Fakta Konflik Sejarah Perebutan Kota Jerusalem di Abad Modern

Fakta Konflik Sejarah Perebutan Kota Jerusalem di Abad Modern

  • Perang tahun 1948 mengakibatkan pembagian wilayah Yerusalem, sehingga kota lama yang bertembok tersebut sepenuhnya terletak di sisi Yordania dari perbatasan. Wilayah tanpa pemilik di antara Yerusalem Barat dan Timur menjadi jelas keberadaannya pada bulan November 1948. Moshe Dayan, komandan pasukan Israel di Yerusalem, bertemu dengan Abdullah el Tell mitranya dari Yordania di sebuah rumah kosong di Lingkungan Musrara, Yerusalem, dan menandai posisi mereka masing-masing dalam peta: posisi Israel berwarna merah dan Yordania berwarna hijau. Peta kasar ini tidak dimaksudkan sebagai suatu peta resmi, dan menjadi garis perbatasan final dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949 yang mana membagi kota ini dan menjadikan Gunung Scopus sebagai daerah kantong Israel di Yerusalem Timur. Kawat berduri dan pagar beton dipasang di tengah-tengah kota, melewati dekat Gerbang Yafo di sebelah barat Kota Lama, dan suatu titik persimpangan didirikan di Gerbang Mandelbaum —sedikit ke utara Kota Lama. Pertempuran-pertempuran militer skala kecil seringkali mengancam gencatan senjata tersebut.
  • Setelah pendirian negara Israel, Yerusalem dideklarasikan sebagai ibu kotanya. Yordania secara resmi menganeksasi Yerusalem Timur pada tahun 1950, memberlakukan hukum Yordania di wilayah itu, dan mendeklarasikannya sebagai “ibu kota kedua” Yordania pada tahun 1953. Hanya Britania Raya dan Pakistan yang secara resmi mengakui aneksasi tersebut, yang mana—berkenaan dengan Yerusalem—adalah atas dasar de facto. Beberapa akademisi meragukan pandangan yang menyatakan bahwa Pakistan mengakui aneksasi Yordania.
  • Setelah tahun 1948, sejak keseluruhan Kota Lama berada di bagian timur garis gencatan senjata, Yordania mengambil alih kendali atas semua tempat suci di wilayah tersebut. Tempat-tempat suci Muslim dipertahankan dan direnovasi, sedangkan, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata, kaum Yahudi tidak diberikan akses ke tempat-tempat suci mereka dan banyak di antaranya dihancurkan atau dicemarkan. Yordania hanya mengizinkan akses yang sangat terbatas ke tempat-tempat suci Kristen, dan berbagai pembatasan diberlakukan terhadap penduduk Kristen sehingga menyebabkan banyak di antaranya meninggalkan kota ini. Dari 58 sinagoga yang terletak di dalam Kota Lama, setengahnya dirobohkan atau dikonversi menjadi kandang kuda dan kandang ayam selama 19 tahun berikutnya, termasuk Sinagoga Tiferet Yisrael dan Hurba. Pemakaman Yahudi Bukit Zaitun yang berusia 3.000 tahun dicemari; dikatakan bahwa batu-batu nisannya digunakan untuk membangun berbagai fortifikasi tentara Yordania, jamban, dan jalan. 38.000 makam dalam Pemakaman Yahudi tersebut dihancurkan, dan orang-orang Yahudi dilarang dimakamkan di sana.
  • Peta Yerusalem Timur (2010). Walaupun Israel memohon supaya Yordania tetap netral selama Perang Enam Hari, Yordania, yang mana telah menandatangani suatu perjanjian pertahanan dengan Mesir pada tanggal 30 Mei 1967, pada hari kedua perang tersebut menyerang Yerusalem Barat yang berada di bawah kendali Israel. Setelah pertempuran jarak dekat antara tentara Yordania dan Israel di Bukit Bait Suci, Pasukan Pertahanan Israel merebut Yerusalem Timur dan seluruh Tepi Barat. Yerusalem Timur, beserta beberapa wilayah Tepi Barat di dekatnya yang terdiri dari beberapa lusin desa Palestina, selanjutnya dianeksasi oleh Israel, begitu juga tempat-tempat suci Kristen dan Muslim. Pada tanggal 27 Juni 1967, beberapa minggu setelah perang berakhir, Israel memperluas yurisdiksi dan hukumnya untuk Yerusalem Timur dan beberapa daerah di sekitarnya, menggabungkannya dengan Munisipalitas Yerusalem, kendati istilah aneksasi berusaha dihindarinya. Pada tanggal 10 Juli, Menteri Luar Negeri Abba Eban menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal PBB: “Istilah ‘aneksasi’ yang digunakan oleh para pendukung suara tersebut tidaklah akurat. Langkah-langkah yang diambil [oleh Israel] berhubungan dengan integrasi Yerusalem di area-area munisipal dan administratif, serta berfungsi sebagai suatu dasar hukum untuk perlindungan tempat-tempat suci di Yerusalem.” Israel melakukan sensus penduduk Arab di area-area yang dianeksasinya. Mereka diberikan status penduduk permanen dan opsi untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Israel. Sejak tahun 1967, berbagai area Yahudi yang baru bertumbuh dengan cepat di sektor timur, sementara belum ada pembuatan lingkungan Palestina yang baru.

  • Setelah Perang Enam Hari, populasi Yerusalem meningkat 196%. Populasi Yahudi tumbuh sebesar 155%, sedangkan populasi Arab meningkat 314%. Proporsi populasi Yahudi turun dari 74% pada tahun 1967 menjadi 72% pada tahun 1980, dan 68% pada tahun 2000, lalu menjadi 64% pada tahun 2010. Menteri Pertanian Israel Ariel Sharon mengusulkan pembangunan suatu lingkar permukiman Yahudi di sekitar tepi timur Yerusalem. Rencana tersebut dimaksudkan untuk membuat Yerusalem Timur lebih bercorak Yahudi dan mencegahnya supaya tidak menjadi bagian dari suatu blok perkotaan Palestina yang terentang dari Betlehem sampai Ramallah. Pada tanggal 2 Oktober 1977 Kabinet Israel menyetujui rencana tersebut dan selanjutnya tujuh lingkungan permukiman dibangun di tepi timur kota ini. Semuanya itu kemudian dikenal sebagai Pemukiman Lingkar. Lingkungan permukiman Yahudi lainnya dibangun di Yerusalem Timur, dan kaum Yahudi Israel juga bermukim di lingkungan-lingkungan Arab.
  • Aneksasi Yerusalem Timur ditanggapi dengan kecaman internasional. Kementerian Luar Negeri Israel membantah kalau aneksasi Yerusalem merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Status akhir Yerusalem telah menjadi salah satu hal terpenting dalam perselisihan antara para juru runding Israel dan Palestina untuk mencapai perdamaian. Hal-hal yang menjadi perselisihan antara lain mencakup apakah bendera Palestina dapat dikibarkan di area-area dalam perwalian Palestina serta kekhususan batas-batas wilayah Palestina dan Israel.
  • Mahkamah Agung Israel. Setelah Perang Enam Hari tahun 1967, Israel memperluas administrasi dan yurisdiksinya atas Yerusalem Timur, mendirikan batas-batas munisipal baru. Pada tahun 2010 Israel menyetujui undang-undang yang memberikan Yerusalem status prioritas nasional tertinggi di Israel. Hukum ini memprioritaskan pembangunan di seluruh kota, serta menawarkan berbagai manfaat pajak dan dana bantuan bagi para penduduk untuk menjadikan perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, bisnis, pariwisata, dan acara budaya lebih terjangkau. Menteri Komunikasi Moshe Kahlon mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut mengirim “suatu pesan politik yang tegas dan jelas bahwa Yerusalem tidak akan terbagi”, dan bahwa “semua orang dalam komunitas internasional dan Palestina yang mengharapkan pemerintah Israel sekarang menerima tuntutan apapun menyangkut kedaulatan Israel atas ibu kotanya adalah keliru dan menyesatkan”.
  • Status kota ini, terutama tempat-tempat sucinya, masih menjadi suatu masalah utama dalam konflik Israel–Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di Kawasan Muslim di Kota Lama dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur, sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa Tembok Barat yang berusia 2500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid. Kaum Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina, dan batas-batas kota ini telah menjadi subjek pembicaraan bilateral. Suatu tim ahli yang dihimpun oleh Ehud Barak (kelak menjadi Perdana Menteri Israel) pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa kota ini harus dibagi, karena Israel telah gagal meraih tujuan-tujuan nasionalnya di sana. Namun pada tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa “Yerusalem tidak akan pernah terbagi”. Suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun Juni 2013 mendapati bahwa 74% orang Yahudi Israel menolak gagasan mengenai suatu ibu kota Palestina di bagian manapun dari Yerusalem, kendati 72% masyarakat memandangnya sebagai sebuah kota yang terbagi. Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Pechter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina. Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina.
  • Pada tanggal 5 Desember 1949, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan sejak saat itu semua cabang pemerintahan Israel—legislatif, yudisial, dan eksekutif—berada di sana, kecuali Kementerian Pertahanan yang mana terletak di HaKirya di Tel Aviv. Pada saat proklamasi tersebut Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania, karenanya hanya Yerusalem Barat yang diproklamasikan sebagai ibu kota Israel.

  • Pada bulan Juli 1980, Israel mengesahkan Hukum Yerusalem sebagai Hukum Dasar. Hukum ini menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota “bersatu dan penuh” dari Israel. “Hukum Dasar: Yerusalem, Ibu Kota Israel” merupakan suatu alasan utama bagi masyarakat internasional untuk tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus 1980, yang mana menyatakan bahwa Hukum Dasar tersebut adalah “suatu pelanggaran hukum internasional”, juga “batal dan tidak berlaku serta harus segera dicabut”. Negara-negara anggota dihimbau untuk menarik perwakilan diplomatik mereka dari Yerusalem. Menanggapi resolusi tersebut, 22 dari 24 negara yang sebelumnya memiliki kedutaan di Yerusalem (Barat) memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv, di mana banyak kedutaan telah terdapat di sana sebelum Resolusi 478. Kosta Rika dan El Salvador menyusul pada tahun 2006. Saat ini tidak ada kedutaan di dalam batas-batas kota Yerusalem kendati terdapat beberapa kedutaan di Mevaseret Zion, di pinggiran kota Yerusalem, dan empat konsulat di dalam kota itu sendiri.
  • Pada tahun 1995 Kongres Amerika Serikat mengesahkan Akta Kedutaan Yerusalem yang menyatakan bahwa jika diperlukan, tergantung pada kondisi, kedutaannya dapat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bagaimanapun para presiden Amerika Serikat berpendapat bahwa resolusi-resolusi Kongres mengenai status Yerusalem hanya berupa nasihat. Konstitusi menetapkan bahwa hubungan luar negeri sebagai suatu kekuasaan eksekutif, dengan demikian kedutaan Amerika Serikat masih tetap di Tel Aviv. Karena tidak diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel, beberapa pers non-Israel menggunakan Tel Aviv sebagai sebuah metonimia untuk Israel
  • Orient House di Yerusalem Timur yang berfungsi sebagai kantor pusat PLO pada tahun 1980-an dan 1990-an. Tempat ini ditutup Israel pada tahun 2001, dua hari setelah peristiwa bom bunuh diri restoran Sbarro. Otoritas Nasional Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, menurut Resolusi 242 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Otoritas Palestina mengklaim bahwa Yerusalem, termasuk Haram al-Sharif, sebagai ibu kota Negara Palestina; PLO mengklaim bahwa Yerusalem Barat juga tergantung pada negosiasi-negosiasi status permanen. Namun dinyatakannya juga bahwa akan dipertimbangkan solusi-solusi alternatif, seperti membuat Yerusalem sebagai suatu kota terbuka. Posisi PLO sekarang adalah bahwa Yerusalem Timur, sebagaimana didefinisikan oleh batas-batas wilayah munisipal pra-1967, seharusnya merupakan ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat ibu kota Israel, yang mana setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas bagian masing-masing dari kota ini beserta munisipalitasnya masing-masing. Suatu “dewan pembangunan” bersama akan bertanggung jawab untuk pengembangan yang terkoordinasi. Beberapa negara, seperti Rusia dan Tiongkok,[ mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Resolusi 58/292 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak kedaulatan atas Yerusalem Timur
  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat. Keputusan bersejarah itu disebut berisiko memicu timbulnya kekerasan baru di Timur Tengah. “Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnta untuk menentukan ibu kotanya sendiri,” kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP. “Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian,” tambahnya. “Sudah saatnya untuk secara resmi mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel,” ucapnya. Menurutnya, pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim pemerintas AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

    <ul style=”padding: 0px 0px 0px


  • Iklan

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

    Connecting to %s