Apakah QIYAS itu ?

Deprecated: Function WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0! caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/u5450082/public_html/Islamislami.com/wp-includes/functions.php on line 5737

Notice: Undefined variable: arkrp in /home/u5450082/public_html/Islamislami.com/wp-content/plugins/ark-relatedpost/ark-relatedpost.php on line 435

Deprecated: Function ark_content_rss is deprecated since version 2.9! Use the_content_feed instead. in /home/u5450082/public_html/Islamislami.com/wp-includes/functions.php on line 5453

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/u5450082/public_html/Islamislami.com/wp-content/plugins/ark-relatedpost/ark-relatedpost.php on line 521

 

Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalah sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya

Rukun Qiyas

Rukun Qiyas ada empat;

Al-ashl (pokok). Al-ashl ialah sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan nash, baik berupa Quran maupun Sunnah.

Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Al-ashl tidak mansukh. Artinya hukum syara’ yang akan menjadi sumber pengqiyasan itu masih berlaku pada masa hidup Rasulullah. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka ia tidak dapat menjadi al-ashl.
2. Hukum syara’. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui qiyas adalah hukum syara’, bukan ketentuan hukum yang lain.
3. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-ashl tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah qiyas.

Al-far’u (cabang)

Al-far’u ialah masalah yang hendak diqiyaskan yang tidak ada ketentuan nash yang menetapkan hukumnya.

Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Sebelum diqiyaskan tidak pernah ada nash lain yang menentukan hukumnya.
2. Ada kesamaan antara ‘illah yang terdapat dalam al-ashl dan yang terdapat dalam al-far’u.
3. Tidak terdapat dalil qath’i yang kandungannya berlawanan dengan al-far’u.
4. Hukum yang terdapat dalam al-ashl bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far’u.

 

Hukum Ashl

Hukum Ashl adalah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nash tertentu, baik dari Quranmaupun Sunnah.

Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Hukum tersebut adalah hukum syara’, bukan yang berkaitan dengan hukum aqliyyahatau adiyyah dan/atau lughawiyah.
2. ‘Illah hukum tersebut dapat ditemukan, bukan hukum yang tidak dapat dipahami ‘illahnya.
3. Hukum ashl tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi khushshiyyah Rasulullah.
4. Hukum ashl tetap berlaku setelah waftnya Rasulullah, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan.

‘Illah

‘Illah adalah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum.

Mengenai rukun ini, agar dianggap sah sebagai ‘illah, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Zhahir, yaitu ‘illah mestilah suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain.
2. ‘Illah harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum. Dalam hal ini, tujuan hukum adalah jelas, yaitu kemaslahatan mukallaf di duniadan akhirat, yaitu melahirkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan.
3. Mundhabithah, yaitu ‘illah mestilah sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.
4. Mula’im wa munasib, yaitu suatu ‘illah harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat uang dipandang sebagai ‘illah.
5. Muta’addiyah, yaitu suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nash hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.