Mengapa Di Era Jokowi Istilah Islam Radikal Lebih Sering Dilontarkan ?

Banyak pengamat dan tokoh politik di Indonesia heran ketika isu Islam Radikal semakin kencang terdengar dalam beberapa tahun belakangan ini. Bila dicermati dalam  periode  paska reformasi, tampaknya dalam era pemerintah Jokowi istilah Islam Radikal lebih sering disebut dan diucapkan dibandingkan era pemerintahan sebelumnya. Bukan hanya masyarakat, pejabat negara bahkan presiden Jokowipun saat ini getol menyebut Islam Radikal dengan mudahnya. Meski istilah Islam Radikal berkonotasi luas tetapi sebagian besar pengamat dan tokoh Islam menganggap sebagai bagian untuk untuk melemahkan Umat Islam. Mengapa fenomena ini lebih sering dilontarkan saat sekarang ini?

Saat ini sebagian anggota masyarakat kelompok tertentu, pejabat negara hingga kepala negara dengan mudah dan cepat mengucapkan kata Islam Radikal. Sebenarnya istilah Islam Radikal sudah dikenal luas sejak lama tetapi mengapa baru sekarang ini lebih sering terdengar di bumi Indonesia ini. Hal ini bisa dibuktikan saat googling di dunia maya sangat jarang bahkan tidak ada keluar artikel atau berita saat di search kata “SBY Islam radikal”. Tapi saat kata “Jokowi Islam Radikal” di googling maka banyak sekali bermunculan istilah tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa selama era pemerintah Jokowi kata Islam Radikal lebih sering diucapkan. Padahal pemerintahan Jokowi baru berlangsung 3 tahun sedangkan SBY sudah 10 tahun. Seperti sebelumnya Istilah itu terus dilontarkan oleh presiden Jokowi. Terakhir dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017. Jokowi mengatakan kerukunan dan persatuan yang terbangun di negara ini terjadi karena kemampuan muslim Indonesia mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. “Islam radikal bukan Islamnya Majelis Ulama Indonesia, bukan Islamnya bangsa Indonesia,” katanya . Mengapa dalam era pemerintahan Jokowi istilah Islam Radikal sering bergema diucapkan ?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), radikal diartikan sebagai “secara menyeluruh”, “habis-habisan”, “amat keras menuntut perubahan”, dan “maju dalam berpikir atau bertindak”. Dalam pengertian lebih luas, radikal mengacu pada hal-hal mendasar, pokok, dan esensial. Sedangkan istilah radikalisme, dalam Kamus ilmiah popular karya M. Dahlan al Barry diartikan sebagai faham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai kemajuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka didefinisikan sebagai faham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Menurut Wikipedia radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dari sisi bahasa, istilah radikal sebenarnya netral, bisa positif bisa negatif. Mitsuo Nakamura misalnya, dalam sebuah tulisannya yang dipublikasikan di Asian Southeast Asian Studies Vo. 19, No. 2 th. 1981 menyebut bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berwatak tradisionalisme radikal. Istilah radikal dipilih oleh Mitsuo Nakamura untuk menggambarkan bahwa NU adalah organisasi yang otonom dan independen, bukan derivasi dari organisasi yang lain. NU juga mempunyai sikap politik yang kritis, terbuka, dan mendasar menghadapi status quo penguasa ketika itu yaitu presiden Soeharto. NU juga memperlihatkan dengan karakteristik keagamaan yang tetap konsisten. Dengan karakteristiknya yang bersifat mendasar inilah NU disebut radikal.

Sebaliknya, radikal berarti secara konsisten mempertahankan ide secara utuh ketika dihadapkan pada konflik dengan ide lain, atau dengan kata lain non-kooperatif. Sikap radikal dan moderat keduanya mempunyai contoh konkrit dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Istilah Radikal juga sering digunakan pada sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, dikenal dua strategi politik organisasi kebangsaan dalam kaitannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka yaitu pergerakan non-kooperatif (radikal) dan pergerakan kooperatif (moderat). Pergerakan radikal adalah satu aksi penentangan secara keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial serta tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kaum radikal berpendapat bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka haruslah dengan jerih payah anak bangsa sendiri dan bukan atas adanya campur tangan dari bangsa asing (Belanda). Sebaliknya kaum moderat artinya sebagai satu sikap lunak dan kompromistik terhadap kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Kelompok moderat berpendapat bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka tidak dapat lepas dari kerja sama dengan berbagai bangsa yang ada di Indonesia saat itu, tidak terkecuali dengan pemerintah kolonial Belanda. Dua pergerakan tersebut mempunyai tujuan mulia yang sama yaitu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks tersebut istilah radikal dan moderat mempunyai arti yang berkonotasi baik. 

Tetapi saat ini istilah radikalisme yang sering dihembuskan oleh pihak tertentu sering dimaknai lebih sempit. Muncul label seperti Islam radikal, Ormas Radikal, Salafi radikal, atau yang agak umum radikalisme agama yang hampir semuanya berkonotasi ditujukan pada umat Islam. Ketika tujuh juta umat Islam melakukan aksi damai yang aman, damai dan berakhir indah itu sebagian masyarakat, sebagian pejabat bahkan media barat. menuduh pelakunya sebagian besar adalah Islam Radikal. Media Wall Street Journal dalam ulasannya artikel yang berjudul “Hard-Line Strain of Islam Gains Ground in Indonesia, World’s Largest Muslim Country” mengungkapkan uajaran yang berkonotasi negatif dengan mengatakan terjadi kebangkitan Islam garis keras dan radikal dalam Pilkada Jakarta untuk menggulingkan gubernur beragama Kristen. Demikian juga  SBS Australia, menulis: “Jakarta election: Radical Islam tested ‘if Ahok wins'” yang melabeli Islam Radikal dalam peristiwa Pilkada Dki Jakarta. Kantor berita Reuters pun demikian. Beberapa tulisannya sebelum, saat dan sesudah pilkada DKI Jakarta menggambarkan soal kebangkitan ekstremisme dan radikalisme Islam dalam perhelatan politik itu. Reuters juga mengatakan bahwa kelompok radikalisme Islam telah menjadi kekuatan yang besar di Jakarta, dan akan digunakan untuk pemilihan presiden 2019 mendatang. Media Amerika Serikat, USA Today, CNN dan New York Times, yang bernada sama ketika memberitakan pilkada DKI Jakarta. Bahkan kemenangan Pilkada DKI Jakarta Anis Sandi juga dianggap oleh beberapa media Barat dan sekelompok golongan di Indonesia adalah kemenangan Islam Radikal. Salah satunya adalah media Wall Street Journal dalam tulisannya yang berjudul “Hard-Line Strain of Islam Gains Ground in Indonesia, World’s Largest Muslim Country” yang mengulas tentang kebangkitan Islam garis keras dalam Pilgub Jakarta untuk menggulingkan gubernur beragama Kristen. Padahal saat itu bila kita berpikir jernih dan obyektif saat itu masyarakat bukan hanya terpengaruh suhu politik tetapi juga dipengaruhi  status psikologis emosional yang tinggi saat Ahok melakukan penistaan terhadap kitab suci agama mayoritas di Indonesia.

Istilah Islam Radikal Lemahkan Umat Islam

Ketua MUI Pusat dan Rais Aam NU, KH Ma’ruf Amin pernah mengatakan bahwa Islam itu satu, tak ada yang namanya Islam radikal, Islam Fundamentalis atau Islam moderat. Islam ya Islam, seperti yang digariskan Al-Quran, Islam yang hanifan samhah atau Islam itu lembut, ramah, toleran. Istilah radikal hanya diciptakan kelompok tertentu untuk mendiskriditkan umat Islam. Menurut ketua MUI itu tujuan utama terbesar pencitraan dan penamaan Islam Radikal adalah agar umat Islam tidak utuh, terpecah-pecah dan dengan begitu kekuatannya menjadi lemah. Karena lemah, maka akan mudah diadu domba, dipermainkan, dan dijadikan kambing hitam berbagai tindakan. Demikan juga tokoh Islam Indonesia lainnya seperti Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga mengkritisi munculnya isu radikalisme dalam kontestasi pilkada Jakarta. Menurutnya, isu tersebut tidak benar, dan menyesatkan. Karena Islam radikal yang dituduhkan muncul pada pilkada Jakarta sesungguhnya tidak pernah ada. Isu tersebut hanya untuk mendiskreditkan umat Islam, semata-mata demi kepentingan politik sesaat saja. Bahkan partai pendukung pemerintah PAN melalui ketuanya Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI merupakan kemenangan demokrasi. Dia tidak sepakat bila kemenangan keduanya diidentikkan dengan Islam radikal. Bahkan Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga sempat tidak terima dengan fitnah media Barat itu. JK dengan keras mengatakan hal itu sama sekali tidak benar dan pemberitaan tidak adil kepada pasangan itu. “Soal Pilkada, tadi saya ketemu Wakil Presiden Amerika. Saya bilang ndak (tidak) adil ini media luar, karena yang menang banyak didukung oleh teman-teman dari sisi Islam malah dianggap garis keras yang menang,” kata JK seperti dilansir Replubika (20/4/2017). Bahkan panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun merasa tersinggung dengan adanya fitnah yang mengaitkan aksi umat Islam dengan radikalisme, upaya kekerasan dan aksi kudeta pemerintahan. Dengan keras sang Jenderal mengatakan “Saya agak tersinggung kata-kata itu, karena saya umat Islam juga,” ujar Gatot dalam talkshow “Rosi” yang tayang di Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam. 

Tetapi saat ini istilah Islam Radikal ini digunakan oleh sebagian kelompok masyarakat atau kelompok tertentu yang sedang panik akan adanya ancaman kebangkitan umat Islam. Ternyata bukan hanya media Barat para pejabat bahkan Kepala Negarapun saat ini menyebut terlalu cepat dan terlalu sering tentang istilah Islam Radikal. Tetapi tidak pernah sekalipun menyebut dengan spesifik siapa sebenarnya Islam Radikal itu. Saat ini bukan hanya ujaran Islam Radikal. Ujaran Anti NKRI, Anti Pancasila dan Anti Kebinekaan juga dengan mudahnya dilontarkan pada umat Islam dan Ormas Islam.

Konotasi Islam Radikal atau Islam garis keras yang difitnahkan Media Barat ternyata 100% tidak terbukti. Hal ini dibuktikan bahwa Aksi Bela Islam yang diikuti jutaan Umat Islam yang dianggap Islam Radikal atau Islam Garis Keras itu berlangsung mulus dan aman. Jangankan kekerasan atau anarkisme, menginjak rumput tamanpun tidak dilakukan.  Jangankan keonaran, secuil sampahpun tidak ada yang berceceran. Dunia pendukung Islampun terkagum kagum ketika aksi berakhir, hanya dalam hitungan jam kemunculan 7 juta umat Islam itu hilang dalam sekejap seperti ditelan bumi. Jakarta rapi dan bersih seperti tidak terjadi apa apa. Tetapi sebaliknya tetap saja sebagian kelompok masyarakat dan media Barat skeptis atau apatis terhadap kehebatan umat Islam dalam berbangsa, bernegara dan beragama meski terus difitnah radikal, anti NKRI dan anti Pancasila. Para Tokoh Islam, Pimpinan TNI dan Wapres juga dengan keras mengatakan bahwa keadilan informasi yang ada membuat istilah Islam Radikal, Anti NKRI, Anti Pancasila, Anti Kebinekaan terlalu mudah diucapkan dan terlalu keras didengungkan pada kelompok Islam Indonesia.

Sebagian masyarakat kelompok tertentu atau pejabat negeri ini sebaiknya lebih berpikir seribu kali bila hendak melontarkan ujaran yang kontroversial seperti Islam Radikal, Anti NKRI, Anti Pancasila pada kelompok tertentu khususnya Umat Islam.  Panglima TNI tidak henti hentinya memperingatkan, “Di saat para ulama menggalang kekuatan bersama berbagai lapisan masyarakat, saat itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum ada. “Apakah sejak perjuangan itu, yang mayoritas dilakukan umat Islam, lalu dipertahankan umat Islam dan kemudian umat Islam yang merusaknya? Tidak mungkin!” ucap Gatot Nurmantyo. “Buktinya aksi 411, 212, aman, damai, dan tertib,” kata Jenderal berpangkat tertinggi di Indonesia itu . Gatot yang berpikiran dan berawasan Nasionalis yang kuat serta Islami itu mengatakan,  “Adanya kabar soal upaya makar dalam aksi unjuk rasa bela agama itu adalah berita bohong (hoax). Berita hoax itu ditujukan untuk menakuti rakyat Indonesia.

Mengapa saat ini presiden Jokowi sering menyebutkan Istilah Islam Radikal pada kelompok tertentu, yang bisa menjawab beliau sendiri ? Rakyat dan para pemimpin negeri ini harus memahami pendapat para pengamat bahwa kondisi NKRI saat ini cenderung diambang perpecahan dahsyat. Bangsa ini harus paham psikologis sosial masyarakat yang tampaknya saat ini bertensi tinggi apalagi mendekati Pilpres 2019. Saat ini bukan hanya umat Islam, sebagian masyarakat dan para pemimpin negeri ini sedang sensitif otaknya. Ketika sebuah ujaran itu berkonotasi buruk maka emosi pemimpin atau umatpun bergelora. Sebaiknya semua pihak harus menjaga diri dalam menyebutkan istilah yang kontroversial yang bisa menyinggung kelompok tertentu. Sebaiknya tidak perlu lagi menganggap diri sendiri adalah paling tidak radikal, paling pancasila dan paling NKRI. Ujaran itu justru akan menjerumuskan pada perpecahan yang menyinggung kelompok lain yang dianggap tidak pancasilais, dianggap radikal dan dianggap tidak cinta NKRI. 

Pancasilais sejati tidak pernah teriak Aku Pancasila. Tetapi selalu hormati saudara sebangsa meski berbeda. Pahlawan sejati tidak pernah berkoar paling Indonesia. Tapi paling berani pertaruhkan nyawa demi negara. Prajurit sejati tidak pernah jumawa paling NKRI. Tetapi paling luarbiasa jaga kedaulatan negeri. Yang nobatkan pahlawan atau prajurit sejati bukan diri kita tapi orang lain. Yang tentukan Aku Pancasila dan aku Indonesia bukan diri kita, tapi orang lain. Aku pancasila dan Aku Indonesia bukan kata tetapi tindakan. Pahlawan adalah aksi tanpa kata. Pecundang adalah kata tanpa aksi.

Seharusnya kita menggelorakan: Kita Pancasila, Kita Indonesia dan Kita Tidak Radikal. BUKAN AKU atau BUKAN KAMU tapi KITA. Semakin tinggi ego kita maka Indonesia akan terus dirongrong kebencian dan permusuhan yang terus menggerus keutuhan NKRI. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s