada niat dan maksud untuk memfitnah umat Islam dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat. Tetapi secara kemungkinan, pihak Sutradara patut melihat kuat adanya kemungkinan ketersinggungan umat Islam dan potensi pecah belah masyarakat dari video yang di produksi.

Unsur “tanpa hak menyebarkan informasi” harus dimaknai dalam konteks tanpa hak mendeskreditkan persepsi umat Islam dalam video yang digambarkan intoleran dan sadis. Seharusnya, sang Sutradara harus meminta izin terlebih dahulu kepada seluruh umat Islam sebelum mendistribusikan video SARA tersebut atau setidak-setidaknya meminta izin untuk menggunakan hak mendistribusikan video SARA melalui perwakilan umat Islam di Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi umat Islam.

Unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” adalah unsur objektif bukan subjektif. Unsur ini dikembalikan kepada dua hal. Pertama, keterangan saksi fakta dari masyarakat yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan video SARA tersebut. Kedua, keterangan dari saksi ahli yang menjelaskan bahwa video SARA tersebut memang tidak layak disebarluaskan. Mengenai adanya ketersinggungan umat Islam, ini merupakan fakta yang sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri.

Merujuk pada unsur “Barang Siapa” yang secara nyata melibatkan banyak pihak, maka semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, penjurian, evaluasi, penentuan kemenangan, pendistribusian via jejaring sosial, seluruh sponsor, hingga admin akun div humas Polri harus diperiksa dan di dalami keterlibatannya mulai proaea pembuatan hingga sampai tersebarnya video itu. Permintaan maaf Sutradara termasuk penghapusan video dari akun Soamed Div Humas Polri tidak dapat menghilangkan unsur yang ditimbulkannya. 

Masalah saat ini para terduga pelaku pelanggaran UU ITE adalah sutradara dan institusi Mabes Polri. Maka bila hal itu dilakukan pelaporan pada polisi tentang dugaan pelanggaran UU ITE maka bisa dibayangkan sendiri merupakan sesuatu yang menarik untuk ditunggu akhir kisah yang menghebohkan ini. 

Saat ini upaya upaya untuk merendahkan kelompok tertentu dengan mengangkat kelompok lainnya semakin terasa kuat. Hal sangat mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik menejelang Pilpres 2019. Ternyata kepentingan kekuatan besar di belakang kelompok tertentu sedang memainkan peran untuk membuat skenario itu semua. Alih alih berdalih berteriak sekencang kencangnya aku Pancasila dan Aku Indonesia tetapi ternyata perilaku intoleran dengan mendiskriditkan kelompok tertentu terus dilakukan secara semena mena yang membuat luka yang sempat pulih saat kasus penghinaan agama seperti kasus Ahok semakin menganga lagi. Apakah kasus ini bisa berakhir seperti kasus Ahok ? Apakah kasus ini dianggap angin lalu saja ? Tidak salah bila sebagian umat akan terus memperjuangkan kebenaran ketika keadilan bukan milik semua umat Indonesia. Aksi jutaan umat yang memperjuangkan keadilan seperti  pada kasus penghinaan agama oleh Ahok akankah terulang lagi ? Mudah mudahan hal itu tidak terjadi lagi karena menyita energi bangsa demikian besar. Sebaliknya penguasa dan penegak hukumnya harus terus berlaku adil agar bangsa ini tidak terus bergejolak karena yang terus disalahkan adalah umat yanh terdzalimi.

Umat Bergejolak dan Banjir Hujatan Pada Polri, Ketika Film Pendeknya Lecehkan Umat Islam Indonesia

Banjir Hujatan Ketika Film Pendek POLRI Lecehkan Umat Islam Indonesia

Ketidakpuasan umat Islam terhadap Polri muncul lagi untuk kesekian kalinya. Belum hilang kasus Ahok, aksi damai 212 dan kasus kriminalIsasi ulama kembali Polri memperlihatkan kurangnya sensitivitas polisi dalam sejumlah aktifitas profesionalitasnya belakangan ini. Sikap Polri itu dipandang para tokoh Islam dan pengamat sosial politik sebagai penyebab munculnya langkah-langkah penegakan hukum yang diskriminatif, berbagai ucapan dan aktifitas yang dianggap melukai hati kalangan masyarakat tertentu.  Kali ini yang sangat menghebohkan adalah peristiwa diunggahnya Film “Kau adalah Aku yang Lain” lewat akun media sosial oleh Divisi Humas Polri menimbulkan kontroversi dan gejolak luarbiasa umat Islam Indonesia. Film ini dianggap mendiskreditkan kelompok agama tertentu. 

Inilah hujatan dan kritikan terhadap Polri

  • Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menyayangkan beredarnya film pendek pemenang Police Movie Festival berjudul ‘Aku Adalah Kau yang Lain’, yang menjadi kontroversi. Amirsyah meminta pihak kepolisian memberi klarifikasi terkait dengan film tersebut. “Terhadap film pendek tersebut, MUI merasa prihatin terhadap kinerja Humas Polri,” kata Amirsyah dalam keterangannya, Kamis (29/6/2017).  Amirsyah juga prihatin terhadap kinerja tim juri yang berlatar belakang seniman, seperti Renny Jayusman dan Oppy Andaresta, yang dinilai kurang profesional. Sebab, tim juri memilih 20 film terbaik yang salah satunya memicu pro-kontra. “Humas Polri kurang memiliki rasa sensitivitas karena menerima dan meng-upload-nya ke media. Jadi, meskipun film tersebut bukan buatan polisi, namun disesalkan film tersebut sempat beredar di publik,” ujarnya. Amirsyah meminta Humas Polri dan sutradara film menyampaikan permintaan maaf kepada publik. “Meminta sutradara agar minta maaf kepada publik karena telah melukai hati umat Islam. Juga Humas Polri agar minta maaf di hari baik ini, Idul Fitri,” tuturnya. Ke depan, MUI mendesak pihak terkait melibatkan sejumlah pihak, seperti Lembaga Sensor Film (LSF), MUI, Muhammadiyah, dan NU, dalam pembuatan film semacam itu. “Sehingga film yang beredar di masyarakat tidak kontraproduktif terhadap visi dan misi institusi Kepolisian RI dalam melindungi, mengayomi masyarakat,” ucap Amirsyah. 
  • Ketua Dewan Pertimbangan dan Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyayangkan beredarnya video atau film pendek berbau sara yang disebarkan oleh Divisi Humas Polri.Menurut Din, video tersebut berpotensi mendeskreditkan islam dan umat muslim. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode mengatakan, video berdurasi tujuh menit itu jelas menyakiti hati umat Islam.Dia menganggap video tersebut memberi penggambaran bahwa umat islam adalah agama yang intoleran. Din juga meminta kepada semua pihak yang terlibat, baik sutradara maupun produser dan sponsornya untuk meminta maaf.Din menilai, narasi dalam video itu keliru dan rancu, karena justru umat Islamlah yang sangat toleran dan membela kemajemukan Indonesia. Din juga menyesalkan keterlibatan Polri dalam pembuatan atau penyebaran video/film itu. Dia mengaku mempertanyakan kresibilitas polisi sebagai aparat penegak hukum, namun justru membantu hal yang berpotensi mengganggu keamanan.
  • Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid sangat menyayangkan film tersebut bisa memenangkan Festival Film Polisi 2017. Film yang kemudian ditayangkan sehari sebelum Idul Fitri pada melalui media sosial Divisi Humas Polri ini kemudian menjadi polemik baru. Karena faktanya pesan yang ditangkap umat Islam dari film bukan pesan toleransi yang diterima. Tapi justru memojokkan umat Islam. Mencitraburukkan umat Islam dan justru membuat umat Islam menjadi tidak mudah diterima oleh warga yang lain, seolah umat Islam intoleran. Karena itu Hidayat menilai, sikap yang paling baik dari polisi, bukan hanya menarik penayangan film ini, tapi juga perlu meninjau ulang pembuat film ini sebagai pemenang. Kemudian harus diusut siapa yang sebenarnya mempromosikan film ini di media sosial oleh humas Polri.
  • Suara lebih keras keluar dari tokoh Oslam yang lain kali ini dari dewan pakar ICMI. Dewan Pakar ICMI Anton Tabah Digdoyo menilai film berjudul “Aku Adalah Kau Yang Lain” merupakan bentuk fitnah terhadap Islam. Anton menilai Polri seharusnya tidak menayangkan film tersebut karena bertentangan dengan fakta. Anton mengatakan seharus Polri tidak menayangkan film seperti itu, karena Indonesia telah sepakat memilih berdemokrasi pancasila berdasar ke Tuhan Yang Maha Esa yang artinya berkebebasan dalam koridor ajaran agama.
  • Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil memahami, dibuatnya film pendek berjudul “Kau adalah Aku yang Lain” bertujuan baik yakni ingin mempertontonkan peran polisi dalam menjembatani perbedaan yang terjadi di masyarakat. “Mungkin maksudnya bagus, ingin memperlihatkan peran dan fungsi polisi dalam menjembatani perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat,” kata Nasir seperti silansir Republika.co.id, Kamis (29/6). Namun demikian, menurutnya setting film tersebut malah mempertontonkan kekonyolan. “Setting film tersebut sangat konyol dimana menampilkan umat Islam dan umat Kristen. Seolah-olah ajaran Islam itu tidak toleran. Nasir kemudian berpendapat, film tersebut sangat menyudutkan Islam dan umatnya karena ditampilkan intoleran. Bahkan, menurutnya sangat wajar jika film tersebut mengundang reaksi dan kecaman dari masyarakat dan sejumlah tokoh umat Islam “Jelas film itu sangat menyudutkan Islam dan umatnya karena ditampilkan intoleran. Wajar kalau kemudian menimbulkan reaksi dan kecaman dari masyarakat dan sejumlah tokoh umat Islam,” ujar Nasir.Nasir kemudian berpendapat, film tersebut sangat menyudutkan Islam dan umatnya karena ditampilkan intoleran. Bahkan, menurutnya sangat wajar jika film tersebut mengundang reaksi dan kecaman dari masyarakat dan sejumlah tokoh umat Islam “Jelas film itu sangat menyudutkan Islam dan umatnya karena ditampilkan intoleran. Wajar kalau kemudian menimbulkan reaksi dan kecaman dari masyarakat dan sejumlah tokoh umat Islam,” ujar Nasir. Film Kau adalah Aku yang Lain menjadi pemenang dalam festival film pendek yang digagas Mabes Polri atau Police Movie Festival IV 2017. Film ini diunggah ke Youtube kemudian link-nya dibagikan melalui akun Facebook dan Twitter Divisi Humas Polri pada hari Kamis, (23/6) lalu. Selanjutnya, film ini menjadi kontroversi di media sosial. Sebagian warganet mengapresiasi film itu, tapi banyak juga yang menilai isi film ini mendiskreditkan dan menyudutkan Islam. Youtube pun memutuskan menghapus video film tersebut dari lamannya. 
  • Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel menyoroti empat hal terkait kontroversi film tersebut, yakni isi film, momentum penayangan, pengunggah, dan penghargaan. Menurut Reza, penayangannya pada momen Idul Fitri, yang merupakan hari raya umat Islam, memperburuk isi film tersebut. Film yang dipublikasikan lewat akun media sosial resmi Polri ini menyabet juara pertama Police Movie Festival. “Percampuran isi, momen, pengunggah, dan trofi itu memperlihatkan kurangnya sensitivitas polisi dalam sejumlah kerjanya belakangan ini,” kata Reza, kepada Republika.co.id, Kamis (29/6). Sikap Polri itu dipandang sebagai penyebab munculnya langkah-langkah penegakan hukum yang diskriminatif dan melukai hati kalangan masyarakat tertentu. Reza berharap polisi bisa lebih matang dan peka dalam membawa diri di tengah kompleksitas sosial. Reza pun membandingkan dengan perilaku Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai banyak kalangan lebih lihai merebut hati publik. TNI justru dirasa lebih menenteramkan dan mengayomi masyarakat. Ia menyebut penayangan film “Kau adalah Aku yang Lain” membuat institusi kepolisian kehilangan kepercayaan masyarakat. “Amunisi utama polisi sesungguhnya adalah kepercayaan masyarakat. Bukan senjata api, teknologi canggih untuk melacak penjahat, maupun keterampilan bela diri. Apesnya, kepercayaan itulah yang saat ini terkesan sedang diunggis bahkan oleh institusi kepolisian sendiri,” kata Reza Indragiri. Reza mengungkapkan, situasi ini menjadi momentum bagi Polri untuk menata strategi kehumasannya. Polisi harus menjadi agen perubahan sosial yang proaktif dan santun. Polisi tidak boleh diskriminatif dan tebang pilih dalam penegakan hukum. Menurutnya, pendekatan komunikasi polisi berpengaruh dalam pergaulan masyarakat. Peserta Community Policing Development Program, Jepang ini meminta Polri untuk meminta maaf karena telah secara kurang arif mengabaikan ekses dari konten film tersebut, di balik keinginan untuk menyemaikan sikap toleransi dan kebhinekaan. “Konkretnya, betapa luhurnya jika Polri meminta maaf kepada masyarakat luas, teristimewa kepada komunitas yang di dalam film “Kau adalah Aku yang Lain” telah difiksikan secara vulgar sebagai kaum penindas
  • Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simajuntak mengatakan, video karya Anto Galon menunjukkan rendahnya kualitas literasi toleransi si pembuat dan juri serta arat kepolisian. Pesan toleransi dalam video berdurasi tujuh menit itu, kata Dahnil perlu ditingkatkan lagi agar pesan toleransinya dapat lebih autentik. Melalui video tersebut, lanjut Dahnil, Polri justru terkesan memperkuat stigmatisasi memprovokasi dan bersikap intoleran. Dia juga mengaku sedih dengan penggambaran umat muslim yang ditampilkan dalam video yang berjudul ‘Kau adalah Aku yang lain’. Terkait prinsip toleransi dan berpancasila, Dahnil menganggap pihak yang perlu mengkaji ulang adalah elit politik dan aparatur negara, bukan rakyat. Rakyat, kata dia, telah memiliki toleransi yang otentik dan tertanam dalam nadi dan jiwa, bukan berdasar pada komoditi politik atau ekonomi.

KEREN, Kapolda NTB Katakan Revolusi Mental adalah Shalat Tepat Waktu


KEREN, Kapolda NTB Katakan Revolusi Mental adalah Shalat Tepat Waktu

Sejak dimulainya masa pemeritahan Presiden Joko Widodo,  “revolusi mental”adalah jargon yang sering ditwriakkan sejak masa kampanye saat pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Seluruh jajaran pemerintahan kini-pun menggunakan ungkapan ini sebagai kalimat motivasi yang bertujuan untuk pembenahan yang terpampang pada spanduk-spanduk atau tema-tema sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi tampaknya penjabaran secara rinci dalam kehidupan sehari hari Revolusi Mental masih belum rinci dan terkesan hanya slogan. Tetapi hal yang berbeda dan membanggakan unat Islam saat Kapolda NTB Brigjen Pol Drs, Umar Septono SH, MH, Revolusi mental berarti mengharuskan setiap polisi yang ada dibawah garis komando Polda NTB untuk mulai membenahi ibadah mereka terutama solat di awal waktu bagi personil yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama lain tentu saja menyesuaikan dengan ajarannya masing-masing.

Menurut Kapolda, revolusi mental harus dimulai dari solat di awal waktu, memenuhi panggilanNya tanpa menunda-nunda atau mengenal hambatan oleh sesuatu dan siapapun. “kalau dipanggil oleh Tuhan saja kita masih sering menunda tanpa alasan yang dibolehkan, bagaimana mungkin kita bisa membenahi mental kita untuk mau berbuat dan melayani kepada sesama manusia?” ujar Brigjen Pol Drs, Umar Septono.

Bahkan dalam sebuah ungkapan yang pernah disampaikan kepada para anggotanya, jenderal bintang satu ini dengan tegas mengatakan untuk jangan pernah mengambil hak-hak Allah. Yang dimaksud dengan hak Allah tersebut salah satunya adalah waktu yang memang semestinya adalah merupakan milikNya, terutama saat adzan telah tiba. 

“Ketika adzan sudah dikumandangkan, maka hendaklah kita menghentikan segala aktifitas duniawi untuk segera memenuhi panggilannya, karena tujuan utama penciptaan manusia adalah ibadah” kata Kapolda.

Dalam konsep pikiran sang jenderal, revolusi mental bukanlah hanya merupakan selogan yang kemudian itu ditempel pada spanduk himbauan ataupun tema kegiatan semata, namun harus lebih kepada aspek implementasi, sehingga memang dapat berpengaruh langsung di dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya harus menjadi contoh bagi bawahan saya dalam segala hal, jadi saya maknai betul ibadah sebagai motivasi tertinggi setiap anggota saya untuk berbuat dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati” lanjutnya.

Ikhlas adalah perumpamaan yang paling tepat untuk menggambarkan ungkapan Kapolda tersebut. Sehingga apapun yang dilakukan dan hasil yang dicapai, segalanya dipasrahkan kepada Tuhan, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia.

Sebetulnya sederhana, tambah Kapolda, Hal paling pertama yang akan diperiksa nanti disaat manusia sudah mati adalah solat, jadi itulah yang seharusnya lebih pertama dan utama diperbaiki. 

“Sudah jelas, solat itu mencegah daripada perbuatan mungkar dan merupakan amalan yang paling pertama diperiksa selain disitu ada latihan kedisiplinan waktu dan loyalitas serta kepatuhan dalam melaksanakan perintahNya. Jadi kalau mau merevolusi mental, maka hendaklah dimulai dengan membenahi solat yang dilakukan pada awal waktu” pungkasnya. 


sumber : kicknews.today

​NU DAN STRATEGI KAUM LIBERAL

​NU DAN STRATEGI KAUM LIBERAL

Ainul Yaqin, Sekum MUI Jatim

Wacana liberalisme Islam yang diperkenalkan ke lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) telah direspon sangat baik oleh sebagian generasi mudanya. Fenomena inilah yang oleh Shonhadji Sholeh (2004) diidentifikasikan sebagai fenomena lompatan pemikiran kaum nahdliyin dari tradisionalisme menuju postradisionalisme. Berbeda dengan generasi mudanya, di kalangan generasi tua NU, liberalisme Islam dianggap sebagai penyimpangan yang harus diluruskan. Bahkan pada muktamar NU di Boyolali sempat muncul usulan agar kepengurusan NU bersama organisasi-organisasi di bawahnya dibebaskan dari pengaruh orang-orang yang berhaluan liberal. Menyadari kenyataan tersebut, tak pelak lagi para aktivis liberal merasa perlu membuat strategi baru yang lebih halus, karena strategi lama yang terlalu menyolok bisa kontraproduktif bagi gerakan liberalisme sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, akhir-akhir ini beberapa aktivis liberal menggulirkan isu wahabisasi. Isu wahabisasi ini ditujukan kepada setiap upaya yang dilakukan oleh siapa saja atau kelompok Islam apa saja yang mempunyai faham berseberangan dengan  faham liberalisme. 

Menurut tengarah para aktivis liberal, kelompok-kelompok tersebut adalah para aktivis wahabisme atau setidaknya terpengaruh oleh  ide wahabisme. Bahkan dalam kasus kontroversi RUU APP pun kelompok yang pro terhadap RUU APP ditengarahi sebagai wahabian. 
 Abdul Moqsith Ghazali misalnya dalam tulisannya di http://www.wahidinstitute.org mengatakan bahwa gerakan untuk mewahabikan umat Islam di Indonesia sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahkan tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tetapi juga telah masuk ke desa-desa  yang dimotori oleh para aktivis wahabisme. Moqsith juga menyebutkan banyak tokoh Wahabi Timur Tengah yang pikirannya mempunyai pengaruh kuat terhadap aktivis Islam di Indonesia, yang salah satunya adalah Abdul Qadir Zallum (yang benar Abdul Qadim Zallum pen.). Syeikh Abdul Qodim Zallum pemimpin Hizbut Tahrir di Yordania dituduh sebagai Wahabi didasarkan atas kritiknya terhadap faham demokrasi sebagai faham yang tidak sejalan dengan Islam.

 Di tempat lain, M. Mas’ud Adnan wakil ketua Balitbang  PW NU Jatim (Jawa Pos; 28/03/06) menengarahi bahwa beberapa kiyai di NU telah terpengaruh gerakan wahabisasi. Hal ini disimpulkan dari fakta bahwa PB NU secara resmi ikut mendukung pengesahan terhadap RUU APP serta  adanya keterlibatan beberapa kiyai NU dalam Dewan Imamah Nusantara (DIN). Menurut Mas’ud, keterjebakan beberapa kiyai dalam perangkap gerakan wahabisasi dikarenakan tiga hal antara lain; melemahnya internalisasi nilai-nilai Aswaja, kepentingan aliansi politik yang didasari atas kesamaan visi pragmatis, dan adanya beberapa kiyai NU yang mempunyai latar belakang studi di Saudi Arabia tetapi tidak melalui studi akademik sampai S2 atau S3 sehingga sedikit banyak terpengaruh pada faham Wahabi. Cara pandang Mas’ud menengarahi adanya wahabisasi ini sedikit banyak karena ia terpengaruh dengan opini para aktivis liberal.

 Selain menggulirkan isu wahabisasi, dalam waktu yang bersamaan para aktivis liberal juga gencar melakukan upaya pembelokan makna terhadap idiom-idiom yang biasa digunakan di NU seperti idiom kembali ke khitthah 26, idiom tawassuth, tawazun, dan tasamuh. Idiom kembali ke khitthah NU 26 pada dasarnya mempunyai makna mengembalikan NU pada arah perjuangan semula yaitu menjadi jam’iyah yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan dan keagaamaan (jam’iyyah diniyyah wa ijtima’iyyah). Konsep ini lahir dari adanya kesadaran bahwa NU selama ini telah terlibat terlalu jauh dalam politik praktis sehingga melupakan perannya yang utama sebagai organisasi dakwah.  Para aktivis liberal membelokkan pengertian kembali ke khitthah dengan membuat tafsiran baru yaitu mengembalikan NU pada dakwah kultural. Istilah dakwah kultural telah dipertentangkan dengan istilah dakwah struktural, dengan suatu pengertian bahwa dakwah struktural adalah upaya formalisasi agama (syari’at), maka sebaliknya dakwah kultural berarti menolak formalisasi. 

Pembelokan serupa dilakukan pula terhadap konsep tawassuth, tasamuh, dan tawazun. Ke tiga istilah tersebut sebenarnya merupakan istilah untuk mensifati teologi ahli sunnah atau Asyariyah yang dianut oleh NU yang merupakan konsep teologi tengah-tengah antara rasionalisme qadariyah dan antropomorfisme jabariyah. Menurut KH Ahmad Siddiq tawassuth (yang di dalamnya mencakup tawazun) meliputi bidang aqidah, syari’ah dan akhlaq, serta bidang lain seperti mu’asyarah antar golongan, bidang kehidupan bernegara dan bidang kebudayaan (KH Ahmad Siddiq, Khithah nahdliyyah, 2005: h. 63-67). Di bidang aqidah misalnya, tawassuth menurut KH Ahmad Siddiq adalah sikap mendudukkan secara proporsional antara dalil aqli dan naqli, dengan menempatkan dalil aqli di bawah dalil naqli serta berusaha sekuat tenaga memurnikan aqidah dari pengaruh faham luar Islam (KH Ahmad Siddiq, 2005: h. 63). Sedangkan tawassuth di bidang kehidupan bernegara antara lain sikap menempatkan pemerintah yang sah pada kedudukan yang terhormat dan ditaati sepanjang tidak menyeleweng atau memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah (KH Ahmad Siddiq, 2005: h. 66).   Para aktivis liberal telah menggeser makna idiom tawasssuth dan tawaazun sebagai sikap netral, artinya menolak terhadap upaya formalisasi syari’at Islam secara konstitusional sekalipun, karena formalisasi syari’at adalah sikap yang tidak netral atau ekstrim ke kanan. 

Model penafsiran seperti di atas antara lain terlihat dari tulisan Mas’ud Adnan mengomentari dukungan PB NU terhadap RUU APP (Jawa Pos: 28/03/06). Menurutnya NU yang berwatak tawassuth, tasamuh, dan tawazun lebih pas memilih solusi partikelir dari pada menjadi stempel kelompok Islam formalis. Serupa dengan itu Gus Dur juga secara tegas mengatakan bahwa KH Hasyim Asy’ari adalah orang yang tidak setuju dengan formalisasi agama. (Jawa Pos: 7/04/06 )

 Tuduhan bahwa kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan aktivis liberal sebagai Wahabian terlalu digeneralisasi. Memang diakui bahwa kelompok Wahabi seperti kelompok Salafi merupakan salah satu kelompok yang selama ini berseberangan dengan kelompok liberal, tetapi menuduh semua yang berseberangan dengan kelompok liberal sebagai wahabi jelas merupakan generalisasi yang dipaksakan dan tidak sesuai dengan fakta. 

Tuduhan terhadap Syeikh Abdul Qodim Zallum sebagai wahabi misalnya, jelas tidak berdasar. Abdul Qodim Zallum merupakan tokoh yang banyak mengkritisi gerakan Wahabi. Dalam bukunya Kaifa Hudimat al-Khilafah, Syeikh Zallum mengkritik keras peran gerakan Wahabi yang terlibat dalam konspirasi meruntuhkan kekhilafahan Usmaniyah di Turki. Di pihak lain kelompok Wahabi menuduh Hizbut Tahrir yang merupakan organisasi yang dipimpin oleh Syeikh Abdul Qodim Zallum sebagai neo muktazilah yang sesat. 

Demikian pula, tuduhan terhadap beberapa kiyai NU yang nyantri di Saudi Arabia terpengaruh Wahabi juga tidak berdasar. Banyak kiyai NU yang kritis terhadap kelompok liberal mempunyai latar belakang studi di Saudi Arabia, tetapi mereka tidak belajar pada ulama Wahabi. Di antara mereka banyak yang belajar pada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ustadz Luthfi Basori misalnya, seorang kiyai muda NU asal Malang yang kritis terhadap liberal adalah murid beliau. Demikian pula tokoh FPI Habib Abdurrahman Bahlega Assegaf Pasuruan dan anggota Dewan Imamah Nusantara Habib Thohir Al-Kaff serta K.H. Najih Maimun juga murid beliau. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki adalah seorang ulama Saudi yang pendapatnya sering berseberangan dengan para ulama Wahabi. Bahkan beliau pernah divonis sebagai ulama sesat oleh tokoh-tokoh wahabi.  Abdullah bin Sulaiman bin Mani’ seorang ulama wahabi dalam bukunya Khiwar maa Al Maliki secara kasar menuduh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki sebagai penyebar bid’ah dan syirik. Bahkan Dewan Hai’ah Kibar al-Ulama al-Saudiyyah yang merupakan forum ulama Wahabi telah merekomendasikan agar beliau dicekal tidak boleh mengajar di Masjid al-Haram. 

 Istilah Wahabi sendiri adalah sebutan dari orang-orang di luar Wahabi terhadap para pengikut ajaran Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka sendiri mengklaim sebagai penerus kaum salaf karena itu mereka lebih suka menyebut dirinya sebagai salafy. Sepak terjang gerakan Wahabi yang spesifik adalah membersihkan hal-hal yang menurut mereka merusak kemurnian ajaran Islam yakni masalah bid’ah, syirik, dan khurafat. Namun pada praktiknya gerakan Wahabi terjebak pada generalisasi sehingga menganggap semua yang tidak ada di masa Nabi Saw sebagai bid’ah yang harus diberantas. Maka, dalam banyak hal mereka mudah memvonis kelompok lain sesat, padahal yang dimasalahkan masih dalam kawasan furu’iyah ijtihadiyah.

Adanya isu wahabisasi yang digeneralisasi mengesankan akal-akalan saja dari aktivis liberal. Dipilihnya isu wahabisasi dimaksudkan untuk membangkitkan sentimen lama kaum Nahdliyin karena sebagaimana diketahui, NU pernah mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap gerakan Wahabi. Bahkan latar belakang berdirinya NU yang merupakan kelanjutan dari Komite Hejaz adalah untuk menyikapi gerakan Wahabi. Para aktivis liberal sengaja menyulut sentimen lama dengan harapan warga NU bisa disekat dari kelompok-kelompok yang menolak ide liberal. Dengan isu wahabisasi diharapkan warga NU menjadi curiga dan waspada terhadap kelompok-kelompok yang menolak ide liberal dan sebaliknya menjadi tidak kritis terhadap ide-ide kelompok liberal sendiri, sehingga dalam kesempatan ini tanpa disadari ide-ide liberalisme dapat diterima.

Misi utama yang dibawa oleh para aktivis liberal adalah mensosialisaikan faham sekularisme. Dalam berbagai kesempatan para aktivis liberal  senantiasa menyampaikan misi ini. Penolakannya terhadap RUU APP pun dilakukan karena misi ini. Kaum liberal memandang bahwa RUU APP terlampau jauh mengatur masalah moralitas yang dalam pandangannya yang sekuler, hal tersebut merupakan wilayah privat (masalah yang bersifat pribadi). Dikotomi privat dan publik inilah merupakan ciri dari faham sekularisme.

Berbagai upaya yang dilakukan mulai dari pengguliran isu wahabisasi, pembelokan makna khitthah NU, penggunaan idiom dakwah kultural yang dimaknai sebagai penolakan atas formalisasi, demikian pula pembelokan makna tasamuh, tawaazun, dan tawassuth, dapat dibaca sebagai strategi mensosialisasikan faham sekular khususnya yang terhadap warga NU. 

Padahal NU sejak kelahirannya tidak berfaham sekuler dan tidak pula anti formalisasi. Khitthah NU yang sebenarnya, tidak pernah memisahkan antara dakwah kultural dan struktural. KH Ahmad Siddiq mantan Rais Am PB NU, bahkan telah mewanti-wanti tehadap bahaya yang akan mengancam kemurnian ajaran Islam yang salah satunya adalah faham sekularisme (KH. Ahmad Siddiq, 2005; hal 39-45). Bahkan, secara tidak langsung NU memandang formalisasi syari’at menjadi sebuah tujuan yang akan dicapai,  karena tujuan perjuangan NU adalah izzul Islam wal Muslimin yang menurut KH Ahmad Siddiq diartikan sebagai berlakunya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan (yang sudah barang tentu mencakup bidang politik, hukum dan kenegaraan) (KH Ahmad Siddiq, 2005; h. 104). Hanya saja yang ditempuh NU dalam melakukan upaya formalisasi bukanlah cara-cara paksaan dan kekerasan, tetapi menggunakan cara gradual, konstitusional, yang lebih mengarah pada penyadaran. Da’wah Islam adalah mengajak dengan simpatik bukan memaksa. Karena itu pula, sepak terjang NU senantiasa berpegang pada kaidah fiqhiyah seperti maa laa yudraku kulluh la yutraku kulluh (apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian meninggalkan semua) dan kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al- mashalih (menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan).

Sejarah NU dapat menjadi bukti bahwa sejak kelahirannya NU justru merupakan organisasi yang concern pada perjuangan penegakan syari’at Islam baik secara substansial maupun formal. Keputusan bahtsul masail pada Muktamar NU ke 11 di Banjarmasin tanggal 9 Juni 1936 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1355 H menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun telah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama Negara Islam tetap selamanya. (lihat Solusi Hukum Islam; Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU 1926 – 2004 M hal 187). Keputusan ini dibuat sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan, yang merupakan cita-cita dan harapan yang akan mewarnai dalam perjuangan di masa berikutnya. 

Menjelang kemerdekaan tepatnya tanggal 22 Juni 1945 sebuah tim kecil yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berhasil membuat draft Preambule (pembukaan) UUD 1945 yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta.  Tim kecil ini dinamakan Panitia Sembilan, karena beranggotakan sembilan orang yaitu: Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid Hasyim, H. Agus Salim,  dan Mr. AA. Maramis. Hal yang telah banyak diketahui, pada Piagam Jakarta ini sila pertama dasar negara dirumuskan dengan kalimat ‘Ketuhanan Dengan Menjalankan Kewajiban Syari’at Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya’. 

Tidak seperti yang disangkakan orang, Piagam Jakarta ini merupakan keputusan resmi karena dihasilkan oleh sebuah lembaga resmi, dan merupakan keputusan yang bersifat kompromistis kendatipun dalam sekala kecil, karena dalam keanggotaan lembaga ini juga melibatkan unsur tokoh Nasionalis (Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo), unsur tokoh Islam (Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid Hasyim, H. Agus Salim), dan unsur non Islam (Mr. AA. Maramis). Dalam hal ini Soekarno menyatakan:

Panitia kecil penyelidik usul-usul  berkeyakinan bahwa inilah Preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokutirsu Zyumbi Tyoosakai. 

Rumusan Piagam Jakarta ini setelah dibawa pada rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 memperoleh tanggapan yang berbeda-beda dari anggota BPUPKI. Pada rapat tersebut, baik di kalangan Islam maupun Kristen masih ada yang mempermasalahkan rumusan ini. Dari kelompok Islam masih ada yang menganggap rumusan ini kurang tajam mewakili Islam sebagai unsur mayoritas. Golongan Islam sebenarnya menuntut lebih dari itu, yakni negara berdasarkan syari’at Islam. Termasuk di sini kebanyakan para ulama yang tergabung dalam organisasi NU, karena sejak awal mereka berpandangan bahwa wilayah Indonsia adalah Darul Islam. Di sisi lain di kalangan Kristen ada yang mempersoalkan keberadaan tujuh kata (dengan menjalankan kewajiban syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya). Latuharhary dari Maluku kendati tidak secara tegas mewakili unsur Kristen, menyatakan bahwa jika kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya diterapkan maka mereka harus meninggalkan hukum adat yang telah diterapkan selama ini, seperti di Minangkabau dan Maluku.  Ia mencontohkan pada hak pewarisan tanah di Maluku, jika syari’at Islam diterapkan anak yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan warisan. Latuharhary mempertegas; “jadi kalimat semacaam ini dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adat istiadat”.

Menghadapi pro kontra terkait dengan Piagam Jakarta ini, para anggota panitia sembilan yang menyadari bahwa rumusan Piagam Jakarta merupakan keputusan kompromistis, berusaha memberikan penjelasan kepada para peserta sidang BPUPKI. Haji Agus Salim yang berasal dari Minangkabau menyikapi pernyataan Latuharharay mencoba memberikan membantah dengan menyampaikan pernyataan bahwa bagi umat Islam kewajiban menjalankan syari’at berlaku kapanpun biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia.

KH Abdul Wachid Hasyim yang merupakan tokoh NU yang juga ayah Gus Dur, menyikapi penolakan Latuharhary tersebut menyampaikan tanggapannya bahwa rumusan Piagam Jakarta tidak akan menimbulkan masalah seperti yang dikhawatirkan. Bahkan secara tegas  KH Abdul Wachid Hasyim menyatakan; 

“Jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan masih terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berfikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan kepada saya apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini”. 

Rumusan Piagam Jakarta ini pun akhirnya disepakati sebagai rumusan Preambule (pembukaan) UUD 1945. Pada rapat-rapat BPUPKI berikutnya dibahas rumusan pasal demi pasal UUD 1945.  Pada rapat BPUPKI tanggal 13 Juli 1945 KH A Wachid Hasyim mengusulkan rumusan agar Presiden Indonesia adalah orang Indonesia Asli dan beragama Islam.  Usulan ini merupakan usulan beliau yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari draf naskah UUD 1945 yang disepakati. Disamping itu, KH Abdul Wahid Hasyim juga mengusulkan perubahan atas draf pasal 29 agar diubah menjadi “Agama Negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Usulan KHA Wachid Hasyim ini didukung oleh Soekiman.  Tetapi, Haji Agus Salim memberi catatan bahwa usulan ini bisa mementahkan kesepakaatan yang telah dibuat antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Usul ini pun akhirnya kandas. 

Masih berkaitan dengan sidang BPUPKI, pada sidang tanggal 15 Juli 1945 kembali muncul perdebatan panas. KH Masjkoer yang juga tokoh NU menyampaikan usulan pasal 28 yang menyatakan bahwa agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam. Senada dengan itu, Ki Bagoes Hadikoesoemo tokoh Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Islam mengandung idiologi negara, karena itu tidak bisa negara dipisahkan dari Islam.

Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 yakni pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, kaum Kristen ternyata membuat strategi mengejutkan, disaat suasana yang genting ini mereka melakukan tekanan-tekanan dan ultimatum agar semua kesepakatan yang ada di rapat-rapat BPUPKI khususnya yang ada hubungannya dengan dasar negara dibatalkan, jika tidak mereka akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini merupakan cara-cara yang tidak demokratis, karena dimunculkan saat kondisi genting, sementara disaat sebelumnya mereka ikut menyepakati. Ini adalah benih-benih tirani minoritas. Namun demi keutuhan NKRI dan karena kecintaannya pada kemerdekaan yang telah diperjuangkan selama ratusan tahun, akhirnya para tokoh Islam menerima tekanan itu. Di sinilah dapat difahami bahwa keputusan ini merupakan hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa Indonesia. Betapa besarnya jiwa para pemimpin-pemimpin Islam ketika itu, mereka telah bersusah payah merumuskan gagasan yang begitu baik dan sudah melalui cara-cara kompromistis, namun kemudian dimentahkan secara sefihak. Tapi anehnya pada perjalanan berikutnya yang dituduh menggoyang keutuhan NKRI adalah umat Islam. Umat Islam selalu dipojokkan, dikuyo-kuyo, dicurigai sebagai warga yang tidak loyal pada NKRI, bukankah ini pemutarbalikan sejarah? Andai saja para pemimpin Islam ketika itu ngotot mempertahankan pendiriannya tentu kenyataan bisa berjalan lain.

Dalam hal ini KH Saifuddin Zuhri yang juga tokoh NU berkomentar:

Dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu boleh dibilang tidak diributkan oleh Umat Islam demi memelihara persatuan dan demi ketahanan perjuangan dalam revolusi Bangsa Indonesia, althans untuk menjaga kekompakan seluruh potensi nasional mempertahan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang baru berusia 1 hari. Apakah ini bukan suatu toleransi terbesar dari Umat Islam Indonesia? Jika pada saat tanggal 18 Agustus 1945 yaitu tatkala UUD 1945 disahkan Umat Islam ngotot mempertahankan 7 kata-kata dalam Piagam Jakarta, barangkali sejarah akan menjadi lain. Tetapi segalanya telah terjadi. Umat Islam hanya mengharapkan prospek-prospek di masa depan, semoga segalanya akan menjadi hikmah” (KH Saifuddin Zuhri, 1982; hal 51-52) 

Satu hal yang menjadi catatan di sini adalah konsistensi tokoh-tokoh NU dalam memperjuangkan eksistensi syari’at Islam yang tidak diragukan. Khususnya KHA Wachid Hasyim, beliau sangat concern memperjuangkan eksistensi syari’at Islam. Beliau bukanlah kontra formalisasi seperti yang ingin dicitrakan oleh orang-orang liberal akhir-akhir ini. Bahkan rumusan Pancasila yang sangat bernuansa Islam tidak lepas dari peran tokoh-tokoh Islam yang masuk dalam panitia sembilan termasuk di antaranya KH A. Wachid Hasyim.  Rumusan Pancasila yang ada saat ini adalah berasal dari rumusan Piagam Jakarta, hanya ada perubahan pada sila pertama yang semula berbunyi: Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini bisa dikatakan sangat bernuansa Islam. Misalnya sila ke-dua terdapat kata ‘adil dan beradab’. Kosa kata adil dan beradab adalah berasal dari bahasa Arab dan merupakan idiom Islam. Demikian pula sila ke-empat terdapat kata ‘hikmah kebijaksanaan’ yang juga kosa kata yang berasal dari Islam. Rumusan ini berbeda dengan rumusan yang pertama kali diajukan oleh Ir Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yaitu: (1) Kebangsan Indonesia; (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; (3) Mufakat atau Demokrasi; (4) Kesejahteraan Sosial; (5) Ketuhanan. 

Sikap NU terkait dengan eksistensi syari’at Islam selanjutnya dapat dicermati keputusan bahtsul masa’il pada Muktamar NU ke 20 di Surabaya 8-13 September 1954 yang menyatakan bahwa keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas yang mengukuhkan pemerintah Soekarno sebagai waliyy al-amri al-dlarui bi al-syaukah (pemegang kekuasaan temporer yang defakto berkuasa) adalah sah (lihat Solusi Hukum Islam, hal 285). Adanya pengukuhan ini merupakan kebutuhan syar’i yang terkait dengan masalah perwalian pernikahan khususnya wali hakim, di mana hanya sah apabila diangkat oleh pemerintah yang sah pula secara syari’i.  Dalam kasus ini pemerintah Soekarno dalam batas-batas tertentu masih dapat ditolelir sebagai pemerintah yang sah secara syari’i karena masih memberikan kebebasan bagi orang Islam untuk menjalankan syari’at. Namun, karena sifatnya yang belum kaffah (totaliter) maka dikatakan al-dlaruri.

Penggunaan kata al-dlaruri (mendesak/temporer) yang disifatkan pada kata walyy al-amri menunjukkan adanya pengakuan bahwa proses perjuangan menegakkan syari’at belum selesai. Maka upaya menuju ke arah yang lebih sempurna masih terus dilakukan. Hal ini dapat dicermati dari sepak terjang NU pada masa-masa berikutnya, antara lain keterlibatan para pemimpin NU dalam Majelis Konstituante antara tahun 1956 – 1959,  perjuangan NU dipimpin KH Bisri Syansuri melalui fraksi PPP menggolkan UU Perkawinan serta menolak penetapan aliran kepercayaan untuk disejajarkan dengan agama, demikian pula keterlibatan tokoh-tokoh NU dalam pengusulan UU Peradilan Agama, serta perumusan kompilasi hukum Islam.

Akhirnya patut ditegaskan bahwa berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh aktivis liberal tidak lebih hanya merupakan akal-akalan yang perlu dicermati secara kritis. Umat Islam utamanya warga NU perlu hati-hati jangan sampai tergiring dengan opini-opini yang menyesatkan seperti ini.

 

Tujuan Dan Keanggotaan Hisbut Tahrir

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir berjuang bagi kesatuan dan persatuan kaum Muslimin di bawah bendera Lailahaillallah Muhammadurrasulullah,

Tujuan Dan Keanggotaan Hiszut Tahrir

TUJUAN HIZBUT TAHRIR

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan:

  • (1) melangsungkan kembali kehidupan Islam
  • (2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dâr al-Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan dawlah Islam. Dawlah ini adalah dawlah-khilâfah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.
  • Di samping itu, aktivitas Hizbut Tahrir dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negaranegara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Hizbut Tahrir juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di dunia—sebagaimana yang telah terjadi pada masa silam; sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam

Keanggotaan Hizbut Tahrir

  • Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan dan dari suku apapun. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang lagi ras-ras kebangsaan, warna kulit, maupun mazhab-mazhab mereka.
  • Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam. Para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam, kematangan mereka dalam penguasaan ide-ide (Islam) yang diemban oleh Hizbut Tahrir, serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia terlibat secara intens dengan Hizb; berinteraksi langsung dengan dakwah bersama Hizb; serta mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizb. Dengan kata lain, ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan tsaqâfah (ide-ide) Hizb yang sepenuhnya diambil dari dari akidah ini. Halaqah-halaqah atau pembinaan wanita di dalam tubuh Hizbut Tahrir terpisah deri halaqah-halaqah pria. Yang memimpin halaqah-halaqah wanita adalah para suami, para muhrimnya, atau sesama wanita itu sendiri .

Keharusan Berdirinya Hizbut Tahrir dan Partai Politik Menurut Syariat

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir berjuang bagi kesatuan dan persatuan kaum Muslimin di bawah bendera Lailahaillallah Muhammadurrasulullah, 

Keharusan Berdirinya Hizbut Tahrir dan Partai Politik Menurut Syariat

Berdirinya Hizbut Tahrir, sebagaimana telah disebutkan, adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT dalam QS.Ali Imran, “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat.” Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah telah memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada suatu jamaah (kelompok) yang terorganisasi. Kelompok ini memiliki dua tugas: (1) mengajak pada al-Khayr, yakni mengajak pada al-Islâm; (2) memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat).

Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi di sini memang sekadar menunjukkan adanya sebuah tuntutan (thalab) dari Allah. Namun, terdapat qarînah (indikator) lain yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut—yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar—adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Kewajiban ini telah diperkuat oleh banyak ayat lain dan sejumlah hadis Rasulullah saw. Rasulullah saw., misalnya, bersabda, “Demi Zat Yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan): melaksanakan amar makruf nahi mungkar ataukah Allah benar-benar akan menimpakan siksaan dari sisi-Nya. Kemudian, setelah itu kalian berdoa, tetapi doa kalian itu tidak akan dikabulkan.” (H.R. At-Turmudzî, hadits no. 2259). Hadis di atas merupakan salah satu qarînah (indikator) yang menunjukkan bahwa thalab (tuntutan) tersebut bersifat tegas dan perintah yang terkandung di dalamnya hukumnya adalah wajib.

Jamaah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi: (1) ayat di atas telah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah; (2) ayat di atas juga telah membatasi aktivitas jamaah yang dimaksud, yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahyi munkar.

Sementara itu, aktivitas amar makruf nahi mungkar di dalamnya mencakup upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan (melaksanakan syariat Islam) dan mencegah mereka berbuat kemungkaran (melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat, misalnya, bersikap zalim, fasik, dan lain-lain). Bahkan, inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar, yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Aktivitas-aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas politik, bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting. Aktivitas politik ini merupakan ciri utama dari partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai-partai politik.

Akan tetapi, ayat tersebut di atas memberi batasan bahwa kelompok-kelompok yang terorganisasi tadi mesti berbentuk partai-partai Islam. Sebab, tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut—yakni mendakwahkan kepada Islam dan mewujudkan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan hukum-hukum Islam—tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh organisasi-organisasi dan partai-partai Islam. Partai Islam adalah partai yang berasaskan akidah Islam; partai yang mengadopsi dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum, dan solusi-solusi (atas berbagai problematika umat) yang Islami; serta partai yang tharîqah (metode) operasionalnya adalah metode Rasulullah saw.

Oleh karena itu, tidak dibolehkan organisasi-organisasi/partai-partai politik yang ada di tengah-tengah umat Islam berdiri di atas dasar selain Islam, baik dari segi fikrah (ide dasar) maupun tharîqah (metode)-nya. Hal ini, di samping karena Allah telah memerintahkan demikian, juga karena Islam adalah satu-satunya mabda’ (ideologi) yang benar dan layak di muka bumi ini. Islam adalah mabda’ yang bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat memberikan jalan pemecahan kepada manusia (atas berbagai problematikan mereka, penerj.) secara manusiawi. Oleh karena itu, Islam telah mengarahkan potensi hidup manusia—berupa gharâ’iz (nalurinaluri) dan h ajât ‘udhawiyyah (tuntutan jasmani), mengaturnya, dan mengatur pemecahannya dengan suatu tatanan yang benar; tidak mengekang dan tidak pula melepaskannya sama sekali; tidak ada saling mendominasi antara satu gharîzah (naluri) atas gharîzah (naluri) yang lain. Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Allah telah mewajibkan umat Islam agar selalu terikat dengan hukumhukum Islam secara keseluruhan, baik menyangkut hubungannya dengan Pencipta mereka, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akidah dan ibadah; menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akhlak, makanan, pakaian, dan lain-lain; ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah muamalat dan perundang-undangan. Allah juga telah mewajibkan umat Islam agar menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka, menjalankan pemerintahan Islam, serta menjadikan hukum-hukum syariat yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya sebagai konstitusi dan sistem perundang-undangan mereka. Allah berfirman : Putuskanlah perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepada kalian. (QS al-Mâ’idah [5]: 48).

Hendaklah kalian memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkan kalian dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepada kalian. (QS al-Mâ’idah [5]: 49).

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam merupakan sebuah tindakan kekufuran, sebagaimana firman-Nya: Siapa saja yang tidak memutuskan perkara (menjalankan urusan pemerintahan) berdasarkan wahyu yang telah diturunkan Allah, berarti mereka itulah orang-orang kafir. (QS al-Mâ’idah [5]: 44).

Semua mabda’ (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk di dalamnya komunisme), tidak lain merupakan ideologi-ideologi destruktif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti cacat-celanya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam dan hukumhukumnya. Oleh karena itu, upaya mengambil dan meyebarluaskannya serta dan membentuk organisasi/partai berdasarkan ideologi-ideologi tersebut adalah termasuk tindakan yang diharamkan oleh Islam. Dengan demikian, organisasi/partai umat Islam wajib berdasarkan Islam semata, baik ide maupun metodenya. Umat Islam haram membentuk organisasi/partai atas dasar kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, patriotisme, primordialisme (sektarianisme), aristokrasi, atau freemasonry. Umat Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai-partai di atas karena semuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran. Padahal Allah telah berfirman: Barangsiapa yang mencari agama (cara hidup) selain Islam, niscaya tidak akan diterima, sementara di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. (QS Ali Imran [3]: 85). Allah juga berfirman dalam ayat yang kami jadikan patokan di sini, yaitu, mengajak kepada kebaikan, yang dapat diartikan dengan mengajak pada Islam.

Sementara itu, Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang melakukan suatu amal-perbuatan yang bukan termasuk urusan kami, berarti amal-perbuatan itu tertolak.” (H.R. Muslim, hadis no. 1718). Rasulullah saw. juga bersabda, “Barangsiapa yang mengajak orang pada ashabiyah (primordialisme, sektarianisme, nasionalisme) tidaklah termasuk golongan kami.” (H.R. Abû Dâwud, hadis no. 5121). Berkaitan dengan hal di atas, upaya untuk membangkitkan umat dari kemerosotan yang dideritanya; membebaskan mereka dari ide-ide, sistem, dan hukum-hukum kufur; serta melepaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir, sesungguhnya dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan taraf berfikir mereka. Upaya riilnya adalah dengan melakukan reformasi total dan fundamental atas ide-ide dan persepsi-persepsi yang telah menyebabkan kemerosotan mereka. Setelah itu, ditanamkan di dalam benak umat ide-ide dan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Upaya demikian diharapkan dapat menciptakan perilaku umat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam.

Latar Belakang dan Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir berjuang bagi kesatuan dan persatuan kaum Muslimin di bawah bendera Lailahaillallah Muhammadurrasulullah, 

Hizbut Tahrir didirikan sebagai harokah Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami/kufur agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara barat. Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Islam warisan Rosulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yakni Khilafah Islamiyah di dunia, sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali.
Keharusan Berdirinya Partai-partai Politik Menurut Syariat

  • Berdirinya Hizbut Tahrir, sebagaimana telah disebutkan, adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT dalam QS.Ali Imran, “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat.” Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah telah memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada suatu jamaah (kelompok) yang terorganisasi. 

Kelompok ini memiliki dua tugas: 

  • (1) mengajak pada al-Khayr, yakni mengajak pada al-Islâm; 
  • (2) memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat).

Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi di sini memang sekadar menunjukkan adanya sebuah tuntutan (thalab) dari Allah. Namun, terdapat qarînah (indikator) lain yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut—yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar—adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Kewajiban ini telah diperkuat oleh banyak ayat lain dan sejumlah hadis Rasulullah saw. Rasulullah saw., misalnya, bersabda, “Demi Zat Yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan): melaksanakan amar makruf nahi mungkar ataukah Allah benar-benar akan menimpakan siksaan dari sisi-Nya. Kemudian, setelah itu kalian berdoa, tetapi doa kalian itu tidak akan dikabulkan.” (H.R. At-Turmudzî, hadits no. 2259). Hadis di atas merupakan salah satu qarînah (indikator) yang menunjukkan bahwa thalab (tuntutan) tersebut bersifat tegas dan perintah yang terkandung di dalamnya hukumnya adalah wajib.

Jamaah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi: (1) ayat di atas telah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah; (2) ayat di atas juga telah membatasi aktivitas jamaah yang dimaksud, yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahyi munkar.

Sementara itu, aktivitas amar makruf nahi mungkar di dalamnya mencakup upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan (melaksanakan syariat Islam) dan mencegah mereka berbuat kemungkaran (melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat, misalnya, bersikap zalim, fasik, dan lain-lain). Bahkan, inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar, yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Aktivitas-aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas politik, bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting. Aktivitas politik ini merupakan ciri utama dari partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai-partai politik.

Akan tetapi, ayat tersebut di atas memberi batasan bahwa kelompok-kelompok yang terorganisasi tadi mesti berbentuk partai-partai Islam. Sebab, tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut—yakni mendakwahkan kepada Islam dan mewujudkan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan hukum-hukum Islam—tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh organisasi-organisasi dan partai-partai Islam. Partai Islam adalah partai yang berasaskan akidah Islam; partai yang mengadopsi dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum, dan solusi-solusi (atas berbagai problematika umat) yang Islami; serta partai yang tharîqah (metode) operasionalnya adalah metode Rasulullah saw.

Oleh karena itu, tidak dibolehkan organisasi-organisasi/partai-partai politik yang ada di tengah-tengah umat Islam berdiri di atas dasar selain Islam, baik dari segi fikrah (ide dasar) maupun tharîqah (metode)-nya. Hal ini, di samping karena Allah telah memerintahkan demikian, juga karena Islam adalah satu-satunya mabda’ (ideologi) yang benar dan layak di muka bumi ini. Islam adalah mabda’ yang bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat memberikan jalan pemecahan kepada manusia (atas berbagai problematikan mereka, penerj.) secara manusiawi. Oleh karena itu, Islam telah mengarahkan potensi hidup manusia—berupa gharâ’iz (nalurinaluri) dan h ajât ‘udhawiyyah (tuntutan jasmani), mengaturnya, dan mengatur pemecahannya dengan suatu tatanan yang benar; tidak mengekang dan tidak pula melepaskannya sama sekali; tidak ada saling mendominasi antara satu gharîzah (naluri) atas gharîzah (naluri) yang lain. Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Allah telah mewajibkan umat Islam agar selalu terikat dengan hukumhukum Islam secara keseluruhan, baik menyangkut hubungannya dengan Pencipta mereka, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akidah dan ibadah; menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akhlak, makanan, pakaian, dan lain-lain; ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah muamalat dan perundang-undangan. Allah juga telah mewajibkan umat Islam agar menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka, menjalankan pemerintahan Islam, serta menjadikan hukum-hukum syariat yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya sebagai konstitusi dan sistem perundang-undangan mereka. Allah berfirman : Putuskanlah perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepada kalian. (QS al-Mâ’idah [5]: 48).

Hendaklah kalian memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkan kalian dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepada kalian. (QS al-Mâ’idah [5]: 49).

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam merupakan sebuah tindakan kekufuran, sebagaimana firman-Nya: Siapa saja yang tidak memutuskan perkara (menjalankan urusan pemerintahan) berdasarkan wahyu yang telah diturunkan Allah, berarti mereka itulah orang-orang kafir. (QS al-Mâ’idah [5]: 44).

Semua mabda’ (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk di dalamnya komunisme), tidak lain merupakan ideologi-ideologi destruktif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti cacat-celanya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam dan hukumhukumnya. Oleh karena itu, upaya mengambil dan meyebarluaskannya serta dan membentuk organisasi/partai berdasarkan ideologi-ideologi tersebut adalah termasuk tindakan yang diharamkan oleh Islam. Dengan demikian, organisasi/partai umat Islam wajib berdasarkan Islam semata, baik ide maupun metodenya. Umat Islam haram membentuk organisasi/partai atas dasar kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, patriotisme, primordialisme (sektarianisme), aristokrasi, atau freemasonry. Umat Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai-partai di atas karena semuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran. Padahal Allah telah berfirman: Barangsiapa yang mencari agama (cara hidup) selain Islam, niscaya tidak akan diterima, sementara di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. (QS Ali Imran [3]: 85). Allah juga berfirman dalam ayat yang kami jadikan patokan di sini, yaitu, mengajak kepada kebaikan, yang dapat diartikan dengan mengajak pada Islam.

Sementara itu, Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang melakukan suatu amal-perbuatan yang bukan termasuk urusan kami, berarti amal-perbuatan itu tertolak.” (H.R. Muslim, hadis no. 1718). Rasulullah saw. juga bersabda, “Barangsiapa yang mengajak orang pada ashabiyah (primordialisme, sektarianisme, nasionalisme) tidaklah termasuk golongan kami.” (H.R. Abû Dâwud, hadis no. 5121). Berkaitan dengan hal di atas, upaya untuk membangkitkan umat dari kemerosotan yang dideritanya; membebaskan mereka dari ide-ide, sistem, dan hukum-hukum kufur; serta melepaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir, sesungguhnya dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan taraf berfikir mereka. Upaya riilnya adalah dengan melakukan reformasi total dan fundamental atas ide-ide dan persepsi-persepsi yang telah menyebabkan kemerosotan mereka. Setelah itu, ditanamkan di dalam benak umat ide-ide dan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Upaya demikian diharapkan dapat menciptakan perilaku umat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam.

Hizbut Tahrir Sebuah Organisasi Politik Islam Internasional

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir berjuang bagi kesatuan dan persatuan kaum Muslimin di bawah bendera Lailahaillallah Muhammadurrasulullah, 

PKB, NU dan Ahok, Pengulangan Nasakom Yang Tumbang

PKB, NU dan Ahok, Pengulangan Nasakom Yang Tumbang

Teringat ketika kongsi NASAKOM digagas oleh Soekarno, NU menjadi pilar penyokong paling penting dan berdiri paling depan berhadapan dengan Islam Kepala Batu (Masyumi-Muhamadiyah) yang kemudian terancam dibubarkan oleh rezim penguasa saat itu. Kongsi ideologi Nasional, Agama dan Komunis terbukti ampuh menabalkan sebagai penguasa meski kemudian pecah dalam beberapa tahun kemudian akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI tahun 1965.

Pada awalnya NASAKOM lebih bersifat konseptual, sebagai bentuk mainstream pengembaraan intelektual Soekarno yang memang dikenal cerdik dan kaya gagasan, NASAKOM salah satunya. Yang mencoba untuk meminimalisir konflik dan persaingan tiga ideologi besar yang tumbuh dan berkembang di Indoenesia. Soekarno menulis, Partay Boedi Oetomo, National Indirsche Partiy, Partay Sarikat Islam, Perserikatan Minahasa, Patai Komunis Indoenesia dan masih banyak partai-partai lainnya …. itu masing-masing punya roch nasionalisme, roch Islamisme dan roch Marxisme adanya. Dapatkah roch-roch ini dalam politik jajahan bekerja bersama-sama menjadi satu roch yang besar, roch persatuan ? Roch Persatuan yang akan membawa kita ke-lapang ke-besaran ?

Itulah ideologi-ideologi yang dianut oleh sebagian besar pergerakan politik yang hidup dan berkembang di negeri kita, maka kita bisa melihat bahwa semua ideologi kepentingan bermuara pada tiga ideologi besar itu beserta varian yang menyertainya. Pun dengan dinamika Pilgub DKI Jakarta lusa kemarin nampak jelas kongsi ideologi kembali mengemuka meski kemudian mendapat perlawanan keras. Tetapi aroma petarungan ideologi begitu kental terlihat, dan endingnya pun tetap sama: “Islam kepala batu” ( sebutan kelompok nasakom pada Masyumi dan Muhammadiyah saat itu) yang tetap mendapat kepercayaan rakyat.

Kasat mata kita melihat jelas kemana arah dukungan politik elite NU: PKB dan PPP diberikan meski beberapa mencoba bermain di dua kaki tapi tetap saja akan terlihat dengan jelas kemana berpihak. Artinya aroma nasionalis komunis dan agama diperankan utuh dalam pilgub Jakarta Kemaren meski dengan bentuk dan format terbarukan. Dan sinergi ini menjadi bahan bincang menarik sekaligus test case peta politik menuju 2019. Ideologi pemenang dan kalah pasti berbenah dan konstelasi petarungan ideologi kian memanas. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa perang ideologi berakhir telah patah. (sp/red)

Oleh : Nurbani Yusuf, Komunitas Padhang Makhsyar, Ketua PDM Kota Wisata Batu

Sumber: sang pencerah

Dr Zakir Naik: Ahok dan Pendukungnya Munafik 

  • https://youtu.be/lgAGXOJJu2g
  • https://youtu.be/RSvUrmS3nsM
  • Wanita bernama Sofi dalam acara sesi Tanya Jawab Dr Zakir Naik di Bandung Minggu 2 April 2017, Menanyakan sebagai berikut. 
    Nama Saya Sofi dari Jakarta, saya hadir di sini Spesial untuk Anda (Dr Zakir Naik). Berdasarkan Pilkada di Indonesia, apa yang terjadi di sini adalah, Apakah dakwah atau pengrusakan saat Anda megumpulkan massa dan mengarahkan mereka untuk TIDAK memilih pemimpin kafir, meskipun orang tersebut sudah terbukti bekerja dengan sangat bagus membangun negara dan kota.” “Apakah dakwah atau pengrusakan, saat Anda meminta masyarakat menutup mata dan telinga atas bukti nyata kinerja pemimpin kafir yang Luar Biasa tersebut? Jadi dimana letak Toleransinya jika seperti itu?” Tanya saudari Sofie sembari menambahkan informasi bahwa dirinya terlahir di keluarga muslim dan ber KTP Islam, namun dia tidak mempercayai agama apapun.


    JAWABAN DR ZAKIR NAIK

    • Dan di awal Dr Zakir Naik menjawab “Bahwa seorang muslim dilarang memilih pemimpin kafir, meskipun sudah membangun infrastruktur yang baik”
    • “Pemimpin kafir ini tidak hanya membangun gedung, tapi juga bersikap baik dengan menghapus kemiskinan dan membangun masjid, lebih banyak masjid dan lebih banyak masjid” ujar saudari sofie menambahkan keterangannya.
    • Dan seraya langsung dijawab oleh Zakir Naik “Munafik, Dia (AHOK) membangun tempat ibadah untuk muslim tapi dia sendiri tidak sholat, Munafik”
    • “Di Al-Quran (Al-Maidah 51) disebutkan kata Aulia, yang pada konteksnya tidak selalu pemimpin namun, Kata Pemimpin termasuk dalam terjemahan kata Aulia dan pada konteks yang dimaksud ayat tersebut Aulia juga bisa diartikan sebagai pemimpin.” Ujar Dr Zakir Naik.
    • “Dan janganlah sekali-kali kamu (umat muslim) menjadikan mereka (non-Muslim) sebagai Aulia. Dan jika kamu melakukannya maka kamu termasuk dalam golongan mereka” Ujar Dr Zakir Naik mengutip terjemahan bebas dari Surat Al Maidah 51.
    • “Dan saat kita menterjemahkan Al-Quran, tafsir terbaik adalah dengan merujuk pada Al-Quran itu sendiri, kemudian baru merujuk pada tafsir dari hadist shahih.
    • Dalam ayat lain Allah memerintahkan Umat Islam agar selalu berbuat baik pada Non-Muslim (Kafir), Tapi Allah mengecualikan satu hal, Kalian Umat Islam yang beriman Jangan memilih Non-Muslim (Kafir) sebagai Aulia, teman sejati, penolong, pemimpin.
    • Jika ada dua pilihan pemimpin, yang satu kafir dan yang satu muslim, kemudian kita sebagai muslim memilih pemimpin kafir, maka pertolongan Allah tidak akan datang.” Ujar Dr Zakir Naik.
    • Zakir Naik Menilai Muslim Yang Memilih Pemimpin Kafir Sebagai Muslim Yang Tidak Taat karena Meninggalkan Al-Quran
    • Zakir Naik melanjutkan bahwa “Itulah Perintah Allah, dan Perintah ini bukan ditujukan untuk Non-Muslim, Jadi Non-Muslim tidak diwajibkan mengikuti perintah ini.
    • Namun perintah ini ditujukan kepada Muslim yang percaya kepada Al-Quran.” Ujar Dr Zakir Naik yang diikuti dengan pertanyaan
    • “Apakah saudari percaya kepada Al-Quran?” Nampak saudari Sofie ragu untuk menjawab pertanyaan Dr Zakir Naik tersebut. “Jika saudari tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran maka perintah tersebut BUKAN untuk Anda (Larangan memilih pemimpin muslim dalam surat Al-Maidah 51), Dan Anda sudah menanyakan sesuatu yang kebenaran jawabannya tidak mungkin Anda yakini (karena bersumber dari Al-Quran)” Sanggah Dr Zakir Naik.
    • “Dan saya tahu di Indonesia banyak orang mempunyai nama Islam di KTP namun berkelakuan tidak islami. Perintah di Surat Al-Maidah 51 ditujukan kepada Umat Muslim yang betul-betul berkelakuan islam (bukan munafik)”
    • “Jadi sebaik apapun orang tersebut untuk dijadikan pemimpin, Jika tidak sesuai dengan perintah Al-Quran, Maka kita sebagai seorang muslim yang taat, akan meninggalkannya.” Sanggah Zakir Naik seraya menyindir orang-orang yang mendukung pemimpin kafir dan meninggalkan perintah Al-Quran. 

Dr Zakir Naik: Muslim Pilih Pemimpin Kafir Tidak Taat Karena Meninggalkan Quran

​Zakir Naik Sebut “Pendukung Ahok” itu Munafik, Saat Menjawab Wanita Murtad Ini di Bandung. Ada kejadian menarik dimana seorang hadirin menanyakan pendapat Zakir Naik perihal “Ahok Bangun Mesjid Tapi dia tidak Solat”, Dan Jawaban Zakir Naik sangat Cerdas.


Wanita bernama Sofi dalam acara sesi Tanya Jawab Dr Zakir Naik di Bandung Minggu 2 April 2017, Menanyakan sebagai berikut. “Nama Saya Sofi dari Jakarta, saya hadir di sini Spesial untuk Anda (Dr Zakir Naik). Berdasarkan Pilkada di Indonesia, apa yang terjadi di sini adalah, Apakah dakwah atau pengrusakan saat Anda megumpulkan massa dan mengarahkan mereka untuk TIDAK memilih pemimpin kafir, meskipun orang tersebut sudah terbukti bekerja dengan sangat bagus membangun negara dan kota.” “Apakah dakwah atau pengrusakan, saat Anda meminta masyarakat menutup mata dan telinga atas bukti nyata kinerja pemimpin kafir yang Luar Biasa tersebut? Jadi dimana letak Toleransinya jika seperti itu?” Tanya saudari Sofie sembari menambahkan informasi bahwa dirinya terlahir di keluarga muslim dan ber KTP Islam, namun dia tidak mempercayai agama apapun.

Jawaban Jenius Dr Zakir Naik

Dan di awal Dr Zakir Naik menjawab “Bahwa seorang muslim dilarang memilih pemimpin kafir, meskipun sudah membangun infrastruktur yang baik”. “Pemimpin kafir ini tidak hanya membangun gedung, tapi juga bersikap baik dengan menghapus kemiskinan dan membangun masjid, lebih banyak masjid dan lebih banyak masjid” ujar saudari sofie menambahkan keterangannya. Dan seraya langsung dijawab oleh Zakir Naik “Munafik, Dia membangun tempat ibadah untuk muslim tapi dia sendiri tidak sholat, Munafik”

Kemudian Dr Zakir Naik dengan tenang melanjutkan jawabannya: “Di Al-Quran (Al-Maidah 51) disebutkan kata Aulia, yang pada konteksnya tidak selalu pemimpin namun, Kata Pemimpin termasuk dalam terjemahan kata Aulia dan pada konteks yang dimaksud ayat tersebut Aulia juga bisa diartikan sebagai pemimpin.” Ujar Dr Zakir Naik. “Dan janganlah sekali-kali kamu (umat muslim) menjadikan mereka (non-Muslim) sebagai Aulia. Dan jika kamu melakukannya maka kamu termasuk dalam golongan mereka” Ujar Dr Zakir Naik mengutip terjemahan bebas dari Surat Al Maidah 51. “Dan saat kita menterjemahkan Al-Quran, tafsir terbaik adalah dengan merujuk pada Al-Quran itu sendiri, kemudian baru merujuk pada tafsir dari hadist shahih.

Dalam ayat lain Allah memerintahkan Umat Islam agar selalu berbuat baik pada Non-Muslim (Kafir), Tapi Allah mengecualikan satu hal, Kalian Umat Islam yang beriman Jangan memilih Non-Muslim (Kafir) sebagai Aulia, teman sejati, penolong, pemimpin.

Jika ada dua pilihan pemimpin, yang satu kafir dan yang satu muslim, kemudian kita sebagai muslim memilih pemimpin kafir, maka pertolongan Allah tidak akan datang.” Ujar Dr Zakir Naik.

Zakir Naik Menilai Muslim Yang Memilih Pemimpin Kafir Sebagai Muslim Yang Tidak Taat karena Meninggalkan Al-Quran. Zakir Naik melanjutkan bahwa “Itulah Perintah Allah, dan Perintah ini bukan ditujukan untuk Non-Muslim, Jadi Non-Muslim tidak diwajibkan mengikuti perintah ini. Namun perintah ini ditujukan kepada Muslim yang percaya kepada Al-Quran.” Ujar Dr Zakir Naik yang diikuti dengan pertanyaan “Apakah saudari percaya kepada Al-Quran?” Nampak saudari Sofie ragu untuk menjawab pertanyaan Dr Zakir Naik tersebut. “Jika saudari tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran maka perintah tersebut BUKAN untuk Anda (Larangan memilih pemimpin muslim dalam surat Al-Maidah 51),

Dan Anda sudah menanyakan sesuatu yang kebenaran jawabannya tidak mungkin Anda yakini (karena bersumber dari Al-Quran)” Sanggah Dr Zakir Naik. “Dan saya tahu di Indonesia banyak orang mempunyai nama Islam di KTP namun berkelakuan tidak islami. Perintah di Surat Al-Maidah 51 ditujukan kepada Umat Muslim yang betul-betul berkelakuan islam (bukan munafik)” “Jadi sebaik apapun orang tersebut untuk dijadikan pemimpin, Jika tidak sesuai dengan perintah Al-Quran, Maka kita sebagai seorang muslim yang taat, akan meninggalkannya.” Sanggah Zakir Naik seraya menyindir orang-orang yang mendukung pemimpin kafir dan meninggalkan perintah Al-Quran,

Dr Zakir Naik: Al Maidah Sudah Jelas Tidak Boleh Pilih Pemimpin Non Muslim

Dr Zakir Naik: Al Maidah Sudah Jelas Tidak Boleh Pilih Pemimpin Non Muslim

  • Dr Zakir Naik memberikan ceramah pada puluhan ribu jamaah yang hadir di Gymnasium UPI, Ahad (2/4). Saat sesi dialog seorang peserta yang hadir, bernama Ira Sofia mempertanyakan tentang surat al Maidah yang sering menjadi polemik saat akan memilih seorang pemimpin.
  • Menjawab pertanyaan tersebut, Zakir Naik mengatakan dalam surat al Maidah, semua muslim tak boleh mengambil pemimpin dari kalangan non muslim. Karena, Islam mengajarkan agar semua muslim tak meminta perlindungan pada non-muslim.
  • “Jangan jadikan non-muslim sebagai pemimpin, kalau ada pilihan lain. Kalau menjadikan non-muslim sebagai pemimpin maka kita tak akan dapat pertolongan Allah,” ujar Zakir yang disambut oleh tepukan puluhan ribu peserta yang hadir.
  • Zakir mengatakan, Al Quran merupakan petunjuk untuk orang-orang yang yakin. Jadi, surat al Maidah ini, untuk orang-orang islam. “Saya katakan sekali lagi, muslim tak boleh memilih non muslim, walaupun mungkin pemimpin itu melakukan pembangunan,” katanya.
  • Menurut Zakir, walaupun pemimpin tersebut membangun tempat ibadah untuk muslim, mengentaskan kemiskinan, membangun infrastruktur, tapi tetap saja pemimpin non-muslim itu tidak shalat.”Dia membuat masjid tapi apa artinya kalau pemimpin itu tak shalat. Allah, mengatakan dalam Al Quran, kesuksesan bukan membangun gedung dan jalan tapi sukses yang sebenarnya adalah iman. Ya, iman percaya pada Allah,” katanya.
  • Dikatakan Zakir, bisa saja orang mengatakan, pemimpin ini membangun gedung, jalan-jalan, dan berbagai fasilitas lainnya. Tapi, kalau mengikuti orang non muslim tak sepaham dengan umat muslim, apa untungnya bagi orang islam. 
  • “Orang beriman jangan mengambil non muslim sebagai pemimpin. Orang yang melakukan ini, orang yang melakukan kesalahan,” kata Zakir seraya mengatakan, kalau diminta memilih orang muslim dan non muslim, bagi umat muslim maka memilih pemimpin yang memiliki keimanan jauh lebih baik.

    Indonesia Tidak Pernah Mewaspadai Radikalisme Sekuler, Justru Menyuburkannya


    Selain radikalisme agama dan radikalisme sekuler merupakan ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Radikalisme agama selama ini sudah banyak dibahas. Bahkan negara telah membentuk badan khusus bernama Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) dan dilengkapi lagi sebuah detasemen khusus bernama Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Tetapi negara tidak pernah mewaspadai bahaya radikalisme sekuler yang juga bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Sampai saat ini tidak ada aparat negara yang berteriak keras tentang perlunya mewaspadai paham radikalisme sekuler yang merebak di Indonesia. Tidak ada dibentuk badan khusus penanggulangan bahaya sekulerisme. Tidak ada detasemen khusus yang ditugaskan untuk itu. 

    Sekuler radikal ingin menyingkirkan agama dari kehidupan dan politik. Ini beda tipis dengan komunisme.
    Radikalisme sekuler.

    Harvey Cox, seorang pakar sekulerisme, merumuskan 3 pilar sekulerisme, yaitu:

    1. Dischanment of nature
    2. Desacralization of politics
    3. Deconsecration of values.

    Dischanment of nature artinya kehidupan dunia harus disterilkan dari pengaruh ruhani dan agama. Sekuler liberal membatasi peran agama sebatas persoalan personal. Agama hanya cukup sampai dinding masjid atau gereja. Di luar itu, akal manusia lah tuhannya. Sekuler radikal ingin menyingkirkan agama dr kehidupan. Ini beda tipis dengan komunisme. Sekuler radikal ingin menyingkirkan agama dr kehidupan. Ini beda tipis dengan komunisme.

    Desacralization of politics artinya dunia politik harus dikosongkan dari pengaruh agama dan nilai spiritual. Politik semata urusan akal manusia. Agama dan segala simbolnya dilarang terlibat dalam urusan politik. Agama sendiri, politik itu wilayah tersendiri yang harus dipisahkan. Keduanya tidak bisa disatukan.

    Deconsecration of values maksudnya tidak ada kebenaran mutlak. Nilai-nilai bersifat relatif. Doktrin ini menisbikan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Bagi mereka kitab suci itu hanya buatan manusia. Oleh karena itu penganut paham ini suka mengolok-ngolok kitab suci mereka sendiri, termasuk kitab suci orang lain.

    TANGGAPAN-TANGGAPAN KH. M. NAJIH MAIMOEN Terhadap Keputusan Bahtsul Masa’il GP. Ansor Tentang Kepemimpinan Non Muslim


    TANGGAPAN-TANGGAPAN KH. M. NAJIH MAIMOEN

    Terhadap Keputusan Bahtsul Masa’il GP. Ansor

    Di Jakarta Pada Tanggal 11-12 Maret 2017

    Tentang “Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia”

    بسم الله الرحمن الرحيم

    Pandangan Umum

    • Secara umum, dalam menilai kajian BM GP. Ansor, kami sejalan dengan komentar KH. Zuhrul Anam Hisyam, beliau mengutip satu Qo’idah dari kitab Qowa’idus Syaikh Zarruq yang berbunyi:

    “المتكلم في فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله لمعادنه ويعرض ما فهم منه على ما علم من استنباط أهله، فسكوته عنه أولى من كلامه فيه، إذ خطأه أقرب من إصابته، وضلاله أسرع من هدايته، إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام، فرب حامل فقه غير فقيه، فيسلم له نقله لا قوله، وبالله التوفيق” 

    Penampilan aneka macam ibarat dan argumentasi dalam rumusan BM GP. Ansor sarat dengan iham-ibham, bahkan mengutip penalaran Syaikh Ali Jum’ah dan Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy di bagian akhir rumusan termasuk upaya penyesatan terhadap umat Islam.

    • Menyikapi keputusan BM GP. Ansor, kami sepakat dengan pernyataan Wakil Ro’is Aam PBNU, KH. M. Miftahul Akhyar, “Perkara sah itu belum tentu halal”. Bahkan lebih tepatnya, ketika Non Muslim dipaksakan terpilih menjadi pemimpin, maka berarti statusnya bukan sah akan tetapi disahkan karena dharurat. Kecuali jika yang jadi adalah si penista agama, maka jelas tidak sah, karena melanggar undang-undang. 

    Fatwa ulama Mesir tidak Sah dibuat Pijakan Dalil

    • Syaikh Ali Jum’ah berfatwa “kebolehan kepemimpinan non muslim”, fatwa ini dilatarbelakangi status beliau yang menjabat sebagai Mufti negara, Mesir, sehingga beliau tidak punya ruang gerak untuk berseberangan dengan hegemoni pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, fatwa beliau ini tidak bisa menjadi pijakan umat Islam Indonesia. Perlu kami ingatkan bahwa Syaikh Ali Jum’ah pernah berfatwa kebolehan menitipkan uang di Bank, meski beliau tetap mengharamkan hutang pada pihak Bank.  
    • Salah satu ulama yang dibuat pijakan fatwanya oleh BM GP. Ansor adalah Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy, beliau berpendapat “Kelayakan seorang calon pemimpin diukur dari kemampuannya menunaikan tugasnya dalam melayani masyarakat”. Jelas sekali Syaikh Azhari mengesampingkan peran agama dalam kepemimpinan, ini sangat berbahaya, apalagi dalam draft fatwanya tidak disertakan dalil-dalil syar’i, hanya menggunakan teori-teori logika (ciri khas pemikiran Liberal). Masihkan GP. Ansor menjadikannya imam panutan?   
    • Terobosan-terobosan Syaikh Ali Jum’ah dan Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy  tidak cocok untuk umat Islam Indonesia, terlebih kaum NU yang asas bermadzhabnya adalah Madzhab Empat, karena terobosan tersebut tidak bersumber dari kutubussalaf minal madzahibil arba’ah. 
    • Prediksi Imam Ramli rahimahullah kurang tepat, karena dalam fatwanya beliau menyatakan keadaan umat Islam di negeri Andalus bisa terus kondusif, bahkan non muslimnya diharapkan dapat masuk Islam. Akan tetapi realitanya negeri Andalus justru dikuasai oleh orang-orang Kristen, bahkan umat Islam dibantai sampai diusir dari negeri sendiri. Jika NU Liberal-GP. Ansor memaksakan diri beristidlal kepemimpinan non-muslim dengan konteks negeri Andalus, apakah mereka menginginkan Indonesia menjadi Spanyol atau Tibet kedua?    

    Maslahah Mursalah apalagi Demokrasi Moderen atau yang lain Tidak Termasuk Alasan Mu’tabar Syar’an

    • Pernyataan al-Marhum KH. M. A. Sahal Mahfudz yang beralasan “gagasan Demokrasi moderen”, kami kurang menyetujuinya. Zaman Moderen memang tidak bisa dihindari, tapi kita umat Islam tetap harus memiliki corak Islami (Shibghatallahi), terlebih kaum santri. Menurut kami, pernyataan beliau tersebut adalah pendapat pribadi yang tidak dilandasi ta’bir-ta’bir kutubussalaf, sehingga tidak sah dibuat pijakan dalil. Bahkan beliau juga mengutip pendapat  Ibn Taimiyah, ulama kontroversial yang menjadi sateru kiai-kiai Nahdlatul Ulama, terlebih sang pendiri NU, Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari.     
    • Pilpres, Pilgub dan Pilkada diselenggarakan secara bebas, transparan dan tanpa paksaan (sesuai jargon mereka), dan kenyataannya setiap warga negara memang bebas memilih,  tidak ada pemaksaan yang sampai mengancam nyawa. Jadi tidak ada jalan lagi bagi warga muslim Jakarta kecuali memilih Paslon yang keduanya muslim.
    • Keadaan darurat itu ketika ada teror semisal ada todongan atau ancaman nyata yang membahayakan nyawa, bukan teror media seperti sekarang. Mari kita biasakan membaca Ratib Haddad dan Shalawat kepada Rasulullah SAW agar diselamatkan dari segala macam fitnah. 

    NU Harus Bersih dari Pemikiran Menyimpang

    • NU Kepemimpinan Sa’id Aqil Siradj dan GP. Ansor dalam masalah kepemimpinan Non Muslim mengutip pendapatnya Ibn Taimiyah. Ini jelas berani melawan Ro’isul Akbar Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, karena beliau dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jama’ah menandaskan:

    ومنهم (أي الأحزاب المتنوعة، والآراء المتدافعة، والأقوال المتضاربة، والرجال المتجاذبة) فرقة يتبعون رأي محمد عبده ورشيد رضا، ويأخذون من بدعة محمد بن عبد الوهاب النجدي، وأحمد بن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن عبد الهادي، فحرموا ما أجمع المسلمون على ندبه، وهو السفر لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوهم فيما ذكر وغيره. (رسالة أهل السنة والجماعة، ص: 9)

    Ucapan Ibn Taimiyah yang dikutip oleh GP. Ansor adalah termasuk dari Syawadzi Ibn Taimiyah (pendapat-pendapat Syadz Ibn Taimiyah), termasuknya lagi adalah pendapatnya yang menyatakan “jatuh talak satu” bagi istri yang ditalak suaminya tiga kali dalam satu majlis, kemudian ia juga membolehkan pajak (lihat al-Fatawa al-kubro), dan ia mengkafirkan orang yang melakukan tawassul secara umum, namun dipraktekkan Wahhabi dengan membunuh perorangan. Masih banyak kesesatan-kesesatan Ibn Taimiyah lainnya, seperti yang diterangkan dalam kitab Sharihul Bayan, karya Syaikh Abdullah al-Harari. Sangat tidak beradab oknum-oknum NU mengutip pendapat Ibn Taimiyah ini.   

    Indonesia dan Darul Islam

    • Islam adalah wahyu dari tuhan, sedangkan Pancasila dan UUD 45 adalah falsafah-falsafah buatan manusia. Islam pasti benar karena turun dari dzat yang Maha Benar, aqwalul ulama juga sangat potensi benar, karena merekalah yang ahli dalam menukil dan memahami kebenaran Islam. Adapun falsafah-falsafah seperti Pancasila dan UUD 45 itu hanya sebuah alat. Jika digunakan untuk membantu Syari’at Islam, maka ia menjadi sebaik-baik alat. Sebaliknya, kalau digunakan untuk melawannya, maka sungguh itu seburu-buruk alat yang bisa menjerumuskan ke neraka.
    • Darul Islam itu artinya wajib mengamalkan hukum-hukum Islam semampunya. Adapun kalau tidak sepenuhnya, maka sebagian yang dimampuinya. Dan jika tidak bisa kedua-duanya, maka harus menghidupkan dan menggiatkan pendidikan Islam dan syi’ar-syiar agama.
    • Meski negara Indonesia ini untuk umum, baik muslim atau non muslim, namun sebagai pribadi muslim, kami tetap berkeinginan “kepemimpinan” dipegang oleh umat Islam dan mengamalkan hukum-hukum Islam semampunya (karena hal ini adalah ajaran agama kami), dan keinginan seperti ini adalah hak konstitusional warga Indonesia yang telah dijamin undang-undang. Yang penting kami tidak memaksakan kehendak seperti kata mereka! 
    • Bukannya simbol-simbol agama yang kami cari, akan tetapi substansinya yang kami inginkan, kalau hukum Islam tidak berjalan, ya minimal pemimpinnya harus muslim, Allahu Akbar.
    • Memang  di Indonesia ada hukum Islam, tapi itu sangat minim. Beberapa bukti bahwa Islam telah didiskreditkan diantaranya: banyak perda-perda Syari’at yang ditolak atau dipending, pendidikan nasional agama dimandulkan, Islam sebagai mayoritas tapi kepentingannya diminoritaskan dengan bukti ketika yang melakukan kriminal orang-orang pribumi apalagi beragama Islam langsung dipenjarakan, akan tetapi jika oknumnya etnis China-Kristen malah dianak emaskan.
    • Sistem Demokrasi -yang menurut kami termasuk amrun dhoruri (suatu hal yang dipaksakan)- itu jangan sampai menghalalkan perkara haram. Meski ada pihak yang melakukannya, hati kita tetap harus meyakini keharaman perkara tersebut.   
    • Muktamar NU di Banjarmasin itu terselenggara ketika Indonesia masih dijajah Belanda. Dan pada saat itu, umat Islam masih bisa menjalankan ibadah shalat, zakat, puasa ramadhan, haji, bahkan memiliki seorang qadli sebagai hakim pemutus. Justru di zaman kemerdekaan, Qadli ditiadakan, yang ada hanya Kepala Pengadilan Agama. Namun keadaan seperti ini lebih baik, karena Menteri Agama di awal kemerdekaan era Orde Lama dijabat oleh ulama yang alim dan dikelilingi para kiai Ahli Falak yang berhati-hati dalam menetapkan derajat tinggi hilal (imkanurru’yah), sehingga penetapan hilal Ramadhan sangat dipercaya. Berbeda dengan sekarang, dimana tokoh-tokohnya kurang alim, dan untungnya mereka masih agak menghormati ulama, wallahu a’lam bish-showab. 
    • Peristiwa tahkim yang dibuat dalil GP. Ansor menerima kepemimpinan non muslim kurang tepat, karena tahkim itu perjanjian antar muslim (Sayyidina Ali RA dan Sayyidina Mu’awiyah), sehingga harus dipenuhi tidak boleh dikhianati, Rasulullah SAW bersabda:

    المسلمون على شروطهم     

    Dengan menampilkan peristiwa tahkim, GP. Ansor berusaha menggiring umat Islam Indonesia ke pemahaman keliru, yaitu pemahaman pejuang Islam tempo dulu menerima keputusan “tidak disyaratkan kepala negara harus beragama Islam” dan seakan-akan membiarkan penghapusan tujuh kalimat dalam piagam Jakarta. GP. Ansor melandasi pemahaman ini dengan hujjah “al-wafa’ bil’ahdi”, yang memberi kesimpulan bahwa pejuang Islam telah melakukan inkonsistensi perjuangan atau mudahanah.

    Padahal jika kita membaca sejarah kemerdekaan Indonesia, KH. A. Wahid Hasyim yang mewakili pan Islam, tidak pernah menyatakan demikian. Adapun beliau tidak menetang penghapusan tujuh kalimat tersebut karena alasan darurat (negara yang baru terbentuk dengan Presiden Sukarno dan Wapres M. Hatta), dan merasa ditelikung oleh kelompok pan Nasional dengan cara tidak diberi hak berpendapat apalagi berdialog. Bahkan pan Islam pada waktu itu diteror oleh Muhammad Hatta, pasalnya ia menerima informasi (yang katanya penting?) dari Perwira Angkatan Laut Jepang (tanpa nama!), bahwa pencantuman kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menyebabkan orang-orang Kristen di Indonesia Timur merasa didiskriminasi, menurut perwira itu kalangan Kristen lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia kalau tujuh kata itu dipertahankan. Maka kemudian terjadilah penghapusan sepihak tujuh kalimat tersebut lima belas menit pasca Proklamasi. Innalillahi wa inna ilaihi roji’un, Maha Benar Allah dalam firman-Nya;

    وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون (الواقعة: 82)

    Diberi nikmat kemerdekaan Allah SWT, malah berani menghapus syi’ar-syi’ar agama-Nya!

    • Setelah penghapusan tujuh kalimat secara sepihak, umat Islam sebetulnya masih memperjuangkan syari’at Islam lewat Majlis konstituante yang kemudian dibubarkan oleh Presiden Sukarno, karena ia takut kemenangan diraih pan Islam, sebab argumen-argumen kaum muslimin tidak terbantahkan.

    Kredibilitas Keilmuan Perumus BM GP. Ansor patut dipertanyakan   

    • Muwalah yang diterangkan dalam tafsir Ibn Katsir itu artinya mua’asharoh bil jamil min haitsu dohir seperti dalam tafsir murah labid. Kesalahan terbesar GP. Ansor adalah memaknai muwalah dengan arti “pemimpin”. Tafsir semacam ini adalah contoh pengambilan tafsir ala liberal, karena yang dibahas oleh Imam Ibn Katsir dalam ayat tersebut adalah aspek hubungan sosial, bukan tentang kepemimpinan!  
    • Dari ta’bir-ta’bir banyak yang mereka tampilkan, menurut kami yang paling cocok (benar) adalah kalamnya Syaikh al-Buthi dalam kitabnya, Fiqhus Sirah:

    رابعا: ولاية غير المسلمين، وإذا تأملنا في النتيجة التشريعية لهذه الحادثة وهي الآيات القرآنية التي نزلت تعليقا عليها علمنا أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتخذ من غير المسلم وليا له أي صاحبا تشيع بينهما مسؤولية الولاية والتعاون. وهذا من الأحكام الإسلامية التي لم يقع الخلاف فيها بين المسملين، إذ الآيات القرآنية الصريحة في هذا متكررة وكثيرة والأحاديث النبوية في تأكيد ذلك تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، ولا مجال هنا لسرد هذه الأدلة فهي معروفة غير خفية على الباحث.

    ولا يستثنى من هذا الحكم إلا حالة واحدة هي أن يلجأ المسلمون إلى هذه الموالاة بسبب شدة الضعف التي قد تحملهم كرها على ذلك، فقد رخص الله في ذلك إذ قال “لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة” (آل عمران: 28)

    “yang ke empat: Kepemimpinan non muslim, ketika kita mengkaji poin tasyri’iyyah ini, yakni beberapa ayat al-qur’an yang diturunkan sebagai catatan kepemimpinan non muslim, pasti kita yaqin bahwa tidak diperkenankan bagi siapapun orang muslim mengangkat non muslim menjadi wali (pemimpin) yang dipasrahi tanggung jawab kepemimpinan dan tolong menolong. Inilah salah satu hukum-hukum Islam yang tidak terjadi perkhilafan diantara umat Islam, karena ayat-ayat al-Qur’an berulang kali mencetuskan hukum tersebut dan juga dikuatkan oleh hadits-hadits nabawiyyah yang mencapai bilangan mutawattir ma’nawi. Namun di sini bukan tempatnya membeberkan dalil-dalil tersebut, karena sudah ma’lum bagi para pengkaji ilmu agama.Tidak ada pengecualian dari hukum ini kecuali satu kasus, yaitu ketika umat Islam terpaksa/ dharurat menyerahkan kepemimpinan kepada non muslim karena sebab lemah sekali. Ketika kondisinya demikian Allah SWT berfirman: “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian,niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat)memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti mereka. Dan Allah memperingatkan diri (siksa)-Nya.Dan hnya kepada Allah kembali-Mu.

    Dan dawuh Syaikh Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya tafsir ayatil ahkam:

    (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير)

    الحكم الثالث هل يجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين؟ استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئا من أمور المسلمين ولا جعلهم عمالا ولا خدما كما لايجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدومهم، فإن دلالته على التعظيم واضحة.

    “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian,niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat)memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti mereka. Dan Allah memperingatkan diri (siksa)-Nya.Dan hnya kepada Allah kembali-Mu.”

    “Hukum yang ketiga: apakah boleh menjadikan seorang non muslim wali dan pekerja dalam urusan orang-orang muslim? Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atas tidak diperbolehkannya menjadikan seorang non muslim sebagai wali atas satu urusan pun diantara urusan-urusan orang-orang muslim serta tidak boleh menjadikan mereka pejabat dan pembantu dekat orang muslim, sebagaimana tidak boleh mengagungkan dan menghormati mereka dalam suatu majelis dan berdiri ketika mereka datang, karena berdiri itu jelas-jelas sebuah tindakan yang mengagungan mereka”

    • Sebenarnya perumus BM GP. Ansor sangat paham sekali dengan literatur kitab turrots, dimana diantara Syuruthul Imamah adalah muslim. Lalu kenapa mereka berani berbuat lancang, dawuh-dawuh ulama salaf atau ulama kontemporer yang konsisten dengan kesalafan (Syaikh Buthi dan Syaikh Ali Ash-Shabuni) dimentahkan dan dikaburkan, bahkan menandinginya dengan “ta’bir-ta’bir semu”demi kepentingan duniawi uang dan jabatan!    
    • “Jika non muslim pada akhirnya terpilih, maka dihukumi sah secara agama dan konstitusi, yang berarti tidak dibenarkan menjatuhkannya tanpa alasan-alasan konstitusional”. Pernyataan demikian ini memicu keresahan umat Islam terlebih kepada warga muslim Jakarta yang sedang berjuang mati-matian melawan kepemimpinan non muslim si penista agama. Mereka sama saja menteror dan menohok kaum muslimin dan menjebaknya ke dalam pemahaman “BOLEH MEMILIH NON MUSLIM”. Inilah tujuan GP. Ansor-Liberal, mereka siap menvorsir pikiran untuk mencari pembenaran “Legalitas Kepemimpinan Non Muslim” demi iming-iming sesaat, uang (Dana Islam Nusantara?). Waspadalah!   
    • Apakah hasil-hasil keputusan Bahtsul Masa’il ala anshor ini “batu loncatan” untuk merumuskan Fiqh Islam Nusantara? yang sebelumnya telah kami dengar ide-idenya sudah digagas di pertemuan Rembang. Fiqh Islam Nusantara adalah sebuah kajian anak-anak muda NU yang tidak didasarkan pada nash-nash ulama Ahlussunnah dalam kutubihim al-mu’tabarah, akan tetapi berdasarkan masholih mursalah  atau hanya berlandasan undang-undang negara, atau undang-undang PBB urusan HAM (seperti yang dipraktekkan Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy dalam majlis fatwa al-Azhar). Bagai pinang dibelah dua, karena persis dengan gagasan Islam Nusantara dan ide-ide Islam Liberal. Inilah tiga serangkai mereka, yang ujung-ujungnya menjadikan Pluralisme -ala Bapak Pluralisme- sebagai agama. naudzubillah min dzalik!
    • Yang menandatangani Bahtsul Masa’il GP. Ansor mayoritas wetonan  pesantren, mereka dulunya menimba ilmu di pesantren yang mengajarkan taqlid kepada ulama madzahibul arba’ah dan hormat kepada sesepuh dan masyayikh. Kemudian mereka beralih ke pendidikan akademik di luar negeri. Lalu kenapa keputusan Bahtsul Masa’ilnya berseberangan dengan kitab-kitab pesantren. Apa pesantren kini sudah tidak berghirah, atau memang mereka terpengaruh dunia akademik, atau mereka sudah dalam cengkeraman tangan-tangan Zionis-Komunis? Naudzubillah min Dzalik.
    • Sebenarnya kami sudah mengingatkan yang bertanda tangan di BM GP. Ansor ketika mereka mengeluarkan Prees Release dan hasil rumusan sementara yang diklaim “bocor ke publik”. Tapi kemudian mereka mengeluarkan hasil rumusan terakhir yang mana subtansinya tidak berbeda dengan yang pertama, bahkan ditambah-tambahi ibarat dan nalar berpikir yang tidak dikenal di dunia pesantren. Hal ini semakin menunjukkan bahwa mereka tetap berkeras hati dan tidak mau dinasehati, dan justru mereka malah menularkan virus-virus Liberal, waspadalah,… wahai kaum santri!
    • -Semestinya pembahasan BM GP. Ansor tidak tematik, karena biasanya di LBM NU yang dibahtsu adalah Masa’il Waqi’iyyah bukan masalah pengandai-andaian, dan waktu penyelenggarannya juga tidak tepat, karena berdekatan dengan Pilgub Jakarta. Ini jelas modus dan memang sengaja untuk menjebak umat Islam. Kemudian tanggal perilisan keputusan Bahtsul Masa’il dan tanggal perumusan ibaratnya tidak sama, berarti rentan terjadi manipulasi, ini semakin menunjukkan bahwa manajemen organisasi GP. Ansor kocar-kacir dan amburadul.

    • PBNU seharusnya menjatuhkan sanksi organisasi kepada GP. Anshor, yang terang-terangan melawan hasil Muktamar dan telah berbuat lancang terhadap LBM NU secara AD-ART. Penentangan kok Cuma dari Rois Syuri’ah dan Wakilnya. Dimanakah Tanfidziyah, kenapa tidak bertindak?. Ada apa dengan Sa’id Aqil Siradj dan Musthofa Bishri, apa keduanya terlibat kongkalikong?!
    • Pada poin G, mereka menyatakan “Terlepas dari perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya memilih non muslim”. Ini yang dimaksud khilaf antar siapa, khilafnya Syaikh Abdul Hamid al-Athrasy, Quraisy Syihab….? sungguh khilaf yang ghoiru mu’tabar!   
    • Bagaimana bisa seorang doktor yang namanya mirip tokoh-tokoh Syi’ah –Dr. Ali Haidar- dijadikan landasan pendapat oleh GP. Ansor?, apalagi giringan rumusannya dipoles dengan masalah “Tahkim”, ini jelas menyisakan tanda tanya!
    • Beranikah mereka berfatwa membolehkan memilih Si Ahok, penista agama yang telah berkali-kali menistakan al-Qur’an, sholat, ulama-ulama Islam dan umatnya. Kalau berani,  berarti NU Liberal dan GP. Ansor-nya tidak takut menjadi munafiq yang ancamannya firman Allah SWT: 

    إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

    Himbauan Untuk Umat Islam

    • Umat Islam perlu mewaspadai Partai-partai yang menjalin kontrak politik dengan Calon-calon Pilgub, seperti Ridlwan Kamil, dengan meminta calon yang didukung untuk mengusung penguasa sekarang pada Pilpres 2019 mendatang. Kerja sama ini sudah tersusun rapi, dan terencana secara matang sekali. Kita sangat khawatir jika pada Pilpres 2019 calon Wapresnya lagi-lagi si Super Penista Agama, sebagaimana yang dulu terjadi pada Pilgub Jakarta.
    • Wahai umat Islam Jakarta, mari kita berjihad bersama melawan kepemimpinan non muslim penista agama dengan segala daya dan kekuatan yang kita miliki. Jika ditengah perjuangan ada diantara kita yang wafat karena diteror, maka insya’allah ia telah mati syahid. Terakhir, apapun usaha kita yang penting sudah melaksanakan kewajiban perjuangan untuk ahlussunnah wal jamaah dan demi kelestarian Islam era selanjutnya. Dengan berkah jihad ini, insya’allah anak cucu kita selamat dari pemurtadan atau peng-komunis-an! Amiin…

    Wallahu A’lam bis-Showab

    (Pengasuh Ribath Darusshohihain PP. Al-Anwar)

    Anggota DPR Penerima Suap E-KTP ?

    Beredar nama-nama anggota DPR-RI Penerima Dana Milyaran Fee E KTP. Ada nama Ahok (Basuki Tjahja Purnama) Menkumham (Yasona Laoly) Gub Jateng dan Gubernur Sulut. Berikut nama-nama yang berasal dari BAP Tersangka Irman (mantan dirjen Disdukcapil Depdagri)

    Fraksi Partai Demokrat
    1. Taufik Effendi
    2. Abdul Wahab Dalimunte
    3. Mayjen TNI (Purn) Ignatius Moelyono
    3. H Djufri
    4. Amrun Daulay

    Fraksi Partai Golkar
    1. Burhanuddin Napitupulu
    2. *Basuki Tjahaya Purnama*
    3. Tubagus Iman Ariyadi
    4. Nurul Arifin
    5. Agun Gunanjar Sudarsa
    6. Taufiq Hidayat
    7. Mustokoweni Murdi
    8. Nurokhmah Ahmad
    9. Hidayat Mus
    10. H Murad U Nasir
    11. Paskalis Kossay
    12. Setya Novanto

    Fraksi PDIP
    1. Ganjar Pranowo
    2. Alexander Litaay
    3. Yassona H. Laoly
    4. Eddy Mihati
    5. Arif Wibowo
    6. Budiman Sudjatmiko
    7. Rahadi Zakaria
    8. Irvansyah

    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
    1. Agus Purnomo
    2. H M Gamari Sutrisn

    Fraksi Partai Amanat Nasional
    1. Teguh Juwarno
    2. H Rusli Ridwan
    3. Sukiman
    4. Wa Ode Nurhayati

    Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
    1. Nu’man Abdul Hbakim
    2. HM Izzul Islam
    3. Aw Thalib

    Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
    1. Ida Fauziyah
    2. Masitah
    3. Abdul Malik Haramain

    Fraksi Partai Gerindra
    1. Harun Al-Rasjid
    2. Mestariani Habie

    Fraksi Partai Hanura
    1. Djamal Azis
    2. Akbar Faisal

    Kisah Inspiratif: Ketika Buya Hamka Didzolimi Penguasa, Tetapi Tetap Tawakal, Inilah Yang Terjadi . . .

    wp-1484448306352.jpgPresiden Soekarno ternyata tak ingin mendapat kritikan yang cerdas, sehingga berkolaborasi dengan M. Yamin menjatuhkan wibawa Buya Hamka melalui headline beberapa media cetak yang diasuh oleh Pramoedya Ananta Toer. Berbulan-bulan Pramoedya menyerang Buya Hamka secara bertubi-tubi melalui tulisan di koran. Tetapi Buya Hamka tak gentar, fokus Buya tak teralihkan, beliau terlalu mencintai Allah dan saudara muslimnya, sehingga serangan yang mencoba untuk menyudutkan dirinya tak beliau hiraukan. Buya Hamka yakin jika kita menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kita. Buya Hamka terlalu kuat dan tak bisa dijatuhkan dengan serangan pembunuhan karakter melalui media cetak yang diasuh oleh Pram, tak sungkan-sungkan lagi, Soekarno langsung menjebloskan ulama besar tersebut ke penjara tanpa melewati persidangan.

    Seperti doa nabi Yusuf AS. ketika dipenjara: Yusuf berkata, “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.” (QS. Yusuf, 33) Saat itu penjara jauh lebih baik bagi Buya Hamka, jauh lebih baik daripada menyerahkan kepatuhannya terhadap Allah kepada orang-orang yang hanya mengejar dunia. 2 tahun 4 bulan di dalam penjara tak beliau sia-siakan dengan bersedih. Malah Buya Hamka bersyukur telah dipenjara oleh penguasa pada masa itu, karena di dalam penjara tersebut beliau memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan cita-citanya, merampungkan tafsir Al-Qur’an 30 juz, yang sekarang lebih kita kenal dengan nama kitab tafsir Al-Azhar.

    Ternyata Allah masih sayang kepada Pramoedya, M. Yamin dan Soekarno. Karena apa yang telah dilakukan oleh ketiga tokoh bangsa tersebut terhadap Buya Hamka, tak harus diselesaikan di akhirat, Allah telah mengizinkan permasalahan tersebut untuk diselesaikan di dunia saja. Di usia senjanya, Pramoedya akhirnya mengakui kesalahannya di masa lalu dan dengan rendah hati bersedia “meminta maaf” kepada Buya Hamka.
    Ya! Pramoedya mengirim putri sulungnya kepada Buya Hamka untuk belajar agama dan men-syahadat-kan calon menantunya. Apakah Buya Hamka menolak? Tidak! Dengan lapang dada Buya Hamka mau mengajarkan ilmu agama kepada anak beserta calon menantu Pramoedya, tanpa sedikitpun pernah mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh -salahsatu penulis terhebat yang pernah dimiliki indonesia- tersebut terhadap dirinya. Allahu Akbar! Begitu pemaafnya Buya Hamka.

    Ketika M. Yamin sakit keras dan merasa takkan lama lagi berada di dunia ini, beliau meminta orang terdekatnya untuk memanggilkan Buya Hamka. Saat Buya Hamka telah berada di sampingnya, dengan kerendahan hati M. Yamin (memohon maaf dengan) meminta kepada Buya Hamka agar sudi mengantarkan jenazahnya untuk dikebumikan di kampung halaman yang telah lama tak dikunjungi Talawi, dan di kesempatan nafas terakhirnya M. Yamin minta agar Buya sendiri yang menuntunnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Apakah Buya Hamka menolak? Tidak! Buya Hamka meluluskan semua permintaan tersebut. Buya Hamka yang “menjaga” jenazah -tokoh pemersatu bangsa- tersebut sampai selesai dikebumikan dikampung halamannya sendiri.

    Namun, lain hal dengan Soekarno, malah Buya Hamka sangat merindukan proklamator bangsa Indonesia tersebut. Buya Hamka ingin berterima kasih telah diberi “hadiah penjara” oleh Bung Karno, yang dengan hadiah tersebut Buya memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tafsir Al-Azharnya yang terkenal, dengan hadiah tersebut perjalanan ujian hidup Buya menjadi semakin berliku namun indah. Buya Hamka ingin berterima kasih untuk itu semua. Lalu kemana Soekarno? Kemana teman seperjuangannya dalam memerdekakan bangsa ini menghilang? Dalam hati Buya Hamka sangat rindu ingin bertemu lagi dengan -singa podium- tersebut. Tak ada marah, tak ada dendam, hanya satu kata “rindu”. Hari itu 16 Juni 1970, ajudan presiden Soeharto datang kerumah Buya, membawa secarik kertas, kertas yang tak biasa, kertas yang bertuliskan kalimat pendek namun membawa kebahagian yang besar ke dada sang ulama besar, pesan tersebut dari Soekarno, orang yang belakangan sangat beliau rindukan, dengan seksama Buya Hamka membaca pesan tersebut: “Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam shalat jenazahku.” Buya Hamka bertanya kepada sang ajudan “Dimana? Dimana beliau sekarang?”  Dengan pelan dijawab oleh pengantar pesan “Bapak Soekarno telah wafat di RSPAD, jenazahnya sedang dibawa ke Wisma Yoso.” Mata sayu Buya Hamka mulai berkaca, kerinduan itu, rasa ingin bertemu itu, harus berhadapan dengan tubuh kaku, tak ada lagi pertemuan yang diharapkan, tak ada lagi cengkrama tawa di masa tua yang dirindukan, hanya hamparan samudera maaf untuk saudaranya, mantan pemimpinnya, pemberian maaf karena telah mempenjarakan beliau serta untaian lembut doa dari hati yang ikhlas agar Bung Karno selamat di akhirat, hadiah khusus dari jiwa yang paling lembut sang ulama besar, Buya Hamka.

    PENGAJIAN POLITIK BERJAMAAH: Subuh Berjamaah 12 Januari 2017 Masjid Al Azhar 2017

    Puluhan ribu ummat Islam memèmenuhi Masjid Al-Azhar untuk shalat subuh berjamaah dan Tabligh Akbar Politik Islam. Pantauan Media Center Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Pengajian Politik Islam (PII) ini bertajuk “Memilih Pemimpin Muslim”. Tabligh Akbar Politik Islam ini merupakan kali ketujuh dengan dihadiri oleh Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir, KH Cholil Ridwan selaku Pendiri Pengajian Politik Islam, Amien Rais, serta calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Silviana.

    KH Bachtiar Nasir tampil sebagai pembicara pertama berpesan bahwa modal politik Islam sangat besar. Karenanya dia meminta kepada semua calon pemimpin dari kalangan Islam yang ikut pilkada agar menjaga amanah ummat Islam ketika kelak terpilih. “Di bidang ekonomi, sebentar lagi akan berdiri koperasi syariah yang lahir dari spirit 212,” katanya. KH Bachtiar Nasir menyampaikan, ummat Islam saat ini sudah mulai meninggalkan sekat-sekat dan golongan mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan izzah kepada ummat Islam untuk bersatu. Dengan begitu, tidak lama lagi kebangkitan Islam akan muncul dari Indonesia. “Kebangkitan Islam ditandai dengan semangat shalat subuh berjamaah yang tengah bergelora di masjid-masjid. Dengan begitu akan lahir pasukan-pasukan subuh dari kalangan ummat Islam,” kata pimpinan AQL Islamic Center ini.

    Pengajian Politik Islam : Masjid Al Azhar Kebayoran Jakarta

    ​PPI sejak diluncurkan di bulan juni 2013 telah di dukung oleh nara sumber yang bertaraf nasional, siapa menduga kalau pengajian yang dipersiapkan hanya dengan modal kemauan telah diisi oleh sederet nama besar seperti Prof DR Din Syamsuddin, DR Hamzah Haz, DR KH Ma’ruf Amin, DR Fuad Amsari, Prof DR Maman Abdurrahman, DR Abdullah Hehamahuwa ,H Mashadi dan lain lain . Insya Allah DR Hidayat Nur Wahid akan tampil di Ahad ke empat Januari dan Habib Rizieq bin Shihab akan mengisi di Ahad keempat dibulan Februari.
    Para Pendiri dan Pengasuh PPI KH Abdul Rasyid AS, KH Syuhada Bahri, KH Amliwazir dan KH A Cholil Ridwan menghimbau,mengharap kehadiran massa umat Islam untuk memadati Al Azhar yang bisa menampung 2000 jamaah.