10 FAKTA JERUSALEM, KOTA TERTUA YANG MENJADI PUSAT PUSARAN KONFLIK DUNIABY

10 Fakta Jerusalem, Kota Tertua Yang Menjadi Pusat Pusaran Konflik DuniaBY

  • Yerusalem  merupakan salah satu kota tertua di dunia, terletak di sebuah dataran tinggi di Pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci dalam tiga agama Abrahamik utama—Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Baik orang Israel maupun Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka, sebab Israel mempertahankan lembaga-lembaga pemerintahan utamanya di sana dan Negara Palestina pada dasarnya memandang kota ini sebagai pusat kekuasaannya; bagaimanapun kedua klaim tersebut tidak ada satupun yang mendapat pengakuan luas secara internasional.
  • Saat ini status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam Konflik Israel dan Palestina. Selama Perang Arab-Israel 1948, Yerusalem Barat termasuk salah satu daerah yang direbut dan kemudian dianeksasi oleh Israel; sedangkan Yerusalem Timur, termasuk Kota Lama, direbut dan kemudian dianeksasi oleh Yordania. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada Perang Enam Hari tahun 1967 dan setelah itu menganeksasinya ke dalam Yerusalem, bersama dengan tambahan wilayah di sekitarnya.Salah satu Hukum Dasar Israel, yaitu Hukum Yerusalem tahun 1980, menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terbagi dari negara tesebut. Semua bidang pemerintahan Israel berada di Yerusalem, termasuk Knesset (parlemen Israel), kediaman Perdana Menteri dan Presiden, juga Mahkamah Agung. Kendati masyarakat internasional menolak aneksasi tersebut dengan menyebutnya ilegal dan memperlakukan Yerusalem Timur sebagai teritori Palestina yang diduduki oleh Israel, Israel memiliki suatu klaim yang lebih kuat untuk kedaulatannya atas Yerusalem Barat
  • Masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan tidak ada kedutaan asing yang didirikan di kota ini. Di Yerusalem juga terdapat beberapa lembaga Israel non-pemerintah yang memiliki kepentingan nasional, misalnya Universitas Ibrani dan Museum Israel dengan Shrine of the Book di lapangannya. Pada tahun 2011 Yerusalem memiliki populasi 801.000 penduduk, di antaranya terdiri dari 497.000 penganut agama Yahudi (62%), 281.000 (35%) penganut Islam, 14.000 (sekitar 2%) penganut Kristen, dan 9.000 (1%) tidak dikelompokkan menurut agama


  • Mengingat posisi sentral kota Yerusalem di tengah nasionalisme Yahudi (Zionisme) dan nasionalisme Palestina, selektivitas yang diperlukan untuk merangkum lebih dari 5000 tahun sejarah permukimannya seringkali dipengaruhi oleh latar belakang atau bias ideologis. Era kedaulatan Yahudi dalam sejarah Yerusalem dipandang penting oleh nasionalis Israel (Zionis), yang mengklaim hak atas kota ini berdasarkan garis keturunan Yahudi dari Kerajaan Yehuda bangsa Israel, di mana Yerusalem adalah ibu kotanya. Era Islam, Kristen dan berbagai era non-Yahudi lainnya dalam sejarah Yerusalem dipandang penting bagi nasionalis Palestina, yang mana mengklaim hak atas kota ini berdasarkan garis keturunan Palestina modern dari beragam bangsa berbeda yang telah tinggal di wilayah ini. Akibatnya kedua belah pihak mengklaim bahwa sejarah Yerusalem telah dipolitisir oleh kalangan lain untuk memperkuat klaim relatif mereka atas kota ini, dan bahwa hal ini dikonfirmasi oleh fokus-fokus berbeda yang dibuat beragam penulis pada berbagai peristiwa dan era dalam sejarah kota ini.
  • Pada tahun 2010 Israel menyetujui undang-undang yang memberikan Yerusalem status prioritas nasional tertinggi di Israel. Hukum ini memprioritaskan pembangunan di seluruh kota, serta menawarkan berbagai manfaat pajak dan dana bantuan bagi para penduduk untuk menjadikan perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, bisnis, pariwisata, dan acara budaya lebih terjangkau. Menteri Komunikasi Moshe Kahlon mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut mengirim “suatu pesan politik yang tegas dan jelas bahwa Yerusalem tidak akan terbagi”, dan bahwa “semua orang dalam komunitas internasional dan Palestina yang mengharapkan pemerintah Israel sekarang menerima tuntutan apapun menyangkut kedaulatan Israel atas ibu kotanya adalah keliru dan menyesatkan”.

  • Status kota ini, terutama tempat-tempat sucinya, masih menjadi suatu masalah utama dalam konflik Israel–Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di Kawasan Muslim di Kota Lama[214] dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur, sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa Tembok Barat yang berusia 2500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid. Kaum Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina, dan batas-batas kota ini telah menjadi subjek pembicaraan bilateral. Suatu tim ahli yang dihimpun oleh Ehud Barak (kelak menjadi Perdana Menteri Israel) pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa kota ini harus dibagi, karena Israel telah gagal meraih tujuan-tujuan nasionalnya di sana. Namun pada tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa “Yerusalem tidak akan pernah terbagi”. Suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun Juni 2013 mendapati bahwa 74% orang Yahudi Israel menolak gagasan mengenai suatu ibu kota Palestina di bagian manapun dari Yerusalem, kendati 72% masyarakat memandangnya sebagai sebuah kota yang terbagi. Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Pechter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina. Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina.

  • Pada tanggal 5 Desember 1949, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan sejak saat itu semua cabang pemerintahan Israel—legislatif, yudisial, dan eksekutif—berada di sana, kecuali Kementerian Pertahanan yang mana terletak di HaKirya di Tel Aviv.[223] Pada saat proklamasi tersebut Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania, karenanya hanya Yerusalem Barat yang diproklamasikan sebagai ibu kota Israel.

  • Pada bulan Juli 1980, Israel mengesahkan Hukum Yerusalem sebagai Hukum Dasar. Hukum ini menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota “bersatu dan penuh” dari Israel. “Hukum Dasar: Yerusalem, Ibu Kota Israel” merupakan suatu alasan utama bagi masyarakat internasional untuk tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus 1980, yang mana menyatakan bahwa Hukum Dasar tersebut adalah “suatu pelanggaran hukum internasional”, juga “batal dan tidak berlaku serta harus segera dicabut”. Negara-negara anggota dihimbau untuk menarik perwakilan diplomatik mereka dari Yerusalem. Menanggapi resolusi tersebut, 22 dari 24 negara yang sebelumnya memiliki kedutaan di Yerusalem (Barat) memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv, di mana banyak kedutaan telah terdapat di sana sebelum Resolusi 478. Kosta Rika dan El Salvador menyusul pada tahun 2006. Saat ini tidak ada kedutaan di dalam batas-batas kota Yerusalem kendati terdapat beberapa kedutaan di Mevaseret Zion, di pinggiran kota Yerusalem, dan empat konsulat di dalam kota itu sendiri.

  • Pada tahun 1995 Kongres Amerika Serikat mengesahkan Akta Kedutaan Yerusalem yang menyatakan bahwa jika diperlukan, tergantung pada kondisi, kedutaannya dapat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bagaimanapun para presiden Amerika Serikat berpendapat bahwa resolusi-resolusi Kongres mengenai status Yerusalem hanya berupa nasihat. Konstitusi menetapkan bahwa hubungan luar negeri sebagai suatu kekuasaan eksekutif, dengan demikian kedutaan Amerika Serikat masih tetap di Tel Aviv. Karena tidak diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel, beberapa pers non-Israel menggunakan Tel Aviv sebagai sebuah metonimia untuk Israel.

  • Otoritas Nasional Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, menurut Resolusi 242 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Otoritas Palestina mengklaim bahwa Yerusalem, termasuk Haram al-Sharif, sebagai ibu kota Negara Palestina; PLO mengklaim bahwa Yerusalem Barat juga tergantung pada negosiasi-negosiasi status permanen. Namun dinyatakannya juga bahwa akan dipertimbangkan solusi-solusi alternatif, seperti membuat Yerusalem sebagai suatu kota terbuka. Posisi PLO sekarang adalah bahwa Yerusalem Timur, sebagaimana didefinisikan oleh batas-batas wilayah munisipal pra-1967, seharusnya merupakan ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat ibu kota Israel, yang mana setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas bagian masing-masing dari kota ini beserta munisipalitasnya masing-masing. Suatu “dewan pembangunan” bersama akan bertanggung jawab untuk pengembangan yang terkoordinasi. Beberapa negara, seperti Rusia dan Tiongkok, mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Resolusi 58/292 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak kedaulatan atas Yerusalem Timur.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s