Heboh Dokumen Sikap Persekutuan Gereja Kabupaten Jayapura Menekan Ibadah Umat Muslim, Benarkah Surat Itu?

Heboh Dokumen Sikap Persekutuan Gereja Kabupaten Jayapura Menekan Ibadah Umat Muslim, Benarkah Surat Itu?

Wartawan-wartawan di ibukota dihebohkan ketika menerima dokumen Sikap Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura tertanggal 15 Maret 2018. Dalam dokumen yang ditandatangani 17 pendeta itu, mereka menolak adzan dibunyikan ke luar masjid, pakaian muslimah di sekolah dan pendirian musholla di kantor, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Persekutuan Gereia-Geraja di Kabupaten jayapura (PGGJ) dalam Konferensi I pada tanggal 16 Februari 2018 memutuskan beberapa hal yang menjadi sikap Gereja yang perlu dlketahui dan dimaklumi oleh semua pihak. Kebenaran surat atau dokumen tersebut harus segera dipastian kebenarannya oleh polisi dan pihak pemerintah. Bila hal itu benar, terjadi pemerintah dan pihak kepolisian harus mengambil sikap hukum karena tersebut tindakan anti Pancasila dan anti kebinekaan yang sebenarnya. Kalau surat itu tidak benar harus segera diusut pihak kepolisian siapa penyebar berita hoax tersebut karena bisa memicu pertentangan umat antar beragama di Indonesia.

Dalam surat yang beredar di media tersebut atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura, Pdt Robbi Depondoye, Sth dan Pdt Joop Suebu dan lima belas pendeta mengeluarkan sikap yang sangat membatasi umat Islam dalam beribadah. Mereka mengeluarkan pernyataan :

  1. Bunyi Adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa kepada halayak umum harus diarahkan ke dalam mesfid.
  2. Tidak diperkenankan berdaqwa (berdakwah –red) di seluruh tanah Papua secara khusus di kabupaten Jayapura.
  3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu.
  4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti musolah-musolah, pada fasilitas umum; sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah.
  5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mesjid-mesjid dan musolah-musolah.
  6. Pembangunan rumah-rumah ibadah di Kabupaten Iayapura WAJIB mendapat rekomendasi bersama PGGJ, Pemerintah Daerah dan Pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan Pemerintah.
  7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung Gereja yang ada di sekitarnya.

Mereka juga menyatakan bahwa pembangunan menara masiid Al Aqsha di Jayapura harus dihentikan dan dibongkar. PGGJ juga menyerukan penurunan tinggi gedung masiid Al Aqsha seiajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s