Video Unggahan Polri Langgar UU ITE dan Penodaan Agama ? Sudah Layak Masuk Ranah Meja Hijau ?

Video Unggahan Polri Langgar UU ITE ? Sudah Layak Masuk Ranah Hukum ?

Ketidakpuasan umat Islam terhadap Polri muncul lagi untuk kesekian kalinya. Belum hilang diingatan hebohnya kasus Ahok, aksi damai 212 dan kasus kriminalIsasi ulama kembali Polri memperlihatkan kurangnya sensitivitas polisi dalam sejumlah aktifitas profesionalitasnya belakangan ini. Sikap Polri itu dipandang para tokoh Islam dan pengamat sosial politik sebagai penyebab munculnya langkah-langkah penegakan hukum yang diskriminatif, berbagai ucapan dan aktifitas yang dianggap melukai hati kalangan masyarakat tertentu.  Kali ini yang sangat menghebohkan adalah peristiwa diunggahnya Film “Kau adalah Aku yang Lain” lewat akun media sosial oleh Divisi Humas Polri menimbulkan kontroversi dan gejolak luarbiasa umat Islam Indonesia. Film ini dianggap mendiskreditkan kelompok agama tertentu. Banyak pengamat mengatakan kejadian itu busa masuk ranah pelanggaran UU ITE karena menimbulkan keresahan SARA dan banyak pengamat mengatakan bahwa kasus tersebut sudah layak diajukan pada ranah hukum. Film pendek ‘Kau Adalah Aku yang Lain’ (KAAL) karya sutradara Anto Galon bisa dikategorikan sebagai penodaan terhadap suatu golongan dan/atau penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan 156a KUHP.

Video berdurasi pendek tersebut berpotensi mendiskriditkan Islam dan Umat Islam. Ketua Dewan Pertimbangan dan Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyayangkan beredarnya video atau film pendek berbau sara yang disebarkan oleh Divisi Humas Polri. Demgan tegas Din menyatakan bahwa Video tersebut berpotensi mendeskreditkan islam dan umat muslim. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode mengatakan, video berdurasi tujuh menit itu jelas menyakiti hati umat Islam.Dia menganggap video tersebut memberi penggambaran bahwa umat islam adalah agama yang intoleran. Demikian juga Dewan Pakar ICMI Anton Tabah Digdoyo menilai film berjudul “Aku Adalah Kau Yang Lain” merupakan bentuk fitnah terhadap Islam. Anton menilai Polri seharusnya tidak menayangkan film tersebut karena bertentangan dengan fakta. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil berpendapat, film tersebut sangat menyudutkan Islam dan umatnya karena ditampilkan intoleran. Menurutnya sangat wajar jika film tersebut mengundang reaksi dan kecaman dari masyarakat dan sejumlah tokoh umat Islam “Jelas film itu sangat menyudutkan Islam dan umatnya karena ditampilkan intoleran. Wajar kalau kemudian menimbulkan reaksi dan kecaman dari masyarakat dan sejumlah tokoh umat Islam,” ujar Nasir. Demikuan juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simajuntak mengatakan, Polri justru terkesan memperkuat stigmatisasi memprovokasi dan bersikap intoleran. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid sangat menyayangkan film tersebut bisa memenangkan Festival Film Polisi 2017. Film yang kemudian ditayangkan sehari sebelum Idul Fitri pada melalui media sosial Divisi Humas Polri ini kemudian menjadi polemik baru. Karena faktanya pesan yang ditangkap umat Islam dari film bukan pesan toleransi yang diterima. Tapi justru memojokkan umat Islam. Mencitraburukkan umat Islam dan justru membuat umat Islam menjadi tidak mudah diterima oleh warga yang lain, seolah umat Islam intoleran.

Pendapat beberapa tokoh agama itu menunjukkan bahwa video yang mengandung penghinaan SARA yang telah membuat resah dan kemarahan umat muslim Indonesia. 

Meski pembuat film sudah minta maaf dan melakukan pembelaan dengan berbagai dalih apapun. Tetapi diduga kuat telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh sekumpulan orang, terstruktur, terorganisir dan masif, yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Agama. Div Humas Mabes Polri mengunggah video yang pada pokoknya berisi adegan orang kristen yang sedang sekarat di dalam ambulan, tidak perkenankan lewat oleh jamaah pengajian orang Islam, padahal orang yang sekarat itu sangat membutuhkan pertolongan dan akses menuju rumah sakit. Konten informasi dalam video tersebut jelas mendiskriditkan dan fitnah yang sangat kejam terhadap umat Islam. Dalam video tersebut beberapa pengamat mengatakan bahwa tampak sekali bertujuan untuk membuat kelompok tertentu adalah pecundang dan kelompok tertentu adalah pahlawan. Hal ini diperkuat dengan sosok pahlawan yang memegang kartu antrian RS yang dianggap pahlawan adalah sosok dengan wajah ras tertentu. Video itu membuat gejolak yang luar biasa di kalangan umat muslim yang dapat merupakan sarana untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Agama.

Film pendek KAAL tersebut bisa dikategorikan sebagai penodaan terhadap suatu golongan dan/atau penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan 156a KUHP. Penilaian ini disampaikan Rocky Marbun, SH, MH, ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila. “Kasus (film pendek karya Anto Galon) ini secara substansif sudah masuk ke Pasal 156 dan 156a. Sama persis seperti kasus (penistaan agama) Ahok. Rocky beralasan, isi dari film pendek tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan tak sesuai dengan kenyataannya. “Pertama, isi dari film itu jelas bertentangan dengan konsep hukum Islam. Antara konsep dan fakta konkret itu dua hal yang berbeda. Kedua, apakah memang ada fakta konkret seperti yang digambarkan (dalam film) tersebut? Atau hanya hasil imajinasi si pembuat? Kalau pun ada, ya kembali ke alasan pertama yaitu bertentangan dengan konsep hukum Islam.” Siapa yang bisa dibidik dengan Pasal 156 dan 156a dalam kasus film pendek ini? Polri yang telah dengan sengaja menyiarluaskan pemenang PMF ke-4 atau si pembuat film? “Polisi secara absolut tidak bisa dijerat sebab mereka bertindak sebagai penyelenggara. Tapi bisa sebagai penyertaan lantaran telah mempublikasikan film tersebut. Pembuat film itu lah sebagai pelaku utamanya

Video tersebut oleh berbagai pengamat hukum juga sudah layak diajukan di meja hijau karena melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP, semua Tersangka pengedar video SARA yang diunggah div humas Polri dapat langsung ditahan, karena ancaman pidana pasal 28 ayat 2 UU ITE diatas 5 (lima) tahun. Unsur “Setiap Orang” dalam pasal 28 UU ITE dapat meliputi siapa saja yang memiliki andil dalam penyebaran video SARA yang diunggah div humas Mabes Polri. Secara institusi yang wajib bertanggung jawab adalah : Divisi humas Polri, Lembaga Penjurian Video, Lembaga/rumah produksi Pembuat Video dan seluruh lembaga sponsor.

Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya diberikan kepada orang bukan lembaga, maka yang wajib diperiksa dalam kasus video SARA adalah Sutradara Film, Seluruh Aktor dan Kru, kepala Div humas Mabes Polri, penanggung jawab Sponsorship dari mitra bahkan bisa saja menyasar papada pimpinan tertinggi institusi di belakang Mabes Polri dalam. Tindak pidana tidak saja diberlakukan kepada para pelaku utama tetapi juga terhadap siapa saja yang menyuruh, membantu, atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kelompok masyarakat dan para pengamat mungkin juga akan berdebat apakah pimpinan tertinggi Polri juga harus diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan baik secara aktif maupun secara pasif berupa persetujuan, hingga akhirnya video SARA tersebut beredar luas di masyarakat.

Unsur “dengan sengaja” dalam Kasus video SARA yang diunggah div humas Mabes Polri dapat dibuktikan dengan teori sengaja kemungkinan. Meskipun sengaja dengan maksud maupun tujuan, dapat ditepis pihak Sutradara dengan berdalih tidak ada niat dan maksud untuk memfitnah umat Islam dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat. Tetapi secara kemungkinan, pihak Sutradara patut melihat kuat adanya kemungkinan ketersinggungan umat Islam dan potensi pecah belah masyarakat dari video yang di produksi.

Unsur “tanpa hak menyebarkan informasi” harus dimaknai dalam konteks tanpa hak mendeskreditkan persepsi umat Islam dalam video yang digambarkan intoleran dan sadis. Seharusnya, sang Sutradara harus meminta izin terlebih dahulu kepada seluruh umat Islam sebelum mendistribusikan video SARA tersebut atau setidak-setidaknya meminta izin untuk menggunakan hak mendistribusikan video SARA melalui perwakilan umat Islam di Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi umat Islam.

Unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” adalah unsur objektif bukan subjektif. Unsur ini dikembalikan kepada dua hal. Pertama, keterangan saksi fakta dari masyarakat yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan video SARA tersebut. Kedua, keterangan dari saksi ahli yang menjelaskan bahwa video SARA tersebut memang tidak layak disebarluaskan. Mengenai adanya ketersinggungan umat Islam, ini merupakan fakta yang sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri.

Merujuk pada unsur “Barang Siapa” yang secara nyata melibatkan banyak pihak, maka semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, penjurian, evaluasi, penentuan kemenangan, pendistribusian via jejaring sosial, seluruh sponsor, hingga admin akun div humas Polri harus diperiksa dan di dalami keterlibatannya mulai proaea pembuatan hingga sampai tersebarnya video itu. Permintaan maaf Sutradara termasuk penghapusan video dari akun Soamed Div Humas Polri tidak dapat menghilangkan unsur yang ditimbulkannya. 

Masalah saat ini para terduga pelaku pelanggaran UU ITE adalah sutradara dan institusi Mabes Polri. Maka bila hal itu dilakukan pelaporan pada polisi tentang dugaan pelanggaran UU ITE maka bisa dibayangkan sendiri merupakan sesuatu yang menarik untuk ditunggu akhir kisah yang menghebohkan ini. 

Saat ini upaya upaya untuk merendahkan kelompok tertentu dengan mengangkat kelompok lainnya semakin terasa kuat. Hal sangat mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik menejelang Pilpres 2019. Ternyata kepentingan kekuatan besar di belakang kelompok tertentu sedang memainkan peran untuk membuat skenario itu semua. Alih alih berdalih berteriak sekencang kencangnya aku Pancasila dan Aku Indonesia tetapi ternyata perilaku intoleran dengan mendiskriditkan kelompok tertentu terus dilakukan secara semena mena yang membuat luka yang sempat pulih saat kasus penghinaan agama seperti kasus Ahok semakin menganga lagi. Apakah kasus ini bisa berakhir seperti kasus Ahok ? Apakah kasus ini dianggap angin lalu saja ? Tidak salah bila sebagian umat akan terus memperjuangkan kebenaran ketika keadilan bukan milik semua umat Indonesia. Aksi jutaan umat yang memperjuangkan keadilan seperti  pada kasus penghinaan agama oleh Ahok akankah terulang lagi ? Mudah mudahan hal itu tidak terjadi lagi karena menyita energi bangsa demikian besar. Sebaliknya penguasa dan penegak hukumnya harus terus berlaku adil agar bangsa ini tidak terus bergejolak karena yang terus disalahkan adalah umat yanh terdzalimi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s